Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Bentuk Investasi Bagi Pelaku Usaha


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Rinto Hakim, melalui Kabid Pelayanan Hukum, Iriyus kepada berita21.com di Sekretariat ‘Law Center’ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi , mengungkapkan HKI, atau Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Merek Dagang dan Merek Jasa di wilayah Provinsi Jambi, belum menjadi perhatian yang sangat serius bagi para pelaku usaha untuk memproteksi usaha dagang dan jasanya dengan jaminan kepastian hukum sehingga sangat beresiko ditiru.

Padahal, tambah Iriyus, apabila para pelaku usaha dan pelaku jasa yang ada telah mendaftarkan hak merek dagangnya serta hak jasa yang dimilikinya kepada Pemerintah, mereka telah dilindungi oleh hukum dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam usahanya di tengah masyarakat.

“Seperti contoh, Kopi AAA, salah satu perusahaan kopi asli Jambi, mereka telah mendaftarkan hak merek dagang dan usahanya sehingga tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain.Karena secara hukum, pengusaha Kopi AAA itu, sudah dilindungi oleh hukum. Dan, apabila ada perusahaan lain, yang kedapatan meniru usaha dagang merek Kopi AAA itu, maka pemilik usaha Kopi AAA tersebut dapat menuntut perusahaan yang memalsukan tersebut ke Pengadilan.

Karena secara hukum, pengusaha Kopi AAA itu dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dan merek dagang Kopi AAA tersebut, merupakan satu bentuk investasi jangka panjang yang diperoleh pemiliknya bagi kelangsungan usahanya dimasa-masa yang akan datang,“ paparnya.

Menurut Iriyus, sekedar mengingatkan, dia menyampaikan bahwa di dalam ketentuan Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.15 Tahun 2011, tentang Merek, disebutkan; Merek adalah tanda, yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi  dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sementara lingkup Merek, yakni Merek Dagang dan Merek Jasa.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkankan Merek Jasa, adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Selanjutnya di dalam Ketentuan Pidana, yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.15 Tahun 2011, tentang Merek, diatur dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 90, 91, 92, 93, 94, dan 95.

(Disampaikan Sekretariat ‘Law Center’ Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi)

Afrizal/B21
Iklan