Sekarang Saatnya, Membudayakan Budaya Pemberantasan Korupsi


Sebenarnya, perbuatan Tindak Pidana Korupsi telah berlangsung sejak manusia mengenal sebuah organisasi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dan terus berkembang pesat. Tidak dapat, Kita pungkiri bahwa perbuatan Tindak Pidana Korupsi di Bumi Indonesia telah merasuki di semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahkan menjadi kegiatan sehari-hari bagi sebagian masyarakat Indonesia, dan wajar jikalau perbuatan Tindak Pidana Korupsi telah membudaya di Bumi Indonesia . Padahal sangat jelas, Kita rasakan bahwa Tindak Pidana Korupsi akan membawa anak bangsa masuk ke liang kubur sebelum waktunya. Namun mengapa perbuatan Tindak Pidana Korupsi terus berkembang di Bumi Pertiwi, ini?

Pada dasarnya, perbuatan Tindak Pidana Korupsi banyak yang diuntungkan, baik individu, kelompok maupun golongan sehingga tanpa disadari perbuatan yang dilakukan membahayakan penghidupan, dan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara secara keseluruhan.

Memperhatikan, pasal demi pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya, dan melihat, mendengar, merasakan apa yang telah terjadi selama ini, rasanya suatu mustahil Tindak Pidana Korupsi dapat diberantas dari Bumi Indonesia yang Kita cintai ini.

Namun sebagai anak bangsa yang sadar akan bahaya Tindak Pidana Korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sadar atas kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, terutama pada Pasal 27, Ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada BAB V, Pasal 41, adalah suatu keharusan bagi Warga Negara dengan tidak ada terkecualinya wajib hukumnya untuk turut serta memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Karena perbuatan Tindak Pidana Korupsi, adalah perbuatan yang membahayakan Negara. Oleh karena itu untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang sudah membudaya, tentunya harus diimbangi dengan membudayakan budaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membudayakan budaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah mudah, harus melakukan perbuatan, tindakan dan kegiatan, diantaranya, adalah :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak akibat bahaya dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2. Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami perbuatan yang dikategorikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi;

3. Mensosialisasikan kewajiban peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang;

4. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara, dan teori-teori dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Meningkatkan semangat kebersamaan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Akibat dari Perbuatan Korupsi!!

Bahwa perbuatan yang dikategorikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya, sebenarnya telah terjadi sejak manusia mulai mengenal sebuah organisasi, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dan secara perlahan terus berkembang hingga merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan secara perlahan pula terus merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa kita sadari perbuatan Tindak Pidana Korupsi akan membawa bangsa ini, masuk ke liang kubur sebelum waktunya.

Namun, mengapa bangsa Indonesia baru menyadari akan bahaya korupsi, setelah Tindak Pidana Korupsi sudah menjadi budaya. Bahkan telah menjadi kegiatan sehari-hari bagi sebagian anak bangsa. Hal ini, tentunya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa Tindak Pidana Korupsi dapat berkembang lebih jauh di negeri tercinta, yang bernama Indonesia ini?

Menurut pendapat Kami, dari BADAN INVESTIGASI NASIONAL (BIN), penyebabnya adalah :

1. Rasa Kebangsaan dan Rasa Kecintaan sesama anak bangsa dan Rasa Kecintaan terhadap bangsa dan Negara secara perlahan telah terkikis, oleh perkembangan zaman dan ilmu teknologi, dan hanyut terbawa oleh budaya luar;

2. Krisis Moral anak bangsa terkikis, oleh kesenangan dan kebutuhan sesaat;

3. Sistim dan Pelaksanaan Hukum di Negeri ini, Telah Ditunggangi oleh kepentingan politik, kelompok dan golongan serta kepentingan individu oknum penegak hukum;

4. Sistim Politik di Negeri ini, memberi peluang kepada perilaku Tindak Pidana Korupsi;

5. Sosialisasi Bahaya Akibat Tindak Pidana Korupsi, terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak disosialisasikan kepada masyarakat luas, secara rutin dan berkesinambungan;

6. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya sebagai anak bangsa terhadap bangsa dan Negara, sebagaimana yang dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada BAB V, Pasal 41 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dilakukan secara rutin dan berkesinambungan;

7. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap perbuatan yang dikategorikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 tahun 1999, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya, tidak disosialisasikan secara rutin dan berkesinambungan.

Lalu, Apa Bahaya Korupsi!!

Menurut apa yang sering kali Kita mendengar, Kita melihat, dan Kira rasakan akibat dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi, adalah ;

1. Merusak, dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat bangsa dan Negara;

2. Merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat bangsa dan Negara;

3. Membuat sengsara masyarakat kelas bawah;

4. Mengakibatkan jatuh korban jiwa anak bangsa, akibat bencana alam, hutan gundul, tanah longsor, banjir, jalan hancur, jembatan putus, pencemaran lingkungan hidup, bangunan roboh, dan lainnya;

5. Menciptakan ketidak adilan hukum bagi Rakyat Indonesia ;

6. Menjadikan pendidikan tidak berkualitas, dan membawa kebodohan bagi anak bangsa;

7. Memperburuk citra bangsa Indonesia di mata Internasional, dan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Menghindari Dampak Akibat dari Perbuatan Korupsi

Untuk menghindari dampak akibat dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi, adalah dengan satu-satunya adalah memberantas perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, yang sudah membudaya, salah satunya yaitu, caranya harus diimbangi dengan membudayakan budaya pemberantasan korupsi, dan diperlukan langkah-langkah nyata dan tegas, dan perbuatan-perbuatan itu, adalah sebagai berikut :

1.  Meningkatkan Rasa Persaudaraan sesama anak bangsa dan Rasa Kecintaan terhadap bangsa dan Negara;

2.  Meningkatkan persatuan dan kesatuan;

3.  Meningkatkan semangat kebersamaan semua pihak, dan meningkatkan semangat keberanian anak bangsa untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi;

4.  Memperbaiki Moral anak bangsa dengan menggunakan sarana pendidikan, kebangsaan dan pendidikan keagamaan;

5.  Memperbaiki Sistim Hukum di Negeri ini;

6.  Memperbaiki Sistim Politik di Negeri ini;

7.  Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak akibat dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

8.  Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang Hak dan Kewajiban sebagai anak bangsa terhadap bangsa dan Negara, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9.  Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perbuatan yang dikategorikan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

10. Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah kepada publik, tentang pendapatan dan penggunaan APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota;

11. Melakukan pengawasan dan control yang efektif terhadap pendapatan dan penggunaan Keuangan Negara, serta pengawasan dan control terhadap proses penindakan hukum dari mulai tingkat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan;

12. Memberi pemahaman tata cara dan teori-teori peran serta masyarakat terhadap pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari pada membudayakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah untuk mendukung pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, ada 2 cara, yang dapat dilakukan, yaitu penindakan hukum dan pencegahan.

Antara penindakan hukum dan pencegahan harus berjalan sama, tidak dapat dipisahkan dan/atau salah satu yang diprioritaskan, mengapa? Sebenarnya, lebih baik melakukan pencegahan dari pada melakukan penindakan hukum. Ketika Kita, memprioritaskan melakukan penindakan hukum, maka masalah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah selesai.

Karena yang dapat dilakukan penindakan hukum, bilamana perbuatan Tindak Pidana Korupsi telah terjadi. Artinya, Kita membiarkan perbuatan tersebut baru dilakukan penindakan hukum, maka telah terjadi korban dan telah terjadi Kerugian Uang Negara. Disamping itu, untuk melakukan penindakan hukum, juga sangat sulit disamping membutuhkan waktu, dan juga menambah Kerugian Uang Negara.

Memprioritaskan pencegahan, tentunya lebih baik. Namun untuk melakukan pencegahan tanpa didukung dengan penindakan hukum yang tegas, dan yang dapat membuat jera para pelaku Tindak Pidana Korupsi, pencegahan tidak akan berjalan efektif. Kita sebagai masyarakat dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga ada 2 cara yang dapat Kita lakukan, yaitu melakukan pencegahan dan melakukan pembantuan penindakan hukum. Kedua cara tersebut, membutuhkan pemahaman tata cara melakukannya.

(Disampaikan Oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Investigasi Nasional, Ramelan,SH, sekarang berdomisili di Pekanbaru, Riau)

Afrizal/B21