Pembahasan Raperda Jembatan Timbang Jalan Terus


Reza Kurniawan

Pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jembatan Timbang akan terus dilanjutkan, namun keputusan resminya akan dilakukan dalam rapat pimpinan (Rapim) yang akan diselenggarakan pekan depan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Reza Kurniawan usai mengikuti Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) antara   pimpinan DPRD Jawa Tengah dengan Dinas Perhubungan, Biro Hukum Pemprov Jateng dan Pakar transportasi. Sebelum mengambil keputusan itu, pimwan akan mencari masukan tambahan dari pakar dan ahli transportasi dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah dan juga pelaku transportasi, Senin (30/5).

“Memang dari rapat pimwan tadi  belum diputuskan apakah adanya keinginan untuk membuat Perda Jembatan Timbang  disetujui atau tidak. Karena kami, masih butuh tambahan masukan dari pakar. Surat permohonan sudah kami buat dan tinggal kirim,” terang Riza
Meski belum diputuskan, tambah politisi dari PAN ini, peluang terbesarnya adalah pimpinan dewan akan menyetujui untuk membuat perda ini. Beberapa alasan yang membuat perda ini berpeluang lolos adalah karena  perda ini adalah inisiatif gubernur, bukan inisiatif dewan. Ini sebagaimana surat gubernur nomor 180/08995 tertanggal 19 Mei 2011. Selain itu, berdasarkan studi banding Komisi D DPRD Jateng ke Provinsi Jogja, ternyata Jogja juga sudah membuat perda tentang jembatan timbang dan ketika dikonsultasikan ke Depdagri juga diterima.
“Sepertinya akan seperti itu, namun keputusan finalnya tergantung masukan dari para pakar yang akan kita mintai pada minggu ini,” katanya.
Riza menandaskan, Pimpinan DPRD Jateng sangat berhati-hati dalam memutusukan persoalan perlu tidak  Jateng membuat perda jembatan timbang ini. Karena memang persoalan ini adalah cukup rawan.  Mengingat jembatan timbang ini posisinya berada di jalan nasional, bukan di jalan provinsi. Seharusnya, yang mengatur ini adalah pemerintah pusat, yaitu dengan mengeluarkan PP dari UU Nomor 22 tahun 2009.
Selain itu, uang yang didapat dari jembatan timbang itu juga tidak masuk ke kas negara dan juga tidak langsung kembali untuk perbaikan jalan nasional itu, namun akan masuk ke PAD provinsi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum.
“Namun kenyataanya pemerintah juga belum mengeluarkan PP.  Sambil menunggu PP, maka gubernur mengusulkan agar membuat perda ini. Jadi motivasi utama pembuatan perda ini bukan untuk mendapatkan PAD dari jembatan timbang, namun bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya dan juga memberikan rasa aman bagi para PNS di lapangan dalam menarik uang dari para pengemudi yang kelebihan muatan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Jateng Urip Sihabudin mengatakan, melihat masukan dan pendapat dari banyak pihak, memang seharusnya Jawa Tengah segera membuat perda jembatan timbang, untuk mengatur operasional jembatan timbang yang ada di Jawa Tengah.  Apalagi, daerah lain seperti Jogja juga sudah memiliki dan juga tidak dipermasalahkan oleh pemerintah pusat.

“Yang pelu kita buat adalah perda baru untuk menggantikan perda yang lama. Karena perda lama sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada saat ini, yaitu UU Nomor 28 tahun 2009,” kata Urip usai mengikuti rapimgab tersebut.

Kholis/B21