Komisi D Konsultasikan Raperda Jembatan Timbang ke Kemendagri


Guna memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap rencana penerapan  denda administrasi terhadap kelebihan muatan angkutan barang, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah menugaskan kepada Komisi D untuk mengkonsultasikan hal ini ke Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengungkapkan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya Senin (6/6). “Konsultasi ini dimaksudkan agar sistem denda administrasi yang akan kita terapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkapnya.

Raperda tentang Jembatan Timbang yang akan dibahas DPRD Provinsi Jawa Tengah ini disusun menyusul diberlakukannya Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sampai sekarang belum ada PP nya.

Dengan belum keluarnya PP sebagai aturan pelaksana UU ini, lanjut Rukma, jembatan timbang tidak lagi berfungsi secara optimal. Pelanggaran kelebihan muatan yang terjadi saat ini tidak dikenakan sangsi dan mekanisme kontrol dari jembatan timbang tidak bisa berjalan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan jalan dan kecelakaan akibat rem blong.

“Yang lebih memprihatinkan, pengemudi angkutan barang tetap membayar kepada petugas jembatan timbang. Padahal uang yang terkumpul tidak bisa disetor ke kas daerah. Terus kemana uang uang ini?,” beber Rukma.

Lebih lanjut politisi dari PDIP ini menjelaskan bahwa hanya Jawa Tengah yang tidak menerapkan denda kelebihan muatan 5 – 25%, tiga provinsi tetangga Jatim, DIY dan Jabar menerapkan sistem denda terhadap kelebihan muatan ini.

Kholis/B21