Ormas IPI Gelar ‘Rembug’ Lintas Lembaga Non Pemerintah se- Provinsi Jambi


Dalam rangka silaturrahmi sekaligus mempersiapkan jelang suksesi saat rapat kerja daerah Ormas IPI (Ikatan Pemuda Indonesia) wilayah Provinsi Jambi pada 20 Juni ini, pihak Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Indonesia Provinsi Jambi menggelar acara ‘rembug’ lintas lembaga non pemerintah se-Provinsi Jambi, Minggu malam (05/06/2011) di Bumi Pasundan, Kota Jambi.

Acara rembug yang diprakarsai oleh IPI Jambi ini, dengan tajuk “Mempertegas Peran Eksistensi Lembaga Non Pemerintah Untuk Jambi EMAS 2015” tersebut, mencuat keinginan yang kuat dari seluruh peserta lembaga non pemerintah yang ada di Jambi ini, untuk membulatkan tekad sekaligus menyatukan persepsi dan misi peran dari masing-masing lembaga tersebut dalam upaya mewujudkan program Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi saat ini, Hasan Basri Agus dan Fachrori Umar, untuk merealisasikan Program Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) pada 2015 yang akan datang.

Ketua DPD IPI Jambi, Syaudini pada kesempatan tersebut sangat mengapresiasi atas dukungan yang diberikan oleh masing-masing peserta, yang umumnya para aktivis Ormas/OKP dan lembaga swadaya masyarakat se-Provinsi Jambi yang hadir saat itu, dan pihaknya berjanji akan segera membawa hasil rekomendasi dari masing-masing peserta rembug tersebut di dalam rapat kerja daerah yang akan digelar DPD IPI Provinsi Jambi, pada 20 Juni 2011 mendatang.

“Saya sangat berterima kasih, atas dukungan teman-teman pada kesempatan ini. Dan saya berjanji, akan membawa hasil rekomendasi ini, di dalam Rapat Kerja Daerah (DPD IPI Provinsi Jambi), 20 Juni yang akan datang,” sebutnya.

Disamping itu, hal senada juga diungkapkan Deniel Candra, salah satu Dewan Pakar Ekonomi IPI Jambi. Melalui acara rembug tersebut, Daniel Candra mengajak para peserta untuk mensinergikan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Jambi selama lima tahun periode kepemimpinan HBA dan Fachrori Umar dalam upaya mewujudkan Program Jambi EMAS 2015.

Ditambahkan Ketua AP2BMJ (Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batu Bara dan Mineral Provinsi Jambi) ini, Provinsi Jambi sangat kaya dengan sumber daya alamnya, baik Batu Bara, Bijih Besi, Pasir Besi, Pasir Kwarsa, Emas, Minyak dan Gas, sehingga dirinya sangat yakin apabila ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat akan mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di Provinsi Jambi.

“Seperti kita ketahui, sumber daya alam kita sangat melimpah ruah. Seperti, Batu Bara saja, termasuk nomor dua terbesar setelah Sumsel (Provinsi Sumatera Selatan, red). Lllu mineral pun. juga sangat banyak di Jambi, ada Bijih Besi, Pasir Besi, Pasir Kwarsa, Emas, Minyak dan Gas.

Sehingga saya begitu sangat optimis, apabila ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Saling berbagi, berkerja sama dan saling membantu, antara masing-masing lembaga non pemerintah yang ada dengan pihak pemerintah, tentu akan mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di Provinsi Jambi, yang kita cintai ini,” tutur Deniel menegaskan.

Nasib Petani dan Pedagang K5 Jadi Sorotan

Sementara pada kesempatan itu, perwakilan dari HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) melalui juru bicaranya, Asmarojani menilai keberpihakan pemerintah daerah terhadap nasib petani di Provinsi Jambi belum optimal.

Karena sebagain besar para petani tersebut, menurut Asmarojani tidak memiliki lahan dan tidak berdaya dengan kepemilikan lahan negara yang kini dikuasai para pengusaha perkebunan besar.

“Petani di Jambi, umumnya hanya ada KTP-nya saja, tapi lahannya tidak ada. Dan sungguh ironis, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, tapi mengapa petani kita tidak bisa menikmatinya, justru hanya perusahaan-perusahaan besar saja, yang dapat menikmati kekayaan Jambi ini,” terang Asmarojani menambahkan.

Disisi lain, perwakilan pedagang kaki lima (K5) yang disampaikan Ketua APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Provinsi Jambi, Adhi Putra Siaga, dia menyinggung potret nasib para pedagang K5 di seluruh wilayah Provinsi Jambi, saat ini.

Dikatakan Adhi Putra, pihaknya menyoroti upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan nasib pengusaha ekonomi lemah, terutama para pedagang K5 di Provinsi Jambi yang tidak bisa berdaya akibat gempuran para pengusaha retail dengan modal besar di Provinsi Jambi sehingga pihaknya mendesak ada upaya yang lebih serius untuk melindunginya karena sampai sekarang ini, belum ada regulasi maupun upaya nyata yang bisa dilakukan pemerintah mengatasi masalah ini.

“Saya berharap, ada upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah untuk melindungi nasib pedagang kaki lima,” demikian sebutnya.

Ditambahkan Deniel Candra, pihaknya melalui Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batu Bara dan Mineral Provinsi Jambi (AP2BMJ), yang notebene lembaga yang dipimpinnya saat ini, dia berupaya keras akan segera merealisasikan Program Jambi EMAS 2015 untuk kesejahteraan rakyat, melalui beberapa program pro rakyat lewat dana CSR (Corporate Social Responsibility), seperti program bedah rumah, serta membantu permodalan bagi pelaku usaha kecil dan ekonomi lemah di Provinsi Jambi, papar Deniel mengungkapkan.

“Kita (Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batu Bara dan Mineral Provinsi Jambi, red), pada tahun ini sudah melakukan program bedah rumah sebanyak 50 unit beserta sertifikat kepemilikan rumahnya. Mudah-mudahan program ini, terus berlangsung untuk membantu masyarakat tidak mampu yang ada di Provinsi Jambi,” tutupnya.

Afrizal/B21
Iklan