Politik Korupsi bertanggung jawab atas kemiskinan rakyat Indonesia!


Salam Perjuangan !


Akhir-akhir ini, berbagai media massa gencar menggembar-gemborkan kasus suap sesmenpora yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohamad Nazarudin. Gonjang ganjing kasus korupsi Nazarudin ini telah menyerap


perhatian rakyat Indonesia dan membuat Rezim SBY dan Partai Demokrat, kelimpungan untuk menyelamatkan citra partai dan SBY dari skandal korupsi tersebut.

Kasus Nazarudin ini sendiri bermula dari pembangunan proyek wisma atlet untuk Sea Games diketahui selama ini dijalankan oleh oleh PT Duta Graha Indah yang berujung adanya dugaan suap pemenangan tender kepada Sesmenpora untuk memenangkan PT Duta Graha Indah. Isu terseretnya partai berkuasa terkait kasus suap wisma atlet di Palembang pun bergulir lantaran PT Duta Graha Indah penyuap Wafid dimiliki bendahara umum partai berkuasa, M Nazarudin yang juga anggota Komisi III DPR-RI.

Korupsi pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Sumatera Selatan ini sarat dengan keterlibatan Partai Politik berkuasa, mengingat high cost yang akan dikeluarkan menjelang Pemilu 2014 dan sudah menjadi rahasia publik pula jika sebelumnya partai-partsai diparlemen lebih dahulu mengkavling proyek-proyek sebelum pembahasan RAPBN. Menjelang Pemilu 2014, partai politik memerlukan dana yang besar pula untuk ikut serta dalam agenda tersebut. Dana parpol yang biasanya dari iuran anggota yang duduk di kursi kabinet maupun parlemen dianggap kurang cukup sehingga dana pihak lain diperlukan, salah satunya dana dari pengusaha. Bagi-bagi proyek oleh parpol sudah menjadi tradisi bahkan sudah lumrah mengingat setoran anggota dewan untuk partai terbilang besar, apalagi ditambah dengan momentum pemilu 2014


yang semakin dekat, banyak partai politik kemudian berebut proyek.

Kasus korupsi sesmenpora ini sendiri tetap menggunakan modus yang sama seperti dalam kasus BLBI, Century, Gayus Tambunan, yang mana terjadi konspirasi jahat antara aparat penyelenggara negara, partai politik dan pengusaha. Sehingga janganlah terlalu heran, bila hingga saat ini politik korupsi seakan-akan tetap dibiarkan oleh Rejim Neoliberal SBY-Boediono. Rejim Neoliberal SBY-Boediono dengan berbagai dalih mengatakan akan berupaya mengusut berbagai kasus korupsi, tetapi kita tahu, hasil akhir dari upaya pengungkapan yang dilakukan oleh rejim SBY-Boediono. Nol Besar !

Semakin maraknya berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, tentunya menunjukkan bagaimana aparat penyelenggara negara dan pemilik modal telah melakukan penindasan dan pemiskinan terhadap rakyatnya. Para Koruptor memang telah menggerogoti kehidupan bangsa. Dengan berbagai upaya dan menggunakan berbagai koneksinya, para koruptor sampai saat ini menikmati hasil korupsi dan tidak pernah ditindak oleh Rejim Neoliberal SBY-Boediono. Koruptor yang biasanya terdiri dari para penyelenggara negara dan pemilik modal, memang seakan-akan dilindungi oleh Rejim Neoliberal. Karena dengan tindakan-tindakan merekalah, maka agenda-agenda Neoliberalisme dapat berjalan di


Indonesia. Hubungan yang harmonis antara para penyelenggara negara yang mendukung Neoliberalisme dan pemilik modal dibutuhkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Maka itulah, kami dari FAM (Forum Advokasi Mahasiswa) Unair menyatakan sikap :

1. Aparat penyelenggara negara dan pemilik modal jelas-jelas telah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat Indonesia dengan perilaku korupsi yang mereka lakukan. Bahkan Politik Korupsi ini juga bertanggung jawab dengan munculnya kebijakan Kenaikan BBM dan TDL, Privatisasi, kerja kontrak dan outsourcing, Politik upah murah, penggusuran tanah rakyat, pencabutan subsidi dan lain-lain.

2. Pemberantasan korupsi harus dilakukan saat ini juga, dimulai dengan menangkap dan mengadili Mohamad Nazarudin serta membersihkan para koruptor di institusi Istana/Kepresidenan, DPR, Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Bangun gerakan politik rakyat untuk melawan politik korupsi dan segala bentuk agenda Neoliberalisme di Indonesia.

Humas FAM Unair/Berita21
Iklan