Gubernur Jambi Mensosialisasikan UU No.2/2011 Terkait Keterwakilan Perempuan di Parlemen


Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Jambi, Fauzi Syam resmi membuka kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2008, dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif bagi Lembaga Masyarakat Peduli Politik dan Partai Politik di Provinsi Jambi, Selasa (07/06/2011) di Kota Jambi

Acara itu dihadiri hampir seluruh aktivis dan kaukus politik perempuan dari seluruh parpol yang ada di Provinsi Jambi, serta aktivis perempuan dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang ada.

Gubernur dalam sambutannya, menyampaikan kesetaraan dan keadilan gender atau Pengarusutamaan Gender (PUG) menghendaki laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.

Ditambahkan Fauzi Syam, PUG harus terpadu dan meresap ke dalam 4 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian atau evaluasi. Karena, ditambahkan Fauzi, kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyatnya, paparnya.

Dijelaskan oleh gubernur, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi ini, permasalahan kesetaraan gender yang masih dihadapi dalam pembangunan bidang politik dan pengambilan keputusan, khususnya di parlemen adalah belum maksimalnya peran dan posisi perempuan di Lembaga Legislatif hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2009, diantaranya keterwakilan perempuan di DPR RI hanya mencapai 18,04 persen, keterwakilan perempuan di DPD RI yakni 26,50 persen, atau 27 dari 103 anggota.

Kemudian, sambung Fauzi lagi, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi di seluruh Indonesia hanya sebesar 16 persen, atau 321 dari 2005 anggota, serta keterwakilan perempuan rata-rata dari 461 DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebesar 12 persen, atau 1.857 dari 15.758 anggota.

“Untuk di Provinsi Jambi, berdasarkan hasil Pemilu tahun 2009, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi, hanya sebesar 11,1 persen, atau 5 dari 45 anggota dan keterwakilan perempuan di 11 DPRD kabupaten/kota, yakni sebesar 8,9 persen, atau 29 dari 296 anggota,” sebutnya.

Lebih lanjut, dikatakan Fauzi, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama di masyarakat. PUG, juga salah satu pengantar untuk pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Mengapa demikian, karena PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.

”Keberhasilan pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) memperkuat kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa,” tegas Fauzi menambahkan.

Terkait dengan hasil Pemilu 2009, diungkapkan Fauzi, data tersebut mengindikasikan relasi gender dalam jabatan Legislatif masih terjadi kesenjangan yang tajam, sehingga masih memperlihatkan rendahnya akses perempuan dalam mobilitas vertikan pada posisi-posisi strategis, yang berpengaruh terhadap hasil kebijakan publik, yang diundangkan pada tingkat nasional maupun daerah, tuturnya.

Melalui kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2008, yakni dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif bagi Lembaga Masyarakat Peduli Politik dan Partai Politik ini, gubernur sangat berharap kaum perempuan di Jambi dapat memahami esensi undang-undang tersebut, serta dapat bermanfaat bagi kemajuan perempuan dalam bidang politik di Provinsi Jambi.

“Dalam setiap pembahasan rancangan perda (peraturan daerah). Melalui forum ini, satu hal yang perlu ditambahkan, saya juga menghimbau, khususnya kepada Badan Pemberdayaan Perempuan (Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi, red) untuk mengingatkan kepada Biro Hukum (Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, M. Jaelani) untuk selalu diikut sertakan dalam pembahasannya,” tambah Fauzi menerangkan.

Dengan demikian, dijelaskan Fauzi, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Intruksi Presiden RI Nomor.09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas setiap kebijakan dan program Pembangunan Nasional.

“Pengarusutamaan gender, dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidangnya,” ujarnya.

Afrizal/B21
Iklan