Aktivis ANSIPOL : Proses Pembahasan Revisi UU No.2/2011 Sangat Kilat dan Tertutup


Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik (ANSIPOL) mengeluarkan rilis, bahwa menurutnya proses pembahasan revisi (perubahan) atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sangat kilat melalui Panitia Kerja DPR RI, serta terkesan tertutup, dan malahan segala aspirasi masyarakat pun tidak terakomodir, demikian yang terungkap dalam dialog kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2008, dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen bagi lembaga masyarakat peduli politik dan partai politik, Selasa (07/06/2011) di Hotel Novita, Kota Jambi.

Menurut Koordinator ANSIPOL, Yuda Irlang, berdasarkan catatan proses dan subtansi perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini, proses pembahasannya sangat kilat, melalui Panitia Kerja DPR RI.

Bahkan, sambung Yuda, terkesan sangat tertutup dan aspirasi masyarakat tidak terakomodir dalam pembahasannya sehingga sangat tidak menguntungkan keterwakilan perempuan di lembaga lagislatif, paparnya.

Sementara disisi lain, tambah Yuda, ada kemajuan dalam berbagai hal, diantaranya kaderisasi, audit keuangan partai, laporan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI, Mahkamah Partai Politik, serta tugas pokok 4 Pilar Negara RI,yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Akan tetapi, justru pelanggaran dan sanksinya masih rendah. Sedangkan verifikasi partai politik, persyaratan pendirian partai politik dipersulit, dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol masih tetap 30 persen di tingkat pusat.

Untuk dapat berpartisipasi dalam politik dengan baik, diperlukan pemahaman akan Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai pengganti Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2008,” papar Yuda menegaskan.

Bagaimana sesungguhnya potret perempuan politik di Indonesia, dikatakan Yuda, yang juga Sekretaris Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) ini, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2009, potret perempuan politik saat ini, seperti di dalam UU Partai Politik sangat penting sebagai pintu masuk partisipasi perempuan dalam politik sekaligus merupakan hulu, sedangkan di dalam UU Pemilu, sebagai hilir atau implementasinya

Diungkapkan lebih jauh, kata Yuda, potret perempuan dalam kancah politik sangat sedikit perempuan yang duduk sebagai elit partai, atau sebagai pengambil keputusan sehingga sulit memperoleh posisi nomor urut satu di dalam pencalonannya.

“Hanya sedikit sekali, perempuan yang duduk sebagai elit partai sehingga sulit untuk memperoleh posisi nomor urut kecil di dalam pencalegannya.

Belum lagi, adalah tingginya kepentingan dan pragmatisme di internal partai, tidak berjalannya kaderisasi sehingga berdampak pada rekrutmennya, seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), artis-populer, atau dia seorang pengusaha. Kemudian tidak berjalannya pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota di internal parpol itu sendiri. Lemahnya pemahaman dan rasa pengabdian untuk masyarakat, serta lemahnya pemahaman tentang gender sensitivity,” tutur Yuda.

Dari hasil pengamatannya selama ini, menurut Yuda, justru keterwakilan perempuan yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada urutan 1-3, masing-masing yakni DPR RI mencapai 93 persen, DPRD Provinsi sebesar 85 persen, dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 82 persen.

Afrizal/B21