Gender dan Politik di Provinsi Jambi


1. Demografi

Penduduk Provinsi Jambi, pada tahun 2009 sebesar 2.864.097 jiwa, diantaranya laki-laki sebanyak 1.437.269, sedangkan perempuan sebanyak 1.426.828. Sementara Sex Ratio di Provinsi Jambi sebesar 100,73, artinya setiap 100 penduduk perempuan ada 101 laki-laki.

LPP Provinsi Jambi sebesar 1,95, artinya selama kurun waktu tahun 2000-2009, rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pertahun sebesar 1,95 persen.

2. Pendidikan

Salah satu masalah pokok bidang pendidikan, adalah masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini terjadi, terutama karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.

Masih adanya marginalisasi perempuan (terutama pada generasi terdahulu) untuk dapat mengakses pendidikan terlebih lagi pada penduduk miskin membuat tingkat capaian di bidang pendidikan bagi perempuan masih rendah.

Penduduk Buta Huruf

Tingkat Buta Huruf, acapkali digunakan untuk melihat kualitas hidup suatu masyarakat, dan merupakan syarat minimal untuk dapat berperan secara maksimal dalam membina keluarga dan menjalani kehidupan sosial. Tingkat buta huruf penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki di daerah perdesaan maupun perkotaan.

Sekitar 6,15 persen penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas di tahun 2009 masih buta huruf, sedangkan penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 1,66 persen.

3. Kesehatan

Isu gender dalam bidang kesehatan, sangat terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/kebijakan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi perempuan, mayoritas masih bias gender.

Kematian Bayi dan Anak

Angka kematian bayi, merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan, dan/atau kualitas kesehatan dan sosial ibu.

Kematian balita di Provinsi Jambi telah mangalami penurunan sebesar 18 persen, selama periode 15 tahun terakhir, dari 49 kematian per 1000 kelahiran, menjadi 40 kematian setiap 1000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan AKB (Angka Kematian Bayi) secara Nasional sebesar 34, dan AKB di Provinsi Jambi masih tergolong tinggi.

Isu Gender di bidang Kesehatan

Indikator gender dari penolong persalinan terhadap kelahiran pertama dan terakhir selain menentukan kualitas bayi yang dilahirkan, juga keselamatan ibu.

Ibu, di perkotaan maupun di perdesaan lebih suka memilih bidan sebagai penolong persalinan (sebesar 70,7 persen, dan 47,8 persen). Untuk daerah perkotaan, prosentase kedua terbesar setelah bidan, adalah dokter (13,3 persen). Sedangkan di pedesaan prosentase kedua terbesar, tenaga penolong persalinan adalah dukun (45,7 persen).

4. Kegiatan Ekonomi

Isu diskriminasi terhadap perempuan, seringkali dikaitkan dengan peranannya dalam angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja akan mendorong pada peningkatan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan yang lebih baik/lebih tinggi dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar (Maslow, 1998).

Partisipasi Kerja

Tingginya Tingkat Partisipasin Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki, menggambarkan masih adanya pembagian kerja berdasarkan gender, dimana peran laki-laki sebagai pencari nafkah, lebih dominan dibandingkan perempuan.

Secara kuantitatif, penduduk perempuan usia kerja di Provinsi Jambi, terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, angka partisipasi perempuan relatif tidak mengalami perubahan selama periode 2007-2009, dan selalu lebih rendah dari laki-laki.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan pada periode 2007-2009, selalu lebih tinggi dari laki-laki, meskipun menunjukkan kecenderungan menurun.

Isu Gender di Bidang Ekonomi

Laki-laki mendominasi hampir di seluruh status pekerjaan kecuali status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Hal ini berarti perempuan lebih banyak bekerja, dengan tanpa mendapatkan upah/penghasilan.

Hampir separuh perempuan yang bekerja, dibawah Jam Kerja Normal (kurang dari 35 jam). Hal ini lebih disebabkan peran ganda perempuan dalam rumah tangga, sehingga harus membagi waktu untuk menyelesaikan pekerja rumah tangga dan mencari nafkah.

5. Sektor Publik

Peran perempuan dalam berbagai sektor publik (kemasyarakatan) masih banyak terhambat oleh alasan budaya, tradisi dan tata nilai yang telah melembaga di masyarakat, sebagaimana halnya keanggotaan perempuan di lembaga legislatif.

Penambahan jumlah perempuan di sektor publik, tidaklah cukup menggembirakan apabila mereka bukan sebagai penentu kebijaksanaan, atau pembuat keputusan.

Kiprah Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Strategis

Kiprah perempuan di sektor publik masih tergolong rendah. Kecilnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang bias gender.

Kurangnya peran perempuan dalam membuat kebijakan di tingkat parlemen diakibatkan karena sebagian besar perempuan masih enggan terjun dalam bidang politik. Masih rendahnya pemahaman perempuan terhadap politik, serta aktivitas politik membutuhkan alokasi waktu yang banyak, kekuatan fisik, intelektualitas, bahkan kekuatan finansial yang besar.

Perempuan dalam Eksekutif Daerah

Kesenjangan gender, antara laki-laki dan perempuan cukup tinggi pada jabatan mulai dari eselon IV sampai eselon I. Hal ini selain dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan juga kompetensi atau kemampuan kaum perempuan itu sendiri.

Kiprah perempuan di sektor publik, juga mulai merambah ke berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan desa. Meskipun jumlahnya masih relatif sedikit, keberadaan perempuan yang menduduki jabatan sebagai kepala desa menandakan bahwa kaum perempuan mulai ambil bagian untuk memimpin masyarakat.

Adapun jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi sesuai hasil Pemilu 2009, didominasi oleh kaum laki-laki, yakni 336 orang, atau sekitar 90,81 persen. Sedangkan keterwakilan perempuah di lembaga legislatif, yakni 34 orang, atau sekitar 9,19 persen, dari total 370 kursi di parlemen.

Sementara jumlah keterwakilan perempuan di bidang legislatif di Provinsi Jambi pada Pemilu 2009, yaitu 7 orang di DPR RI, yakni 4 laki-laki (57,14 persen) dan 3 orang perempuan (42,86 persen). 4 orang di DPD RI, yakni 2 orang laki-laki (50 persen), dan 2 orang perempuan (50 persen).

Kemudian jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jambi dari total 45 kursi, hanya 5 orang perempuan (11,11 persen), dan sisanya 40 orang, adalah laki-laki (88,89 persen). DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi, hampir seluruhnya didominasi laki-laki, yakni total 325 kursi di lembaga legislatif, hanya 29 orang perempuan (8,92 persen), dan 296 kursi bidang legislatif dikuasai laki-laki (91,76 persen).

(disampaikan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi).

Afrizal/B21
Iklan