Inilah, Landasan Hukum Penguatan Pengarusutamaan Gender di Daerah


Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan telah menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia.

Terbitnya Intruksi Presiden RI Nomor.09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Selain itu, diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor.08/2008, mengenai tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Strategi PUG, merupakan suatu cara mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasinya.

Untuk pelaksanaan PUG di daerah, selain merujuk kepada Intruksi Presiden RI Nomor.09, berbagai dasar hukum lainnya, seperti Permendagri Nomor.15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi urusan wajib di daerah.

Disamping itu, PUG adalah suatu proses yang berlanjut. Karena peran dan hubungan gender itu bersifat dinamis. Selain itu, disparitas di dalam hasil pembangunan selalu ada antara laki-laki dan perempuan, baik secara umum, antar kelompok umur, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk itu, salah satu tujuan adanya strategi PUG, yakni mengurangi gender disparitas yang terindentifikasi.

Apabila dilihat dari segi hasil, kesetaraan gender dapat diukur, yaitu secara langsung, di tingkat individu ditandai dengan berkurangnya ketidak setaraan kelompok target (laki-laki/perempuan) dalam memperoleh akses, manfaat dari pembangunan, partisipasi, dan penguasaan terhadap sumber daya.

Kemudian secara tidak langsung, perubahan dalam kelembagaan (budaya kerja) yang selalu mempertimbangkan keadilan (fairness) dan kesetaraan hasil. Secara mendasar, yakni ditandai dengan lingkungan kerja yang kondusif, dan responsif gender.

Kebijakan Nasional, yang dipertegas dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, yang juga dikuatkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor.05 Tahun 2010, telah mencantumkan secara jelas mengenai 3 strategi yang harus dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait di kementerian, lembaga, dan daerah seperti SPKD terkait dalam hal ini, yaitu Bappeda, Karo Keuangan, dan Lembaga Masyarakat, yaitu strategi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), strategi pembangunan yang berkelanjutan (suistainable development), serta strategi PUG (Pengarusutamaan Gender).

Reformasi Birokrasi (RB), yang juga menjadi salah satu agenda pemerintah, juga mengarah pada penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), yang membuka peluang untuk mengintegrasikan kepentingan laki-laki dan perempuan, ke dalam rencana anggaran kinerja yang konkrit dan terukur.

Disamping itu juga, Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG, lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut, berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan, untuk menurunkan tingkat kesejangan gender.

ARG juga berkerja dengan cara, menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki. Kemudian menganalisa, apakah alokasi anggaran tersebut, telah menjawab kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki.

Adapun prinsip-prinsip AGR (Anggaran Responsif Gender), diantaranya, ARG bukanlah anggaran yang penganggarannya akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab  antara laki-laki dan perempuan. ARG, bukanlah dasar yang ‘valid’ untuk meminta tambahan alokasi anggaran. Adanya ARG, tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk perempuan. (disampaikan Ida Suselo Wulan, Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI)

Afrizal/B21
Iklan