Isu Anggaran ‘Responsif Gender’ di Jambi Menjadi Sorotan Publik


Isu tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (gender) di setiap sektor pembangunan di Provinsi Jambi kembali menguat.

Hal tersebut terungkap, dalam kegiatan fasilitasi penerapan anggaran responsif gender, yang diselenggarakan pihak Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPP) Pemerintah Provinsi Jambi, berkerja sama dengan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Senin (13/06/2011) di Kota Jambi, yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi, Eni Harriyati, dengan dihadiri seluruh jajaran pimpinan SKPD terkait, serta aktivis perempuan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Provinsi Jambi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi, Eni Harryati sangat mengharapkan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Bappeda, Biro Keuangan, serta lembaga masyarakat lainnya untuk mampu menyerap dan mengintegrasikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi.

Sementara Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender, pada Bidang Politik, Sosial dan Hukum dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan, KPPPA RI, Abdullah Attamimi mengungkapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender begitu sangat strategis bagi penguatan kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) di daerah.

Alasannya, kata Abdullah, disamping dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan maupun penyusunan program responsif gender bagi para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di jajaran pemerintah daerah, serta lembaga masyarakat terkait lainnya. Juga sekaligus, dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, yang telah menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia, tuturnya.

Faktanya selama ini, diungkapkan Abdullah, meruntut ke belakang selama era reformasi ini, anggaran di setiap instansi pemerintah belum responsif gender. Artinya, tambah Abdullah, anggaran tersebut harus menghitung kepentingan dan kebutuhan, serta aspirasi laki-laki dan perempuan. “PUG (Pengarusutamaan Gender), merupakan salah satu strategi dari pembangunan itu sendiri,” ujarnya.

Untuk diketahui, PUG (Pengarusutamaan Gender) merupakan suatu strategi pembangunan, yakni dalam melihat/mengindentifikasikan masalah (isu) atau kebijakan, dalam mengambil keputusan, dalam merancang program, dalam implementasi selalu dilihat/mempertimbangkan dari perspektif atau kaca mata kepentingan laki-laki dan perempuan.

Sehingga PUG itu sendiri, merupakan proses asessement untuk melihat apa implikasi terhadap perempuan dan laki-laki dari suatu rancangan pembangunan, termasuk kebijakan, legislasi, program dan kegiatan. Alokasi budget, implementasi, monitoring dan evaluasi di semua sektor dan semua level.

Lebih lanjut, Kabid Advokasi dan Sosialisasi bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Deputi Bidang Politik, Sosial dan Hukum pada Kantor Kementerian PPPA RI, Ratna Susiana menyatakan persoalan konsep gender di Indonesia, tidak masalah hanya saja tidak saling merugikan, baik kaum laki-laki dan perempuan.

“Tidak ada masalah, sepanjang tidak saling merugikan, dan tidak perlu ada kekhawatiran. Hanya kesejangan atau rivalitas saja. Bagaimana cara mengusungnya secara harmoni, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hanya butuh pemahaman secara bertahap. Perubahan pola pikir saja, apa itu gender,” tambahnya.

Diingatkan kembali lebih jauh, menurut Ratna, 4 faktor untuk melihat tingkat kesenjangan gender, laki-laki dan perempuan, yakni akses, partisipasi, control (pengawasan), dan manfaat dari pembangunan itu sendiri, papar Ratna menegaskan.

Disinggung tentang output pada kegiatan pelatihan kali ini, justru dikatakan Abdullah, pada prinsipnya semua SKPD harus menerapkan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) di setiap instansi/kedinasan sehingga anggarannya sudah responsif gender, tambahnya.

Afrizal/B21

Iklan