Di Balik Putusan Sela ‘Bebas’ Terhadap Aming


Pengadilan negeri kabupaten Tanjung Jabung Barat, selasa 07 juni 2011 pada sidang perkara Amirul Mukmini Mantan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), kabupaten Tanjung Jabung Barat terdakwa kasus penyuapan, penerimaan CPNS tahun 2010 divonis bebas oleh majelis hakim. Atas vonis bebas ini banyak pihak menduga adanya indikasi suap terhadap putusan sela bebas tersebut.
Menurut R.Hendy Nurcahyo,SH hakim ketua pada sidang perkara Aming, dakwaan jaksa tidak cukup kuat, pertama saat pemeriksaan awal sampai akhir  terhadap Amirul Mu’minin atau aming sapaan akrabnya, tersangka kasus suap penerimaan CPNS tahun 2010 oleh kepolisian maupun kejaksaan tidak pernah didampingi penasehat hukumnya pada hal jelas di undang-undang pasal 56 KUHP jelas menyebutkan tersangka atau terdakwa yang mendapat ancaman hukuman lima tahun wajib didampingi penasehat hukum, seandainya terdakwa tidak sanggup mencari penasehat hukum negara wajib menyediakannya itu undang-undang yang mengatakan”Jelas Hendy kepada berita21.com saat dikonfirmasi Rabu (15/06/2011).

Ditambahkannya bahwa yang kedua, jaksa telah menambah pasal pada kasus aming, padahal limpahan perkara dari kepolisian dijerat dengan pasal 378 KUHP, namun oleh jaksa ditambahkan lagi pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang ada.

“Dakwaan oleh jaksa terhadap Aming cacat hukum”paparnya.

Saat ditanyakan adanya indikasi suap terkait putusan sela bebas ini,  soal adanya pertemuan antara dirinya dengan penasehat hukum terdakwa sebelum vonis bebas dibacakan, Hendy mengatakan” memang pernah bertemu.

“Namun tidak benar bila dikatakan saya bertemu penasehat hukumnya untuk membahas perkara ini, apa lagi ada indikasi lain,”Ujarnya

Sementara kejaksaan negeri Tanjung Jabung Barat melalui kasi pidsus Candra Saptaji,SH, ketika dikonfirmasi berita21.com rabu(15/06) terkait putusan sela bebas terhadap aming mengatakan, kecewa atas putusan hakim tersebut.

“Hakim tidak objektif menilai kasus ini, padahal tersangka sudah mengakui perbuatannya disertai bukti yang cukup serta telah mengaku pula telah mengembalikan uang hasil suap yang dilakukannya saat penerimaan CPNS 2010 lalu, namun yang jelas,”kata Candra

“Dalam waktu dekat kami akan meneliti ulang perkara ini dan akan melimpahkannya segera kembali kepengadilan, jangan sampai ada cela yang bisa dimanfaatkan oleh pihak amirul muk’minin beserta penasehat hukumnya,”tambahnya.

Tompul/B21
Iklan