Gubernur HBA: Kebijakan Anggaran di SKPD Provinsi (Jambi) Sudah Harus Responsif Gender


Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus –yang akrab disapa HBA, begitu sangat mendukung anggaran kinerja berbasis responsif gender di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi.

Seperti yang dikemukakan dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Kepala Badan PMPP (Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan) Pemerintah Provinsi Jambi, Eni Harriyati, ketika membuka kegiatan fasilitasi penerapan ARG (Anggaran Responsif Gender), Senin lalu (13/06/2011) di Hotel Novita, Pasar, Kota Jambi. Gubernur mengungkapkan, kesetaraan dan keadilan gender menghendaki laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan, serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang.

Pengarusutamaan Gender (PUG), dijelaskan gubenur, merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama di tengah masyarakat.

“Pengarusutamaan Gender, harus terpadu dan meresap ke dalam 4 fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi. Kebijakan dan pelayanan publik, serta program dan perundang-undangan yang adil, dan responsif gender sehinggga akan membuahkan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat,” paparnya.

Lebih lanjut, HBA menegaskan, Pemerintah melalui Intruksi Presiden RI Nomor.09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor.15 Tahun 2008 tentang pedoman, yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan gender.

“Itulah, yang menjadi dasar bagi kita semua, untuk mengedepankan pembangunan yang berwawasan gender, baik di tingkat Nasional maupun di daerah, khususnya di Provinsi Jambi,” sebut gubernur.

Pada tahap perencanaan kebijakan dan program, hasil yang akan dicapai adalah kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki (gender responsif).

Disamping itu, Gubernur Hasan Basri Agus menambahkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.104 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010, ini menjadi dasar untuk mendorong kementerian/lembaga untuk mengintegrasikan gender dalam penyusunan RKA.

“Khususnya untuk tingkat daerah, utamanya tingkat Provinsi, walaupun di dalam PMK tersebut belum diamanatkan, akan tetapi untuk mempersiapkan dan menyongsong pemberlakuan pengintegrasian gender ke dalam perencanaan dan penganggaran di daerah diharapkan kebijakan anggaran di setiap SKPD Provinsi sudah harus responsif gender, tuturnya.

Sementara di tempat yang sama secara terpisah, hal senada diungkapkan Kepala Badan PMPP Pemerintah Provinsi Jambi, Eni Harriyati, dia berharap dukungan dari SKPD terkait, terutama Bappeda Provinsi Jambi dan Biro Keuangan Setdaprov Jambi untuk menyusun perencanaan penganggaran kebijakan ARG (Anggaran Responsif Gender) di setiap SKPD Provinsi pada tahun 2011 ini.

Alasannya, hal tersebut karena sudah sesuai Renstra (Rencana Strategis) Provinsi Jambi 2011-2015 terkait pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Jambi untuk mewujudkan Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Adil dan Sejahtera) pada 2015 yang akan datang.

Adapun program rencana trategis pembangunan pemberdayaan perempuan di  Provinsi Jambi selama lima tahun tersebut (2011-2015), yakni program keserasian peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

“Kedepan diharapkan agar semua pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi sudah responsif gender. Dan, daerah Jambi dapat menjadi leading dalam pembangunan yang responsif gender,” jelasnya menambahkan.

Patut untuk diketahui, PUG (Pengarusutamaan Gender), adalah suatu strategi yang ditempuh untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, baik di tingkat Nasional maupun di daerah.

Di dalam tahap perencanaan kebijakan dan program PUG, dilakukan dengan mengadakan analisis gender pada masalah dan kebijakan yang ada. Dengan demikian, analisis gender dapat diketahui kesenjangan gender yang menimbulkan masalah gender.

Afrizal/B21
Iklan