MPR RI Kerja Bareng PGRI Kota Jambi Sosialisasikan ‘4 Pilar Kebangsaan RI’ Kepada Para Guru


Acara kegiatan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan dan Keputusan MPR RI. diruang Aula Asrama Haji Jambi, Kota Baru, Kota Jambi, Senin (27/06/2011).

Hasil kerja bereng antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan PB PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Wilayah Kota Jambi mencuat harapan para peserta untuk meninjau ulang kembali pelaksanaan Ujian Nasional (UN) secara nasional dan komprehensif agar mutu pendidikan dan kualitas anak didik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Provinsi Jambi ini, bisa lebih berkualitas dan bermartabat sesuai cita-cita pendiri bangsa dan negara (Founding Father).

Sebelumnya, sambutan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, yang disampaikan perwakilan rombongan Tim Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Kebangsaan RI (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan/Keputusan MPR RI) dari unsur perwakilan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat), mengungkapkan sesuai Pasal 15 ayat (1), huruf e Undang-Undang Nomor.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menetapkan bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengkoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD 1945.

Tugas Pimpinan MPR tersebut, diungkapkan Al Muzzammil Yusuf dalam pemaparannya, diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan memasyarakatkan (sosialisasi) 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Binneka Tunggal Ika; serta Putusan MPR, berupa ketetapan dan keputusan MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat, salah satunya kepada para guru sebagai bagian dari komponen bangsa, yang berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada anak didiknya tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, Binneka Tungal Ika, serta Putusan MPR, berupa ketetapan dan keputusan MPR RI, tuturnya.

Perwakilan Tim Sosialisasi kali ini, berasal dari 2 orang anggota DPR RI, masing-masing yaitu Al Muzzammil Yusuf (anggota Komisi 2 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan DR. Hetifah (anggota Komisi 10 dari Fraksi Partai Golongan Karya), serta 2 orang anggota dari DPD RI.

Selain itu, perwakilan peserta yang diwakili oleh para guru PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) se-Kota Jambi, yang tergabung dalam wadah perhimpunan PB PGRI Kota Jambi mendesak kepada Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru yang ada di Kota Jambi, serta mempermudah pemberian ujian sertifikasi untuk peningkatan para guru dalam memajukan dunia pendidikan di Tanah Pilih Pusako Betuah, Kota Jambi ini melalui alokasi anggaran pendidikan yang dikucurkan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, Ketua Umum PB PGRI Kota Jambi, Rifa’i mengharapkan kepada perwakilan dari MPR RI (baik unsur DPD dan DPR RI) untuk memberikan porsi alokasi anggaran Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) secara proporsional bagi peningkatan guru di Kota Jambi khususnya, serta memberikan akses kemudahan bagi pemberian ujian sertifikasi guru, yang sampai saat ini menjadi kendala dan harapan bagi seluruh guru yang ada, untuk peningkatan kualitas anak didik dan mutu tenaga pendidikan di Kota Jambi.

Disamping itu, desakan untuk meninjau ulang pelaksanaan UN (ujian Nasional) datang dari pernyataan aktivis ormas kepemudaan di Jambi, yakni ormas IPI (Ikatan Pemuda Indonesia).

Menurut Faisal, yang juga Sekretaris Jenderal IPI Provinsi Jambi ini, bercermin dari Kasus Siami, yakni salah seorang orang tua murid, warga Jalan Gadel Sari Barat, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang membongkar potret buram dunia pendidikan nasional ‘Kasus Contek Massal’ saat pelaksanaan UN di SDN Gadel 2 pada 10-12 Mei 2011 lalu, yang memaksa anaknya, si AL untuk memberikan contekkan kepada seluruh murid di SDN Gadel 2, Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur) hingga berujung pengusiran keluarga Siami dan anaknya dari Kampung Gadel Sari Barat, dirinya meminta ketegasan dari Pemerintah untuk menolak pelaksanaan UN pada tahun yang akan datang, dan mendesak kepada Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk mencari format ujian nasional yang sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan negara RI –agar tidak terulang lagi kasus Siami-Siami di mana pun di wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, paparnya.

DR. Hetifah, anggota Komisi 10 DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, (yang membidangi ruang lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, kesenian dan kebuduayaan) mengungkapkan keprihatinannya yang paling mendalam terkait Kasus Siami.

Menurut Hetifah, bercermin dari ‘Kasus Siami’ ini, pihaknya dari Komisi 10 DPR RI sudah mengingatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk meninjau ulang kembali pelaksanaan UN (Ujian Nasional) dan mencari akar permasalahan ‘benang kusut’ yang melanda dunia pendidikan nasional, sekarang ini.

“Kita terus terang, (Komisi 10 DPR RI) sangat menyesalkan kejadian ini, dan kita akan meninjau ulang kembali pelaksanaaan Ujian Nasional kepada Pemerintah,” ungkapnya.

Setali tiga uang dengan pernyataan Hetifah, koleganya dari Komisi 2 DPR RI (yang membidangi ruang lingkup pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemilu dan pertanahan/reformasi agraria), Al Muzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menurut Muzzammil sejak lama fraksinya, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan tegas menolak pelaksanaan Ujian Nasional, saat pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah akan tetapi fraksinya terus berupaya melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan ujian nasional ini.

“Karena kita kalah dengan Pemerintah. Ya, apa boleh buat, namun kita akan terus berupaya secara maksimal melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ini. Untuk Kasus Siami ini, ini adalah kasus kejahatan moral yang sangat luar biasa, dan tidak boleh terulang lagi terjadi di Indonesia,” sebutnya.

Afrizal/B21