Raperda Koperasi Ditargetkan November Selesai


Komisi B DPRD Jawa Tengah menargetkan bulan November mendatang dapat menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) perkoperasian.

Raperda ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap praktek ekonomi liberal yang semakin marak dewasa ini.

Ketua komisi B DPRD Jawa Tengah Wasiman menjelaskan hal tersebut kepada wartawan di Gedung Berlian Semarang, Senin (5/9). “Targetnya, akhir bulan ini Raperda sudah masuk Badan Legislasi DPRD Jateng. Bulan Oktober sudah dibahas dan bulan November bisa disahkan sebagai Perda,” terang Wasiman.

Menurutnya,  penyusunan Raperda ini berdasarkan atas UU nomer 25 tahun  1992 tentang koperasi.”Jangan sampai neoliberalisme menjadi satu-satunya kekuatan ekonomi di Jawa Tengah atau paling tidak, liberalisme menjadi sangat dominan,” katanya.

Dia menambahkan, banyak hal yang akan tertuang di perda inisiatif,  seperti keberadaan koperasi nantinya tidak lagi sebagai lembaga sosial, namun merupakan lembaga bisnis. Karena, meski tetap berprinsip dari anggota untuk anggota, koperasi ini harus dikelola dengan profesional yang benar-benar bisa memberikan keuntungan bagi anggotanya.
“Koperasi diketahui sebagai salah satu soko guru perekonomian rakyat Indonesia. Namun sejauh ini belum optimal. Dengan perda ini, diharapkan koperasi di Jawa Tengah bisa berperan lebih optimal,” tegasnya.
Kholis/B21
Iklan