Kunjungan Presiden SBY ke Jambi Didemo


Ratusan pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi non pemerintah yang ada di Jambi menolak kedatangan Presiden Republik Indonesia, DR. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka kunjungan kerjanya selama 3 hari ke ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Provinsi Jambi’ pada 21-23 September ini.

Unjuk rasa ratusan mahasiswa dan aktivis sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Jambi tersebut, dalam tuntutannya menyampaikan penolakan keras atas penganugerahan gelar adat Melayu Jambi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan penghargaan adat Melayu Jambi kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Rabu malam (21/09/2011) ini di Gedung Balairungsari Lembaga Adat Jambi, Jalan Broni, Sungai Putri, Telanaipura, Kota Jambi. Kehadiran Presiden pada Rabu malam itu, Presiden Republik Indonesia, DR. Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Ke-VI Majelis Paripurna Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera tahun 2011.

Ratusan massa pendemo yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Provinsi Jambi ini, berkosentrasi di satu titik, sejak pukul 10.00 Wib di depan Gedung Bank Indonesia, Telanaipura. Penjagaan ektra super ketat dari pihak kepolisian untuk mengamankan kunjungan orang nomor satu di negeri ini, walaupun sedikit terjadi kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo, namun aksi berjalan tertib dan lancar, dan dengan tertib massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 15.00 Wib.

Para pendemo dalam orasinya meminta kepada para tokoh adat untuk membatalkan penganugerahan gelar adat melayu Jambi kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Pengunjuk rasa beralasan, Pemerintahan Ssusilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono telah gagal mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Rakyat Jambi.

“Pemerintah Rezim SBY telah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia, termasuk Rakyat Jambi. Dan, Penyelengggara Negara sekarang, dalam hal ini Pemerintahan SBY-Boediono, kami nyatakan telah melenceng dari tujuan dan cita-cita Nasional sebagaimana digariskan para ‘Pendiri Bangsa’ dalam Pembukaan UUD 1945,” papar orator dalam orasinya.

Ratusan pangunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa Jambi, yaitu KBM IAIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi, Lingkar Jambi, STIE Muhammadiyah Jambi, EW LMND Jambi, RST, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jambi, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Persatuan Petani Jambi (PPJ), GBRK, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) STIE Muhammadiyah, Mapala IAIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi, dan IPMA Sumatera Selatan PWJ, yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Asing dan SBY-Boediono (ANAAS), dalam rilis pernyataan sikapnya yang diterima berita21.com, ANAAS membeberkan berbagai persoalan bangsa di bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam mengelola negara ini, baik dalam skala Nasional maupun dalam skala lokal di wilayah Provinsi Jambi, yang justru telah keluar dari tujuan pembentukkan Negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, meliputi; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terkait dengan pemberian gelar adat Melayu Jambi, ANAAS menyatakan dalam rilisnya, Pemerintah Provinsi Jambi beserta tokoh-tokoh masyarakat Jambi lainnya, untuk membatalkan pemberian gelar adat kepada SBY, yang terbukti telah cacat secara konstitusi dan moral. Alasannya, yang terpenting adalah mengalihkan kegiatan seremonial tersebut menjadi kegiatan yang lebih nyata, seperti pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat di Jambi, seperti Suku Anak Dalam (SAD) Bathin X dan Orang Rimbo.

Kegagalan SBY-Boediono versi ANAAS

Adapun persoalan bangsa dalam skala Nasional, yaitu pertama; Indonesia masih menjadi sumber atau penyedia bahan baku bagi negeri-negeri Kapitalis maju (Imperialis), sama halnya seperti yang pernah terjadi pada waktu Penjajahan. Jika dilihat dari berbagai jenis komoditi ekspor yang dimiliki Indonesia saat ini, maka hampir semuanya adalah bahan mentah, seperti Batubara (70 persen), Minyak Bumi (50 persen), Gas (60 persen), Bauksit, Minyak Kelapa Sawit, dan Karet. Kedua; Indonesia masih menjadi tempat penanaman modal asing. Hampir 70 persen modal yang menggali untung di Indonesia adalah Modal Asing. Akibatnya, modal asing pun mendominai sejumlah sektor strategis, yatu Minyak dan Gas (80-90 persen), Perbankan (50,6 persen), Telekomunikasi (70 persen), Kebun Sawit (50 persen), Pelayaran Barang (94 persen), Pendidikan (49 persen), dan yang lainnya.

Ketiga; Indonesia masih menjadi tempat pemasaran barang-barang hasil produksi negara-negera maju, yakni sebanyak 92 persen produk teknologi yang dipakai Rakyat Indonesia, adalah buatan asing. 80 persen adalah pasar farmasi yang dikuasai asing, dan 80 persennya merupakan pasar tekstil dikuasai asing. Selain itu, hampir semua bahan kebutuhan hidup rakyat dipenuhi melalui impor. Sehingga, Indonesia sekarang ini, merupakan negara pengimpor Beras terbesar, mengimpor 40 persen Gula dari kebutuhan Nasional, impor sekitar 25 persen konsumsi Nasional daging Sapi, mengimpor 1 juta ton Garam, yang merupakan 50 persennya adalah kebutuhan Nasional, dan impor 70 persen untuk kebutuhan Susu.

Keempat; Indonesia menjadi penyedia tenaga kerja murah, baik untuk keperluan pasar tenaga kerja di dalam negeri maupun pasar tenaga kerja Internasional. Gaji buruh di Indonesia, disebut-sebut salah satu yang paling rendah di Asia. Sebagai contohnya, yakni upah buruh Indonesia lebih rendah 3-4 kali lipat dibandingkan Negara Malaysia, dan hal ini diperparah lagi dengan pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Kegagalan pemerintahan SBY-Boediono untuk skala Jambi, diungkapkan ANAAS (Aliansi Nasional Anti Asing dan SBY-Boediono), yakni pertama; Jambi hanya menjadi penyedia bahan baku bagi industri-industri Asing, seperti Sawit, Karet, Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Di Provinsi Jambi, TBS (Tandan Buah Segar) hanya diolah sebatas CPO (Crude Palm Oil), sedangkan produk turunannya dan keuntungan besar dari produk berbahan baku CPO dinikmati oleh asing. Sedangkan Batubara, Gas dan Minyak Bumi juga dikuasai asing, seperti Petro China dan Conoco Philips. Sementara di dalam negeri, termasuk di Provinsi Jambi masyarakatnya sering mengalami krisis energi, seperti BBM, listrik dan gas.

Kedua; Lahan dan hutan di Provinsi Jambi juga diobral murah untuk kepentingan Investasi Asing, tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat akan lahan. Bahkan banyak lahan, yang secara turun-temurun sejak zaman sebelum Kemerdekaan dikuasai oleh masyarakat. Namun dimasa Kemerdekaan, diatas lahan tersebut diberikan izin untuk kepentingan Asing sehingga menimbulkan banyak korban dan konflik agraria berkepanjangan di Jambi, seperti contoh kasus antara PT Asiatic Persada dengan SAD (Suku Anak Dalam) Bathin, Sungai Bahar (Kelompok 113, dan kelompok-kelompok lainnya), konflik lahan antara petani lokal dengan PT Petro China, PT REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia), dan PT Wira Karya Sakti.

Afrizal/B21
Iklan