Puluhan Ornop Desak SBY Tuntaskan Multi Konlik Agraria di wilayah Jambi


Kunjungan kerja kenegaraan Presiden Republik Indonesia, DR. Bambang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Provinsi Jambi selama tiga hari ini, yakni 21-23 September 2011, benar-benar dimanfaatkan oleh sejumlah NGO (Organisasi Non Pemerintah) yang ada di Jambi untuk mencari perhatian presiden

Organisasi itu seperti Persatuan Petani Jambi (PPJ), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, YKR, LTB, HIMAPASTIK, ANBTI, API, KPA, IHCS dan ANBT JAMBI, untuk menyampaikan berbagai tuntutan sikap kepada Presiden SBY, terkait multi konflik agraria yang sudah lama berlangsung terjadi di ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’ ini.

Melalui siaran persnya yang disampaikan oleh juru bicaranya Aidil Putra dan Arif Munandar, yang diterima berita21.com, disebutkan bahwa multi konflik agraria sudah lama terjadi di Provinsi Jambi, dan hingga kini belum terselesaikan. Perampasan puluhan ribu hektar milik tanah adat dan lahan petani di Jambi, intimidasi dan aksi kekerasan oleh aparat, pembabatan hutan alam yang masih tersisa, hingga sampai pembuangan limbah ke sungai alam, menurut mereka adalah bukti praktek buruk perusahaan monopoli besar di Provinsi Jambi, yang bergerak dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit, HTI (Hutan Tanaman Industri), dan sektor pertambangan.

Dalam memperingati Hari Tani Nasional (HTN) tahun ini, sekaligus menyambut kedatangan Presiden SBY di Provinsi Jambi tiga hari ini, diungkapkan Aidil Putra dan Arif Munandar dalam siaran persnya, pihaknya mendesak kepada presiden untuk menuntaskan multi konflik agraria yang hingga kini belum terselesaikan secara hukum, dan segera melakukan pembaruan agraria sejati di Provinsi Jambi.

Ditambahkan juga, menurut keduanya, jika Pemerintah membiarkan praktek perampasan tanah dan masalah agraria lainnya di seluruh wilayah Provinsi Jambi terus terjadi, dikhawatirkan akan terus bertambahnya korban jiwa, paparnya.

Adapun tuntutan sikap yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu, pertama; menyelesaikan konflik lahan petani Senyerang seluas 7.224 hektar dengan PT Wira Karya Sakti. Kedua; menyelesaikan konflik lahan anggota Persatuan Petani Jambi (PPJ) seluas 41 ribu hektar dengan dua anak perusahaan milik Sinar Mas Group, yaitu PT Wira Karya Sakti dan PT Rimba Hutani Mas.

Ketiga; menjamin tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap petani dalam memperjuangkan hak-haknya. Keempat; menghukum pelaku penembakan dan aktor intelektual dalam ‘Kasus Senyerang’ yang menewaskan seorang petani asal Kelurahan Senyerang, (Alm). Ahmad Dahlan. Kelima; menolak dan menghentikan rencana perluasan HTI (Hutan Tanaman Industri) milik Sinar Mas Group, dan Keenam; menjalankan agenda reporma agraria sejati di seluruh wilayah Provinsi Jambi, bebernya menyebutkan, dalam siaran persnya yang diterima media ini.

Afrizal/B21
Iklan