Hari Agraria Nasional Ke-51 di Kanwil BPN Jambi Dituntut 5 Tugas Pokok


Puncak peringatan Hari Agraria Nasional Ke-51 tahun 2011 dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi berlangsung khidmat dan sederhana, Senin (26/09/2011) di Telanaipura, Kota Jambi.

Peringatan Hari Agraria Nasional (HAN) kali ini, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia, dihadiri hampir seluruh jajaran pertanahan dilingkungan kantor pertanahan kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi, serta unsur Muspida dan pemda setempat.

Mengawali sambutan tertulis dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Joyo Winoto. PhD, pada puncak peringatan HAN Ke-51 di Provinsi Jambi, yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Anyawungan K. Janguk, Kepala BPN RI secara khusus menyampaikan selamat Hari Tani Nasional kepada seluruh petani yang merayakannya, termasuk petani-petani yang ada di wilayah Provinsi Jambi.

Disamping itu juga, Kepala BPN RI kepada seluruh Keluarga Besar BPN di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kantor pertanahan di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jambi, disampaikan oleh Anyawungan dalam sambutannya, mengajak dan merenungkan berbagai kelemahan dan kebelum tuntasan dalam membenahi pertanahan dan keagrariaan hingga kini, sehingga dalam merayakan peringatan Hari Agraria Nasional kali ini, lebih mawas diri dalam membenahi segala persoalan-persoalan politik dan hukum pertanahan secara mendasar.

“Hari ini, adalah hari yang tepat untuk membangkitkan komitmen dan memperkuat kebersamaan mengatasi permasalahan. Ini hari yang tepat, untuk melakukan otokritik dan memantapkan langkah ke depan,” paparnya.

Disampaikan Kepala BPN RI, tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggedor kebekuan dan menembus kevakuman dalam mewujudkan ‘Tanah bagi Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat’ dikatakan Anyawungan seraya mengingatkan pesan presiden tersebut terutama kepada seluruh jajaran BPN, di dalam membenahi dan menata pertanahan di negeri ini sesuai kemampuan dan kapasitas, ungkapnya.

Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor.10 Tahun 2006 menata orientasi dan menyiapkan lapangan, dengan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor.38 Tahun 2007, menandai era baru keagrariaan di Indonesia. Era baru, yang tetap taat azas pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

dan Undang-Undang Pokok Agraria. Era baru perjalanan Reforma Agraria di Indonesia, dimana Reforma Agraria tersebut, melakukan dua hal sekaligus yakni penataan politik dan hukum pertanahan, dan penyelenggaraan Landreform Plus, papar Anyawungan menambahkan.

Dikatakan Anyawungan, seperti disampaikan Kepala BPN RI, ditergaskan bahwa Presiden SBY menginstruksikan Inpres Nomor.01 Tahun 2010, untuk segera mengembangkan kerangka pengelolaan tanah bagi Masyarakat Hukum Adat.

Untuk mencairkan kebekuan guna menyelenggarakan Landreform Plus, pemerintah dan BPN berbenah, berbagai peraturan baru telah ditetapkan, telah lahir berbagai peraturan pemerintah, seperti; pengelolaan kawasan hutan, pertanian dan pangan, kawasan perkotaan, kawasan industri, tata ruang, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dan berbagai pengaturan tarif pelayanan.

Seperti diketahui, sekarang ini sedang dibahas bersama DPR RI, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. RUU ini, menandai babak baru proses pengadaan tanah di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Dalam waktu dekat ini, Pemerintah segera akan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria.

Pelayanan Pertanahan

Pelayanan Pertanahan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi, dijelaskan Anyawungan K. Janguk, yang juga mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara ini, menurutnya akses masyarakat terhadap tanah dan pelayanan pertanahan terus diperbaiki dan dikembangkan. Masyarakat yang jauh di pelosok pedesaan telah mulai didatangi. Kantor-kantor pertanahan bergerak (LARASITA) mulai datang mengetuk pintu-pintu rumah rakyat, seluruh kantor-kantor pertanahan telah melakukan komputerisasi dan tersambung langsung ke Kantor BPN Pusat, dan bahkan mencakup 430 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi.

Untuk menjalankan pedoman dalam menjalan tugas bidang pelayanan pertanahan, Kepala BPN RI, Joyo Winoto menuntut 5 hal, yakni Pertama; dedikasi, kerja keras dan tanggung jawab mengacu pada kebenaran, keadilan dan hukum. Kedua; senantiasa loyal pada cita-cita negara, serta loyal pada garis politik pertanahan, dengan mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga; jaga kehormatan kepada negara dan pemerintah. Keempat; wujudkan program-program strategis BPN RI, dan sekaligus program-program yang telah digariskan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Kelima; terus berinteraksi dan berkerjasama dengan berbagai pihak perguruan tinggi, penggiat agraria, petani, penggiat lingkungan, penggiat sosial dan pembangunan lainnya. Para tokoh agama yang berorientasi pada kemaslahatan umat, cendekiawan dan tokoh adat dalam mencari format terbaik kerangka pengelolaan tanah bagi Masyarakat Hukum Adat.

Selama periode 2008-2011, telah banyak penghargaan yang diperoleh BPN RI, diantaranya; memperoleh Piagam penghargaan dari Presiden RI untuk Pelopor Inovasi Citra Prima dan Piala Citra Pelayanan Prima pada beberapa kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Penyelenggara Pelayanan Sertifikasi Tanah Mobil Keliling Pertama di Indonesia versi MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia). Penghargaan Graha Wira Madya Sepala Griya Makarya dari Kantor Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Penghargaan dari Ombudsman RI kepada BPN RI untuk kategori Efektivitas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pertanahan. 19 Kantor Pertanahan telah memperoleh Sertifikasi Standard Internasional jenis ISO 9001:2008 untuk 46 jenis layanan pertanahan. Bahkan, Bank Dunia menilai LARASITA, kantor pertanahan bergerak ini, sebagai Indonesian Pioneering Mobile Land Information Services.

Memberikan apresiasi lainnya kepada BPN RI atas SMS-Based Land Services dalam memberikan informasi pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Menetapkan salah satu kantor pertanahan yang ada sebagai The Best Doing Business Pelayanan Pendaftaran Tanah Terbaik di Indonesia Tahun 2010. BPN RI juga memperoleh penghargaan dalam bidang Aplikasi ICT Pemerintah terbaik se-Indonesia tahun 2009 dari Indonesian Association for Information and Communication Technology Application (INA ICTA).

2 kali berturut-turut, yakni 2009 dan 2011 BPN RI menerima penghargaan Warta Ekonomi e-Government Award terbaik untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian, menurut penilaian Warta Ekonomi, bahwa keberhasilan tersebut disebabkan oleh kepemimpinan, konsistensi dan inovasi tiada henti oleh BPN RI selama ini.

Afrizal/B21

Iklan