BPN Jambi Siap Sukseskan Target ‘Program Bedah Rumah’ Jambi EMAS


Pesan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 31 Januari 2007 seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Joyo Winoto. PhD, saat sambutan puncak peringatan Hari Agraria Nasional (HAN) Ke-51 tahun 2011, Selasa (26/09/2011) di Kanwil BPN Provinsi Jambi mengungkapkan tekad Presiden SBY untuk mewujudkan ‘Tanah bagi Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat’ di seluruh tanah air, yakni sebagai berikut :

“Benahi dan tata pertanahan, di negeri ini. Kembangkan kemampuan dan kapasitas. Biar terang yang gelap-gelap, dan remang-remang itu. Luruskan yang bengkok-bengkok, kembalikan ke relnya hal-hal yang menyimpang. Dan, jalani tata aturan untuk mengatasi konflik penggunaan tanah antar sektor. Sinkronkan, antara penggunaan tanah kawasan kehutanan dengan tata ruang. Pastikan rakyat negeri ini, memiliki akses terhadap penguasaan dan pemilikan tanah, serta terhadap pelayanan pertanahan, baik kepada yang mampu, maupun yang tidak mampu. Baik, yang diperkotaan maupun di pedesaan. Beri perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang jauh, di pedesaan. Tertibkan, tanah-tanah terlantar yang ada di negeri ini,” tegas presiden.

Perangkat aturan yang mengikat, telah dikeluarkan. Sebelum kebekuan dicairkan, sejarah baru ditorehkan. Lapangan orientasi, dan mandat telah disiapkan. Peraturan Pemerintah gramNomor.10 Tahun 2006, menata orientasi, menyiapkan lapangan menuju sejarah baru. Lapangan orientasi ini, diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor.38 Tahun 2007. Inilah yang menandai, era baru keagrariaan di Indonesia. Era baru yang tetap taat azas pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

“Inilah, era baru perjalanan Reforma Agraria di Indonesia. Reforma Agraria, yang melakukan 2 hal sekaligus, yaitu penataan politik dan hukum pertanahan, dan penyelenggaraan Landreform Plus,” ungkap Pelaksana Tugas Kanwil BPN Provinsi Jambi, Anyawungan K. Janguk, seperti yang disampaikan Kepala BPN RI, Joyo Winoto.

Mananggapi soal ini, ketika disinggung soal komitmen dan kesiapan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, dalam menyukseskan Program Bedah Rumah ‘Jambi EMAS (Jambi Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera)‘ selama periode lima tahun ini, 2011-2015. Pelaksana Tugas Kanwil BPN Provinsi Jambi, Anyawungan, yang juga mantan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara ini ketika menjawab berita21.com, disela-sela usai peringatan puncak acara Hari Agraria Nasional Ke-51 tahun 2011 diruang kerjanya, dia menyatakan siap dan optimis.

Dijelaskan Anyawungan Janguk, pihaknya siap menyukseskan seluruh penyelenggaraan Program Bedah Rumah ‘Jambi EMAS’ yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding) antara Kanwil BPN Provinsi Jambi dengan Gubernur Jambi saat ini, Hasan Basri Agus.

“Sesuai MoU (Memorandum of Understanding) Kita dengan pemda Provinsi Jambi, tanah-tanah yang sudah dibedah rumah diberikan sertifikat gratis, sesuai kemampuan pemda. Dan juga, tentang kesiapan Kita dalam mensukseskan Program Bedah Rumah kali ini, Kita selalu siap sesuai MoU yang sudah Kita buat dengan gubernur. Kalo ada sertifikatnya, dibuat Berita Acaranya dan bagi yang belum ada, segera Kita proses,” paparnya.

Untuk diketahu ini, diungkapkan oleh Anyawungan Janguk kepada media online ini, target realisasi sertifikasi untuk Program Bedah Rumah ‘Jambi EMAS’ pada 2011 ini, yakni 3.176 bidang tanah, secara bertahap. Ditambahkan Anyawungan, yang sudah terealisasi sampai sekarang ini, yaitu 161 bidang tanah, yang sudah diberikan sertifikat gratis, tuturnya menjelaskan.

Terkait soal multi koflik pertanahan yang terus terjadi di Provinsi Jambi sehingga menjadi sorotan banyak pihak hingga sekarang ini, terutama para penggiat lembaga swadaya masyarakat terhadap konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan. Anyawungan menyebutkan semuanya diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan penyelesaiannya diupayakan melalui mediasi, serta sistem peradilan perundangan yang berlaku, tambahnya.

Untuk memastikan perwujudan tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, seperti yang diungkapkan Kepala BPN RI, Joyo Winoto, BPN RI termasuk Kanwil BPN Provinsi Jambi ‘terus dan harus terus’ berkerja sama dan bekerja bersama pemerintah daerah guna memastikan program-program strategis pertanahan berjalan secara baik, tutupnya.

Afrizal/B21
Iklan