Tidak Konsisten, Popularitas SBY Turun


Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terus merosot seiring dengan semakin banyaknya pejabat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan para petinggi partai Demokrat juga disinyalir terlibat tindakan yang menyebabkan kerugian negara tersebut.

Penilaian tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang M Yulianto pada seminar Komunikasi Politik Berbasis Kejujuran dan Konsistensi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM), Selasa (27/9). “Kita semua masih inget dengan jargon Katakan Tidak Pada Korupsi. Demokrat Tidak konsisten dengan jargon tersebut,” ungkap Yulianto.

Tidak konsistennya Demokrat yang merupakan kendaraan politik SBY ini, lanjut dosen Fisip Undip ini, menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat menurun tajam terhadap kepemimpinan SBY. “Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat tinggal 37,7% dari semula 60%,” kata Yulianto menyitir hasil survey Lingkaran Survey Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut Yulianto menjelaskan, masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin dan pejabat yang jujur dan konsisten. Saat ini sangat sulit mencari figur pemimpin dan pejabat yang jujur dan konsisten. Hal ini terjadi di semua tingkat dan lembaga, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Sementara itu Ketua PWI Jawa Tengah Hendro Basuki melihat kejujuran saat di parpol bisa diibaratkan belut yang licin dan terceburdi cairan pelumas, sudah begitu berada di tempat gelap lagi. “Sangat sulit bicara kejujuran, belut itu enaknya dirajang, tetapi siapa yang berani ngrajang politikus? Makanya jika sudah tidak ada komunikasi dan kejujuran, apa masih ada harapan konsistensi?” tanya Hendro Basuki.

Namun begitu, Hendro Basuki berharap bahwa ketiga hal tersebut masih ada paling tidak di masing-masing sektor sedikitnya lima persen. “Jadi yang sedikit tersebut yaitu kejujuran, komunikasi dan konsisten jika ditularkan, disemaikan dan dikembangbiakkan saya yakin ketiga hal tersebut masih bisa dilakukan di negeri ini,” tandas Hendro Basuki.

Pembicara lainnya, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Abdul Fikri mengakui memang komunikasi politik itu tidak mesti lancar. Namun begitu pihaknya juga berusaha bisa melakukan hal tersebut. Dan diakui pula bahwa keberhasilan komunikasi politik tersebut harus ditunjang dengan kredibilitas.

Lebih dari itu bahwa kejujuran dan konsistensi bisa juga dibangun melalui kerjasama empat pilar, yaitu dari eksekutif, legislative, yudikatif dan media. “Biasanya hanya tiga pilar, namun bagi saya pilar keempat yaitu media ini juga menjadi penentu bagi partai politik. PKS sendiri sempat menjadi stress ketika ada pemberitaan miring, sampai tidak bisa tidur dan akhirnya kami tidak membaca berita tersebut.  Media sangat berperan penting dalam hal ini,” kata Fikri.

Seminar yang digagas oleh Lingkar Studi Komunikasi Politik bekerjasama dengan STIKOM ini menghadirkan ketua PWI Jateng Hendro Basuki, Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri, pakar komunikasi Gunawan Witjaksono dan pengamat politik Undip M Yulianto.

Kholis/B21

Katakan Tidak Pada Korupsi

Iklan