Lemahnya Penerapan Sangsi Jadi Hambatan ICW


Lemahnya penerapan sangsi hukum terhadap pelanggaran hukum khususnya tindak laku korupsi menjadi salah satu hambatan penegakan hukum bagi Indonesian Corruption Wacht (ICW).

“Sangsi-sangsi terhadap koruptor yang diterapkan selama ini khususnya di Indonesia, masih lemah, terlalu ringan dan cenderung dipolitisir,” ungkap Kepala Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, dalam acara Pembekalan, Pendidikan dan Pelatihan yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan Provinsi Jawa Tengah di Kampung Seni Lerep, Ungaran, Semarang, Sabtu (1/10/2011).

Pembongkaran terhadap dugaan kasus korupsi, lanjut Agus, seringkali tidak tuntas. Selain terkait dengan lemahnya bukti karena sengaja diabu-abukan oleh pihak tertentu, juga adanya campur tangan dari puhak lain yang memegang kekuasaan.

Di dalamnya, terjadi tarik ulur antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya. Tragisnya lagi, lanjut Agus, mereka yang berkepentingan adalah para decition maker baik dari kalangan feodal, politisi atau bahkan birokrasi.

“Itu semua menjadi hambatan penuntasan kasus korupsi. Belum lagi kalau nanti sudah diproses hukum atau bahkan sudah menjadi tersangka tiba-tiba muncul pengampunan dalam bentuk remisi atau grasi,” ungkap pria berketurunan Kebumen yang lahir dan besar di Jakarta tersebut.

Menurut AGus masih membuminya anggapan bahwa dokumen merupakan rahasia instansi atau rahasia negara sehingga tidak boleh dipublikasi, juga menjadi hambatan ICW dalam membongkar kasus korpsi.

Padahal ketika instansi menganggap sebagai rahasia yang tidak boleh diketahui publik, tekanan akan semakin kuat. Dan ini menimbulkan instansi atau kalangan birokrat semakin menutup diri dan permainannya semakin rapi.

“Itulah antara lain yang menjadikan hambatan ICW dalam membongkar dan menuntaskan kasus korupsi. Meski demikian, sekuat apapun hambatan yang menghadang, ICW tetap berkomitmen menjalankan tugasnya memberantas korupsi,” tegasnya.

Mim/B21
Iklan