Polda Jambi Kerja Bareng Uni Eropa dan IOM Indonesia Gelar Sosialisasi Implementasi Polmas


Seminar sehari, yang digagas oleh Polda Jambi berkerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, dan NGO (Non Goverment Organization) dari luar negeri, yaitu Uni Eropa dan IOM  Indonesia (International Organization for Migration) bertajuk “Implementasi Strategi Polmas, HAM dan Gender dalam Konteks Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2011” di Gedung Balai Siginjai Polda Jambi, Jum’at (30/09/2011), The Hok, Kota Jambi, terungkap bahwa Hak Asasi Manusia sebagai mandat konstitusional sekaligus kewajiban Pemerintah untuk bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor.23 Tahun 2011.

Seminar implementasi strategi Pemolisian Masyarakat ini, dibuka secara langsung oleh Kapolda Jambi, Brigjend. Pol. Bambang Suparsono, yang diwakili oleh Wakapolda Jambi, Kombes. Pol. Robby Kaligis, yang membacakan amanat Kapolda Jambi menyampaikan, salah satu kemajuan yang sangat berarti dalam alam demokrasi di Indonesia saat ini, ditandai dengan pemisahan Polri dari TNI pada April 2009 lalu. Suatu bentuk pengakuan Supremasi Sipil atas urusan keamanan dalam negeri. Sejak saat itu, Polri telah melakukan upaya yang substantif, dan sungguh-sungguh untuk mereformasi dirinya, baik secara kelembagaan, operasional maupun kultural.

Strategi kebijakan Pimpinan Polri dengan menerapkan Pemolisian berbasis masyarakat, merupakan pendekatan yang didasarkan pada penghormatan kepada HAM, akuntabilitas dan kepercayaan bahwa Pemolisian yang efektif harus pro aktif dan dilaksanakan dalam bingkai kemitraan dengan masyarakat. Sementara Pemolisian Masyarakat, adalah konsep yang baru di Indonesia, berbagai pencapaian telah diraih Polri, dan pimpinan Polri juga telah menunjukkan komitmen yang konstan dan teguh untuk mendukung strategi Pemolisian Masyarakat secara essensial mewakili tonggak pencapaian strategi reformasi Polri.

Polmas dalam konteks HAM dibangun atas landasan pencapaian dan pelajaran yang didapat. Oleh karena itu, seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas anggota Polri terkait dengan pelaksanaan strategi Polmas yang berdasar pada HAM dan responsif gender. Selain itu, memastikan bahwa proses penegakkan hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi internasional.

“Integrasi HAM dan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan Polri, juga diharapkan dapat membentuk pelayanan Kepolisian yang profesional, akuntabel dan efektif. Dengan demikian akan terbangun kepercayaan dan kerjasama antara Polri dengan semua komunitas masyarakat dalam proses pemecahan masalah di tingkat lokal demi pencegahan dan konflik sosial,” papar kapolda menegaskan.

Dalam paparannya, Veronika Mardiyati, salah satu pembicara dari Direktorat Jenderal HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dia mengungkapkan, penerapan norma dan standar HAM, yaitu adanya pengakuan negara atas HAM, dan mamandatkan negara untuk menjunjung tinggi Hak Asasi dan kebebasan dasar manusia.

Selain itu, ditambahkannya, adanya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah.

“Setiap orang, dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, dan berhak atas perlindungan HAM tanpa Diskriminasi. Kewajiban dasar manusia, setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Dikatakan Veronika, dalam Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang HAM, didasarkan pada 10 kelompok HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk terus serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Pasal 71, Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ungkap Veronika menjelaskan, HAM adalah kewajiban pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Pasal 72, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang-bidang kehidupan lainnya yang berlaku ditengah masyarakat Indonesia.

Ditegaskan kembali, terkait kepanitiaan RANHAM di daerah terutama di wilayah hukum Provinsi Jambi, tambah Veronika Mardiyati, bahwa kepanitiaan RANHAM daerah memastikan keselarasan peraturan daerah dengan hukum dan HAM, melaksanakan tugas masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, mendorong masyarakat dan aparat berbudaya HAM, serta memastikan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM, urainya.

Polmas dalam Kontek HAM dan Kesetaraan Gender

Dir BiMMAS Polda Jambi, Kombes Pol. M. Yamin, yang juga ketua pelaksana kegiatan seminar kali ini, dirinya mengakui banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki Polri dalam mengimplementasikan Polmas kaitannya dengan kegiatan HAM di wilayah hukum Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Jambi.

“Dengan kondisi wilayah geografis yang sangat luas, dan jumlah personil Polri yang masih sangat kurang, tentunya harus didukung seluruh pihak. Tanpa dukungan seluruh masyarakat (Jambi), Polri tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk mengumpulkan tukang ojek saja, misalnya kita ketahui sangat sulit. Karena, mereka kalo kita kumpulkan 1-2 jam saja, untuk membicarakan Kamtibmas, tentu mereka lebih memilih untuk mengais rezeki bagi kehidupan dia dan keluarganya dengan mengojek. Karena, kalo mereka mengojek saja, sudah dapat 10 ribu sampai 20 ribu rupiah.

Seperti kita ketahui, implementasi Polmas di tengah masyarakat harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Karena, dengan adanya prinsip kesetaraan dan kemitraan dengan masyarakat dan Polri dalam mengamankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat telaksana dengan baik. Masyarakat sejahtera, aparatnya sejahtera, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, pintar-pintar dan taat hukum sehingga menjadi tertib, dan negara pun akan makmur,” papar Yamin menambahkan.

Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM), ditambahkan Veronika Mardiyati, sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan HAM. RANHAM juga, sebut Veronika, politik HAM Negara untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang, serta memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan negara dalam mengabdi kepada masyarakat.

Implementasi RANHAM, sambung Veronika, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik yang saling berkelindan satu sama lain, sekaligus menuntut pelaksana yang memahami HAM, profesional dalam bidangnya dan mengutamakan kepentingan publik yang menuntut komitmen dari seluruh elemen penyelenggara negara, termasuk pemerintah daerah.

Sementara disatu sisi, dikatakan Kombes M. Yamin, Polri dalam implementasi strategi Polmas dan HAM dalam konteks RANHAM sudah diatur dalam Peraturan Kapolri, yaitu Peraturan Kapolri Nomor.07 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, serta Peraturan Kapolri Nomor.08 Tahun 2009 tentang Imlplementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan aturan pedoman pelaksanaan standar penerapan Polmas bagi pelaksana Polmas.

Penyaji lainnya, Kabid BINKUM Polda Jambi, AKBP. Fauzi Syawal menyatakan Polri dalam melaksanakan tugasnya mempunyai aturan-aturan yang mengikat, baik aturan etika dan aturan hukum. Terkait prinsip dan konsep dasar perlindungan HAM, Polri dalam implementasnya wajib mempedomani beberapa hal, diantaranya azas legalitas, azas nesesitas, serta azas proporsionalitas.

Disamping itu, dikatakan Fauzi Syawal, Polri telah memiliki format dan mekanisme penegakkan hukum yang sesuai dengan prinsip dan norma HAM. Sesuai dengan standar internasional yang universal, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor.08 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dasar dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri.

“Perkap (Peraturan Kapolri), merupakan landasan yang memadai, untuk pelaksanaan tugas Polri yang menjunjung tinggi HAM, yang akan meningkatkan citra dan kepercayaan Polri dalam masyarakat,” jelas Fauzi Syawal mengungkapkan.

Kaitannya dalam tujuan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, menurut kaca mata Edi Suryawan, salah satu penyaji dari tim trainer nasional IOM Indonesia, dia menyebutkan, agar perempuan dan laki-laki memiliki akses, peran, posisi, status yang setara dalam hal keberadaan mereka di bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang-bidang lainnya.

 

“Memastikan agar kebijakan, hukum dan penegakkan hukum melakukan koreksi atas ketidak seimbangan yang ada, dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya persamaan kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Sekaligus, merubah paradigma dari ‘perlakuan yang sama’ menjadi ‘persamaan hasil’ (equality of outcomes) melalui kebijakan-kebijakan affirmasi,” ungkapnya.

Dalam seminar tersebut, disela-sela itu, para peserta disuguhkan juga pemutaran film dokumenter tentang penanganan anggota Polri dalam proses penegakkan tindakan hukum dan HAM dihadapan peserta, yang hampir seluruhnya dihadiri seluruh elemen dan kelompok masyarakat, tokoh adat dan alim ulama, cendekiawan, para praktisi pers dan media, serta mahasiswa dan LSM, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan yang ada di Jambi, dan juga peserta lainnya dihadiri dari internal dan pejabat utama Polda Jambi.

Afrizal/B21