Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Kepemimpinan Pemuda


Siapakah pemuda itu, pertanyaan tersebut sangat menggelitik di benak kaum muda saat ini, padahal pemuda lah yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Sesuai Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, disebutkan pemuda, adalah warga negara Indonesia, yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun.

Seperti diketahui, kondisi umum kepemudaan sekarang ini, dapat disimpulkan bahwa HDI (Human Development Index), atau indeks pembangunan Indonesia masih rendah, dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan perhimpunan bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Indonesia, justru berada di peringkat 108 dunia. Sementara Filipina berada di peringkat 97, Thailand di peringkat 92, Malaysia di peringkat 57, dan Singapura peringkat 27 di dunia. Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, jumlahnya kurang dari 20 persen.

Sebagian besar pemuda Indonesia, berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) ke bawah. Jumlah pemuda yang menganggur pun sebanyak 17 persen, atau 12 juta jiwa pemuda (Biro Pusat Statistik, 2009).

Tingkat penggangguran terbuka 7,14 persen, atau 8,32 juta dengan angkatan kerja mencapai 116,53 juta jiwa. Belum lagi, masalah sosial turunannya, seperti HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), kematian ibu dan bayi, daya saing rendah, kriminalitas, dan lain sebagainya.

Disisi lain, potensi pemuda secara nasional, yakni mencapai 29,5 persen dari total penduduk yaitu 62.985.401 jiwa. Baik potensi spiritual, emosional, maupun fisikal. Disamping itu, pemuda sebagai penerus cita-cita dan pelaku pembangunan bangsa. Pemuda perlu diarahkan dan disiapkan melakukan perannya, sekaligus juga perlu kesadaran terhadap peran strategis dan tugas yang diembannya ke depan.

Diantaranya potensi-potensi pemuda tersebut yakni; pertama, potensi spiritual, pemuda sejati ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, potensi intelektual, daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisan pemuda berbasis intelektual. Ketiga, potensi emosional, keberanian, semangat dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular ke dalam jiwa bangsanya. Keempat, potensi fisikal, secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan.

Adapun grand strategi pembangunan nasional kepemudaan saat ini, sebagai berikut yakni; pertama, melaksanakan pengarusutamaan pemuda sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tidak terpisahkan dalam setiap program dan hasil pembangunan. Kedua; menjangkau keseluruhan pemuda, baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah.

Ketiga, menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Keempat, menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, oganisasi kepemudaan dan masyakakat.

Tujuan Pembangunan Kepemudaan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, disebutkan bahwa tujuan pembangunan kepemudaan, yakni terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepemudaan, dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan (Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.40 Tahun 2009). Pelayanan kepemudaan, adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda (Pasal 1, angka 4). Fasilitasi pengembangan kepemudaan, meliputi pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan forum kepemimpinan pemuda (Pasal 26, angka 3).

Seperti diamanat dalam UU Kepemudaan, dijelaskan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, dan penggerakan pemuda.

Disamping itu juga, Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan Nasional. Pengembangan kepemimpinan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Implikasi Amanat UU Kepemudaan

Implikasi amanat UU Kepemudaan, yakni menjalin kerjasama sinergis lintas K/L (Tingkat Pusat) dan lintas SKPD, serta swasta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinan pemuda, seperti program S2 Ketahanan Nasional/Kepemimpinan di UI (Universitas Indonesia) dan UGM (Universitas Gajah Mada), Tanasda yang melibatkan KEMHAM.

Melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan, termasuk Pramuka dalam mencanangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinan pemuda. Sekaligus menggali sumber-sumber dana alternatif, selain APBN/APBD yang sah, baik dalam negeri maupun lembaga donor luar negeri yang resmi, seperti Singapore ASEAN Youth Fund, dan ASEAN Foundation.

Pemerintah (Pusat) memfasilitasi penguatan daya saing kepemimpinan global pemuda, melalui peningkatan keterlibatan pemuda dalam forum-forum regional dan internasional, seperti; ASEAN, ASEAN+3, ASEAN+6, World Assembly of Youth, World Assembly of Muslims Youth, Asia-Africa Youth Forum, World Scout Jamboree, UN dan pertukaran pemuda di tingkat nasional maupun internasional. Penanganan secara masif dan ada ’Peduli Pemuda’, antara lain, melalui kebijakan Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga.

Konsep pengarusutamaan pemuda, dapat dirumuskan sebagai berikut; ”Suatu strategi yang mengikat setiap pihak untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara koordinatif, sinergi, dan harmonis”. Semuanya, adalah untuk menyusun perumusan kebijakan untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengarusutamaan Pemuda

Pengarusutamaan pemuda, diperlukan strategi yang ditujukan untuk mendukung pembangunan kepemudaan. Dilakukan secara sinergis, efektif, berkesinambungan antar lembaga, kementerian dan organisasi. Pelaksanaan yang sistematis, melibatkan pemuda dalam keseluruhan proses.

Pengarusutamaan pemuda, diartikan sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai kehidupan dan pembangunan.

(disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Dra. Adiarti Noerdin, MA saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Kemasyarakatan 30 September 2011 di Kota Jambi).

Afrizal/B21

Iklan