Sekda Kepulauan Selayar Sosialisasikan Mekanisme Asistensi Ranperda


Sebagai seorang pamong senior di bidang pemerintahan yang berlatar belakang Departemen Penerangan, Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan Dr. H. Zainuddin, S.H. M.H, mencoba mengaplikasikan dan mensosialisasikan penerapan mekanisme asistensi dan evaluasi Ranperda kabupaten/kota dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sosialisasi ini didasarkan pada surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan nomor : 188.342/5682/Huk/-HAM, tertanggal, 27 September 2011, sekaligus untuk mengaplikasikan panca sukses dan panca tertib yang telah dicanangkan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, MM, salah satu diantaranya yakni,  Tertib Administrasi Pelaksanaan Perundang-Undangan.

Mantan Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar ini menandaskan, “Sebelum disodorkan ke lembaga DPRD untuk dibahas, setiap Ranperda hendaknya disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk diasistensi, demikian halnya mekanisme atas Ranperda Hak Inisiatif DPRD”.

Ada pun yang menyangkut Ranperda APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah harus disampaikan  kepada Gubernur untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara bupati dan DPRD.

Dikatakannya, sebelum mengikuti pelaksanaan Asistensi dan evaluasi di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulsel, masing-masing unit kerja, sedapat mungkin melakukan persuratan dengan melampirkan 4 (empat) rangkap Ranperda yang akan diasistensi /dikonsultasikan atau dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya.

Langkah  tersebut dilakukan guna mempermudah pengaturan waktu/jadwal Asistensi dan pengiriman persuratan untuk dapat menghadirkan Instansi/Unit Kerja/SKPD terkait.

Zainuddin mengingatkan, agar Bagian hukum Setda senantiasa diikut sertakan dalam setiap agenda Asistensi/Konsultasi dan Evaluasi  yang akan dilakukan Unsur Pemda maupun DPRD. Pada bagian lain penjelasannya Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar ini menambahkan, “khusus Ranperda Tentang APBD untuk konsultasi tekhnisnya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulsel, sedangkan Tata Ruang Daerah Melalui Bappeda Provinsi Sulsel selaku Sekretaris BKPRD Provinsi Sulsel, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan aspek yuridisnya”.

Sementara itu, Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum menyesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa berlakunya berakhir pada tanggal, 31 Desember 2011, jelasnya. (*)

Laporan : fadly sang journalis Kontributor Berita21.com

fadlysangjournalis@yahoo.co.id