Advokasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Disosialisasikan


Dalam rangka pertemuan advokasi penyelenggaraan data gender dan data anak, Rabu (12/10/2011) di Hotel Novita Jambi, Deputi bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Politik, Sosial dan Hukum pada Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Ida Suselo Wulan mengungkapkan pertemuan para peserta avokasi kali ini.
Acara dihadiri pihak-pihak dan instansi terkait, dalam hal ini Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPP) beserta seluruh jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut bersifat sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah, yang juga advokasi kali ini melibatkan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) ini, terkait dalam penyedia data.
Alasan Ida Wulan, pihaknya dalam hal ini, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan data gender dan anak, dalam setiap perencanaan dan penyusunan program dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dipaparkan oleh ibu yang juga berprofesi dokter gigi ini, peluang untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan akan lebih besar, apabila kebijakan dan program yang telah disusun, baik di pusat dan daerah, terutama di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan data yang baik, baik data kuantitatif maupun kualitatif.
“Dengan demikian, program dan kebijakan yang telah disusun akan jelas apabila diukur dari out put, out come dan impact, yang akan menjadi keluaran dari program dan kebijakan yang telah disusun. Hakekat pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat, yang terdiri dari kelompok masyarakat laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk itu, sinergi antar pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian yang sangat penting dilakukan,” tegas Ida Wulan menambahkan.
Isu gender, dipaparkan oleh Ida, dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan, terdiri dari kelompok yang berbeda, meliputi laki-laki dan perempuan.
“Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peran serta dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Belum adanya analisa gender itulah, yang memunculkan adanya kesenjangan gender,” imbuhnya.
Ditambahkan deputi, perlu satu penegasan bahwa masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki ataupun anak perempuan mempunyai hak dan peluang yang sama, baik sebagai pelaku ataupun pemanfaat di semua tahapan pembangunan. Perempuan dan anak, yang jumlahnya sangat besar merupakan aset dan potensi yang harus diberdayakan dalam setiap tahapan pembangunan, tambahnya.
Inpres No.9 Tahun 2000
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, diungkapkan Ida Suselo Wulan, telah menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia. Terbitnya Intruksi Presiden RI Nomor.09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.
Strategi PUG, tambah Ida, merupakan suatu cara mengintegrasikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring serta evaluasinya.
Untuk melaksanakan Inpres dalam pembangunan nasional tersebut, dikatakan deputi, penyelenggaraan atau penyediaan data sangat diperlukan dalam proses analisa gender sebagai proses yang harus dilakukan dalam mekanisme Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), tidak terkecuali dalam perencanaan dan penyusunan program di daerah, terutama di Provinsi Jambi, paparnya.
Dalam melakukan analisa gender, Ida menyebutkan, yang memunculkan adanya kesenjangan gender itulah diperlukan ‘akurasi data’. Namun, sambungnya lagi, masih menjadi permasalahan bersama karena kebutuhan data dalam perencanaan dan penyusunan program tidak dapat dipenuhi.
Sementara disisi lain, tambah deputi, perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa penyelenggaraan atau penyediaan data menjadi salah satu tuntutan publik dalam rangka peningkatan kinerja, baik di tingkat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
“Untuk itu, pengelolaan data dan informasi yang baik menjadin suatu keharusan yang dilaksanakan di tingkat kementerian, lembaga dan pemda,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Provinsi Jambi, berdasarkan hasil SP (Sensus Penduduk) tahun 2010 lalu, dengan jumlah penduduk 3.092.265 juta jiwa dengan perbandingan yang hampir sama antara jumlah penduduk laki-laki yakni 1.581.110 juta jiwa, dan perempuan yakni 1.511.155 juta jiwa. Diukur secara nasional, justru posisi indek pembangunan manusia (IPM) yaitu 72,45, berada diperingkat 13. Indek Pembangunan Gender (IPG) yakni 62,84 dan berada diperingkat 22, serta IDG (Indek Pemberdayaan Gender) yakni 60,28 diperingkat 14.
Ditambahkan Ida Wulan, menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor.06 Tahun 2009 tentang Penyelanggaraan Data Gender dan Anak, disebutkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan data gender dan anak, yakni suatu upaya pengelolaan data pembangunan, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, umur serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.
Penyelenggaraan atau penyediaan data, akan berpengaruh kepada pencapaian hasil terwujudnya kesetaraan gender di masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang dapat diukur, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung, yaitu di tingkat individu ditandai dengan berkurangnya ketidaksetaraan kelompok target (laki-laki/perempuan) dalam memperoleh. Sedangkan secara tidak langsung, yaitu perubahan dalam kelembagaan (budaya kerja) yang selalu mempertimbangkan keadilan (fairness) dan kesetaraan hasil.
“Dengan data yang akurat dan komprehensif, diharapkan program yang direncanakan dan disusun di Provinsi Jambi mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan, baik perempuan maupun laki-laki,” demikian urainya.
Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dipimpin Linda Amalia Sari Gumelar ini, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyelenggarakan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian, ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Jambi untuk mewujudkan keberhasilan pembagunan Jambi EMAS (Jambi Ekonomi Maju. Aman, Adil dan Sejahtera).
Afrizal/B21
Iklan