Mewujudkan Indonesia Layak Anak


‘The Convention of The Rights of the Child is a Luminous living Document That Enshrines The Rights of The Child without Exception to a Life of Dignity and Self-Fulfilment (Nelson Mandela)’. Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada pembangunan anak sekaligus menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang visioner.

Untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak, pembangunan anak harus menjadi prioritas, dengan jumlah anak Indonesia saat ini, yakni mencapai 1/3 dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, maka pembangunan anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 31 hak anak. Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara hak-hak anak, yakni bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Sesuai konvensi Hak Anak, terdapat 5 kluster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

Disamping itu, dalam pembangunan anak terjadi berbagai masalah anak dalam perkembangannya, diantaranya yaitu; masalah pendidikan (mulai pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di lapas, dan lain sebagainya). Masalah kesehatan dan gizi, yang mencakup persoalan kematian bayi dan balita, gizi kurang, gizi buruk, penyakit menular, dan lainnya.

Masalah kekerasan terhadap anak, seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bullying (di sekolah, peer-group), masalah sosial anak, diantaranya anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi, dan sebagainya. Belum semua anak memiliki akta kelahiran. Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak, baik media cetak, elektronik, online games di internet. Anak berkebutuhan khusus, seperti anak genius, terbelakang, apakah mereka sudah terpenuhi hak-haknya, dalam hal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umumnya.

Penanaman nilai-nilai yang mulai pudar (national character building), partisipasi anak masih rendah, terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan pendapat (forum anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar), dan sebagainya. Terbatasnya infrastruktur, seperti rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui di perkantoran dan mall, sekolah/rumah sakit anak, sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan lainnya. Payung kebijakan anak terutama di daerah, lembaga di daerah yang menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dan lainnya.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar dalam bebagai kesempatan sering menyebutkan, untuk mengatasi masalah anak, harus terjadi perubahan paradigma pembangunan anak. Selama ini, hanya bersifat parsial, segmentatif dan sektoral. Di masa yang akan datang, harus bersifat holistik, integratif dan berkelanjutan, paparnya.

Anak adalah bagian dari masa kini, dan pemilik masa depan. Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya. Seperti diketahui, terdapat 31 hak anak, yaitu untuk bermain (1), berkreasi (2), berpartisipasi (3), berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan (4), bebas beribadah menurut agamanya (5), bebas berkumpul (6), bebas berserikat (7), hidup dengan orang tua (8), kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (9).

Untuk mendapatkan nama (10), identitas (11), kewarganegaraan (12), pendidikan (13), informasi (14), standar kesehatan paling tinggi (15), standar hidup yang layak (16).

Untuk mendapatkan perlindungan pribadi (17), dari tindakan penangkapan sewenang-wenang (18), dari perampasan kebebasan (19), d ari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi (20), dari siksaan fisik dan non fisik (21), dari penculikan, penjualan dan perdagangan/trafiking (22), dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual (23), dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan (24), dari eksploitasi sebagai pekerja anak (25), dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil (26), dari pemandangan atau keadaan menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak (27), khusus, dalam situasi paling darurat (28), khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur (29),khusus, jika mengalami konflik hukum (30), dan khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial (31).

Ada beberapa aspek untuk menuju Kota Jambi menuju Kota Layak Anak, diantaranya yaitu aspek manajemen, yakni perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, data anak serta Rencana Aksi Daerah (RAD), pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Aspek tahapan pengembangan, yakni diawali dan dilandasi komitmen pimpinan daerah (walikota, legislatif, dunia usaha dan masyarakat), dan pembentukkan gugus tugas dengan SK Walikota. Aspek substansi, mencakup 31 hak-hak anak, baik hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang maupun kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.

Negara dan Pemerintah

Inti dari Kota Layak Anak (KLA), adalah kabupaten/kota, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun peran dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, yakni berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan SARA (suku, agama, ras, dam antar golongan), jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU No.23/2002).

Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam peyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 UU N0.23/2002). Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 UU No.23/2002). Wajib, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU No.23/2002), serta menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24 UU No.23/2002).

(Disampaikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Lenny N. Rosalin,SE,MSc,MFin saat kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengembang Kota Layak Anak di Hotel Ceria Jambi, 12 September 2011).

Afrizal/B21