Pengembangan Kota Jambi Menuju Kota Layak Anak Terkendala Minimnya Anggaran dan Tenaga Ahli


Untuk mewujudkan pengembangan Kota Jambi menuju Kota Layak Anak (KLA) sekarang ini, belum dapat berbuat banyak karena alasan anggaran yang sangat terbatas dan minimnya tenaga ahli yang ada di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPKB) Pemerintah Kota Jambi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program pengembangan kota layak anak belum bisa diwujudkan. Namun demikian upaya-upaya penyusunan kegiatan dan program pendukung lainnya tetap terus dilakukan sampai saat ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Jambi, HM. Iskandar Nasution dihadapan para peserta kegiatan advokasi dan fasilitasi pengembang kota layak anak di Hotel Ceria Jambi, Rabu (12/20/2011) di Kota Jambi menyatakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pengembangan Kota Jambi menuju Kota Layak Anak telah dilaksanakan pada 2011 ini.

Akan tetapi, diakui oleh Iskandar Nasution, di acara kegiatan yang diselenggarakan kerjasama antara Kantor Deputi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kantor BPPKB Kota Jambi itu, pihaknya mengungkapkan dalam hal ini, Kantor BPPKB Kota Jambi untuk mewujudkan pengembangan Kota Jambi menuju Kota Layak Anak terkendala dengan minimnya dana dan terbatasnya tenaga ahli untuk merealisasikannya sampai sekarang ini.

“Kami menyadari keterbatasan, baik dana maupun tenaga yang minim, dan belum dapat berbuat banyak dalam upaya mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Jambi, khususnya di Badan PPKB,” paparnya menambahkan.

Disamping itu, tambah Iskandar menjelaskan, pihaknya berupaya meningkatkan komitmen semua pihak sekaligus menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di Kota Jambi, serta berupaya menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk mendukung pengembangan Kota Jambi menuju kota layak anak.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan itu, papar Iskandar, yaitu meliputi; peresmian rumah pintar, pembetukkan Forum Anak Kota Jambi melalui forum anak yang telah dibentuk ini dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, pembinaan kader Gerakan Sayang Ibu, pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita, pembinaan Kelompok PIK-KKR, sosialisasi Kelurahan Layak Anak sebagai cikal bakal kelurahan layak anak, publikasi melalui website KLA (Kota Layak Anak), sosialisasi Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peringatan Hari Anak Nasional tahun 2011.

Strategi Pengarusutamaan Hak Anak

Diungkapkan Asisten Deputi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Lenny N. Rosalin menyebutkan tujuan KLA (Kota Layak Anak), yakni untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on The Rights of The Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan ke dalam bentuk; kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Sementara KLA itu sendiri, tambah Lenny Rosalin, sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

“Prinsipnya adalah, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak,” papar Lenny tegasnya.

Ruang lingkup KLA, tambah Lenny meliputi seluruh bidang pembangunan tumbuh kembang anak dan perlindungan anak, yang diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota wilayah Indonesia, termasuk di Kota Jambi guna pemenuhan hak-hak anak.

Dikatakan Lenny Rosalin, strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yaitu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mencakup kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya, setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengarusutaam hak-hak anak harus di integrasikan di wilayah Kota Jambi, demikian sebutnya.

Afrizal/B21

Iklan