Tanpa Pandang Bulu, MenkumHAM Janji Tindak Tegas Pelaku Korupsi di Internalnya


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Amir Syamsudin, yang baru saja dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada medio pertengahan Oktober 2011 lalu menggantikan Patrialis Akbar, pada acara bulan bakti Kemenkum dan HAM yang dipusatkan di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, dalam rangka puncak peringatan Hari Dharma Karyadhika 2011, Amir Syamsudin menyatakan peringatan tahun ini, terasa berbeda karena dilaksanakan secara terpadu, serentak dan berkesinambungan, baik di Pusat maupun di daerah.

Sambutan tulis menteri, yang dibacakan oleh Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi, Rinto Hakim di hadapan perwakilan jajaran Kemenkum dan HAM, para pejabat eselon I dan eselon II, serta para kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dilingkungan internal jajaran Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi, ditegaskan oleh menteri, ia mengharapkan model semacam ini dapat dijadikan pedoman pada peringatan Hari Dharma Karyadhika di tahun-tahun mendatang.

Rinto Hakim, yang bertugas sebagai inspektur upacara pada peringatan kali ini, dalam paparannya mengungkapkan, seluruh jajaran dilingkungan Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi, mengedepankan pengabdian kepada masyarakat sekaligus melibatkan masyarakat. Karena, sambung kakanwil, Kemenkum dan HAM adalah milik masyarakat. “Dengan demikian, eksistensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyatu dengan masyarakat,” ungkapnya.

Kemenkum dan HAM, suatu institusi negara yang besar maka selalu menjadi sorotan masyarakat, terutama menyangkut kinerja institusi yang dipimpin Amir Syamsudin ini. “Kita keluarga besar pengayoman, harus menjawabnya dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Apalagi, beberapa bulan lalu, kita semua telah menerima dan menikmati tunjangan kinerja (remunerasi,red),” tukas menteri.

Terkait peningkatan kinerja dilingkungan Kemenkum dan HAM di Provinsi Jambi ini, dikatakan Amir Syamsudin, ia menegaskan tidak ada ruang lagi bagi siapapun di Kemenkum dan HAM melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan diluar ketentuan yang ada. “Negara dan pemerintah, melalui Presiden telah memberi perhatian yang begitu besar kepada kita semua,” imbuhnya.

Kembali ditegaskan oleh menteri, ia mengingatkan untuk mempertanggung jawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh Presiden SBY, yakni dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Disinggung oleh Amir Syamsudin, terkait sektor pelayanan publik, termasuk pelayanan dan pembinaan narapidana dan tahanan, dirinya tidak mau mendengar ada penyalahgunaan wewenang termasuk dalam sektor keuangan.

“Dana APBN atau bantuan dan lainnya, harus dapat dipertanggung jawabkan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran pasti akan ditindak secara tegas dan tanpa pandang bulu,” tuturnya.

Kemenkum dan HAM memprioritaskan dalam sektor pelayanan publik tentang hukum dan HAM. Pelayanan di bidang hukum yang sangat dibutuhkan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang prima sebagai implementasi dari prinsip good governance (prinsip kepemerintahan yang baik).

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Kemenkum dan HAM, yaitu pelayanan hukum di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual), keimigrasian, kenotariatan, dan pelayanan di bidang kemasyarakatan, serta pelayanan lain yang sifatnya memberikan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan hukum dan HAM dalam bentuk diseminasi dan pembudayaan hukum masyarakat.

Atasi Sorotan Berbagai Masalah

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, sejak dilantik menjadi menteri menggantikan Patrialis Akbar -yang untuk pertama kalinya memberikan sambutan tertulisnya pada bulan bakti Kemenkum dan HAM dalam rangka puncak peringatan Hari Dharma Karyadhika 2011, ia berupaya dan bekerja keras mengatasi berbagai masalah, yang selama ini menjadi sorotan ditengah masyarakat, diantaranya; merehabilitasi dan membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) baru, mengatasi over kapasitas di lapas yang sering menjadi penyebab utama terganggunya proses pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR telah menyetujui peningkatan anggaran. Disamping itu, pelayanan keimigrasian, telah disempurnakan dengan peralatan canggih sehingga pembuatan paspor dapat dilakukan tepat waktu. Pelayanan lainnya, seperti pelayanan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan AHU (Administrasi Hukum Umum) sudah dapat dilakukan secara online.

Pembentukkan Panitia RANHAM (rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) di daerah-daerah, sesuai Peraturan Presiden Nomor.23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 ini, sedamng digalakkan sebagai salah satu instrumen dalam menangani pelanggaran HAM.

Kemudian, pembentukkan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah (perda) akan lebih sinergis dan terkoordinasi dengan melibatkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan kanwil sesuai dengan Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan, yang menandakan era kebangkitan untuk meningkatkan kinerja Kemenkum dan HAM ditahun-tahun mendatang.

Ketidaktauan masyarakat mengenai pengertian dan pemahaman tentang hukumpun menjadi sorotan menteri. Menurut Amir Syamsudin, pengertian hukum maupun pemahaman hukum kepada masyarakat harus terus diupayakan agar masyarakat menjadi tau dengan hak dan kewajibannya.

Faktor penghambat pelaksanaan aturan hukum itu, tambah Amir, salah satunya disebabkan aturan tersebut kurang atau bahkan tidak diketahui masyarakat. Mengapa demikian, dikatakan menteri, karena masyarakat tidak tau bahwa ada aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah, dan juga masyarakat tidak tau bahwa aturan hukum yang dikeluarkan tersebut bersentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan kepentingan mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat, demikian sebutnya.

Afrizal/B21

Iklan