Rakor SIPORA, Wadah Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Pengawasan Orang Asing sesuai UU No.6/2011 tentang Keimigrasian


Keimigrasian, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakkan kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak dari era Globalisasi, justru telah mempengaruhi sistem perekonomian Bangsa Indonesia, dalam mengikuti kancah pergaulan dunia internasional, dewasa ini.

Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional sekarang ini, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi dalam segala bidang. Perubahan tersebut, diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan negara Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian saat ini. Di dalam pergaulan internasional, telah berkembang hukum baru, yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional.

Negara Indonesia, menjadi salah satu negara peserta yang menanda tangani konvensi tersebut, yakni antara lain United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor.05 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) beserta 2 protokolnya, yang menyebabkan tugas dan fungsi Keimigrasian menjadi semakin penting. Karena konvensi tersebut, telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Berdasarkan kebijakan selective policy yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), diaturnya masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia. Demikian pula, bagi orang asing yang memperoleh ‘Izin Tinggal’ di wilayah Indonesia, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Kebijakan itu, diambil dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Hanya orang asing yang memberikan manfaat, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing, tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk. Tetapi juga, selama mereka berada di Indonesia termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian, mencakup penegakkan hukum Keimigrasian. Baik yang bersifat administratif, maupun Tindak Pidana Keimigrasian.

Kesemuanya itu, dilakukan demi kepentingan nasional, yang merupakan kepentingan rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing, memerlukan partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui, atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, atau menyalah gunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pengawasan terhadap orang asing, merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan negara atas wilayahnya. Dimana, tiap-tiap negara di dunia mempunyai hak untuk menentukan sendiri, siapa saja orang asing yang boleh masuk, tinggal (berada), dan melakukan kegiatan di wilayahnya, sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, bertumpu pada kebijakan Keimigrasian, yang selective policy yang diselenggarakan untuk menjamin manfaat keberadaan orang asing. Menunjang tetap terpeliharanya, stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI.

Pembentukkan, Tim Pengawasan Orang Asing merupakan penjabaran dari, Pasal 69 Undang-Undang Nomor.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana, dalam pelaksanaan pengawasan dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, sebagai pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjend Imigrasi) melakukan koordinasi dengan badan, atau instansi yang terkait. Yang bidang tugasnya, meliputi pengawasan orang asing.

Pelaksanaan pengawasan orang asing pada daerah Provinsi, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil), sebagai perpanjangan tangan Pusat di daerah, sesuai dengan hierarki kewenangan untuk daerah Kota/Kabupaten, adalah Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim). Dalam rangka, pengawasan terhadap orang asing dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

Sebagaimana dimaksud, pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukkan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing, sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-43.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-24.PR.09.03 Tahun 1995.

Untuk memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antar instansi terkait, dalam rangka pengawasan orang asing, sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, diperlukan dan diadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) antar instansi yang terkait.

Dasar Hukum Pelaksanaan SIPORA

Kantor Imigrasi Klas I Jambi, yang mencakup wilayah kerjanya di 2 kota dan 7 kabupaten dalam Provinsi Jambi, diantaranya yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

Adapun, dasar hukum untuk pelaksanaan SIPORA (Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing) di wilayah hukum Kantor Imigrasi Klas I Jambi tersebut, yakni meliputi; Undang-Undang Nomor.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah Nomor.31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-24.PR.0903 Tahun 1995 tentang Pembentukkan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-50.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukkan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Imigrasi; Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor:M-14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M-03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Imigrasi; serta, Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jambi Nomor:W20.IMI.GR.01.01-2473 tentang Pembentukkan Panitia Pelaksana Rakor SIPORA Tahun 2011.

(disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Jambi, Mat Salim,SH,MH, saat penyampaian Rakor SIPORA Kantor Imigrasi Klas I Jambi di Grand Hotel Jambi, Selasa, 01 November 2011)

Afrizal/B21