Terkait POA, Imigrasi Jambi Sosialisasikan UU No.6/2011


Terkait pengawasan terhadap Orang Asing (POA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Jambi, yang mencakup 2 kota dan 7 kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi, yakni meliputi; Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Kantor Imigrasi Klas I Jambi, Selasa (01/11/2011) menggelar rapat koordinasi pengawasan orang asing (SIPORA) antar lintas instansi se-Provinsi Jambi, dan sekaligus mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Grand Hotel Jambi, Kota Jambi.

Acara Rakor SIPORA ini, dibuka resmi secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jambi, Rinto Hakim, serta diikuti oleh hampir seluruh jajaran instansi aparatur pemerintah terkait, seperti TNI dan Polri dari Kepolisian Daerah Jambi dan Polres Kota Jambi, Kodim 0415/Batanghari, Kejaksaan, Poswil BIN Jambi, Badan Kesbang dan Linmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), Kantor Pelayanan Bea Cukai A2 Jambi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Kota Jambi, Satpol PP, serta perwakilan dari daerah kabupaten lainnya, seperti Muaro Jambi dan Batanghari.

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Jambi, I Gusti Kompiang Adnyana menjelaskan, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

“Jangan terkesima dulu dengan penampilan orang asing. Justru banyak orang asing, yang tidak baik sehingga kita selalu waspada dan tetap mengawasinya. Untuk diketahui, yang menjadi perhatian kita semua yakni soal anak yang mempunyai dua kewarganegaraan.

Ketika dia masih kecil, dia ikut status kewarganegaraan dari ibunya atau bapaknya sebagai warga negara Indonesia. Tapi, ketika dia sudah beranjak besar, dia mempunyai status kewarganegaraan dari orang tuanya, ibu atau bapaknya yang orang asing. Hal ini, yang harus kita perhatikan lebih serius dalam pengawasannya,” papar mantan Kasubdit Penyidikan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI ini.

Untuk memudahkan dalam hal pengawasan, tambah I Gusti Kompiang, terlebih dahulu diketahui izin tinggalnya yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia namun izin kerjanya saja, yang dibatasi.

Izin Tinggal, sesuai Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Sementara setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal (Pasal 48 ayat 1). Izin Tinggal, diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan visa yang dimilikinya (Pasal 48 ayat 2). “Pengawasan terhadap Orang Asing, dasarnya adalah hanya izin tinggalnya, dan izin kerjanya saja,” sebutnya.

Berdasarkan sumber data statistik Orang Asing dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi per 28 Oktober 2011, disebutkan dari persebaran peta wilayah di Provinsi Jambi, masing-masing yakni Kota Jambi (141), Kabupaten Muaro Jambi (17), Kabupaten Batanghari (8), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (12), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (180), Kabupaten Sarolangun (7), Kabupaten Merangin (10), Kabupaten Bungo (17), Kabupaten Tebo (0), Kabupaten Kerinci (1), dan Kota Sungai Penuh (0).

Ditambahkan Kepala Imigrasi Klas I Jambi, Mat Salim bahwa Undang-Undang Nomor.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, merupakan suatu hukum keimigrasian, hal ihwal lalu lintas orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hanya Orang Asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara RI, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara kilas balik, dijelaskan Mat Salim, sejarah migrasi di Indonesia sudah berjalan sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini terjadi karena letak geografis wilayah Indonesia, kekayaan alam yang sangat melimpah ruah, serta open door policy yang dipakai pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ketika itu.

Pada masa itu, Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan para tenaga kerja kasar/buruh kontrak dari negara lain, seperti Cina, India, dan Arab masuk ke wilayah Indonesia dengan leluasa. Kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dengan mendatangkan buruh dari luar tersebut untuk diperkerjakan di areal-areal perkebunan milik Pemerintah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, tambah mantan Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya ini, telah terjadi perubahan penting dalam politik Keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan open door policy untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda, menjadi selective policy.

Kebijakan selective policy, dengan tujuan hanya Orang Asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, dalam rangka mewujudkan selective policy.

Oleh karena itu, peran Tim SIPORA dalam pengawasan terhadap Orang Asing, yakni perlu adanya koordinasi antar instansi. Alasan Mat Salim, banyaknya institusi pemerintah, selain Kemenkum dan HAM (Direktorat Imigrasi) yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, juga berhubungan dengan keberadaan Orang Asing d Indonesia. Disamping itu, ketika bersentuhan dengan keberadaan dan kegiatannya maka Orang Asing harus mendapatkan izin yang sesuai peruntukkannya.

Untuk memastikan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan keberadaan dan kegiatan maka diperlukan koordinasi dalam pengawasan terpadu untuk terciptanya sinergi antar instansi. Selain itu, persamaan persepsi dalam hal pengawasan terhadap orang asing ini, dapat dijadikan pedoman untuk satu tujuan, yaitu meminimalisir terjadinya pelanggaran orang asing di Indonesia.

“Tidak semua Orang Asing, patuh terhadap peraturan Keimigrasian. Dan, tidak semua Orang Asing patuh terhadap peraturan lainnya,” ungkap Mat Salim menegaskan.

Adapun jenis pelanggaran Orang Asing di Indonesia, pada umumnya, yaitu keberadaan dan kegiatannya, seperti keberadaannya lewat waktu dan menggunakan dokumen palsu. Sementara kegiatan yang dilanggarnya, yakni bekerja tanpa izin dan melakukan kriminal umum, demikian papar mantan Wakil Konsul Imigrasi pada Konsulat Jenderal RI di Hongkong ini menambahkan.

Untuk diketahui, dikatakan Mat Salim, pengawasan terhadap Orang Asing, yakni meliputi lalu lintas yang masuk/keluar wilayah Indonesia, serta mengawasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing tersebut.

Berdasarkan peta wilayah keberadaan dan kegiatan Orang Asing pada wilayah Kerja Kantor Imigrasi Klas I Jambi per Oktober 2011, masing-masing yakni Kabupaten Batanghari (ITAS=11), Kabupaten Muaro Jambi (ITK=1, ITAS=31, ITAP=2), Kabupaten Sarolangun (ITAS=6), Kabupaten Merangin (ITAS=29), Kabupaten Bungo (ITAS=10), Kabupaten Tebo (ITAS=5), Kabupaten Kerinci (ITAS=2), Kota Jambi (ITK=50, ITAS=21, ITAP=9), dan Kota Sungai Penuh (ITAS=11).

Sedangkan peta Orang Asing, berdasarkan kewarganegaraan, meliputi Malaysia (60), India (58), Cina (23), Singapura (7), Taiwan (5), Korea (3), serta Amerika Serikat (3) dan Jerman (3), philipina (2), dan masing-masing satu orang WNA lainnya, yaitu Mesir, Uganda, Turki, dan Inggris. “Umumnya warga Malaysia di Provinsi Jambi, mereka adalah para pelajar dan mahasiswa yang bersekolah di IAIN Sultan Thaha Jambi,” katanya.

Afrizal/B21

Iklan