Penggunaan Media Untuk Kampanye Perlu Aturan Yang Jelas


Jateng – Berita21: Penggunaan media baik cetak maupun elektronik untuk kepentingan sosialisasi dan kampanye partai politik perlu dibatasi dengan aturan yang jelas, sehingga tidak terkesan dimonopoli oleh partai tertentu dan menimbulkan kecemburuan partai lainnnya. Media sendiri diharapkan tidak kehilangan independensinya dan mendorong terjadinya persaingan tidak sehat.

Pemerintah dan DPR harus mengatur regulasi yang tegas terhadap persoalan ini, terlebih lagi saat saat di luar masa kampanye seperti sekarang.

Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menegaskan hal tersebut  kepada wartawan di ruang FPP DPRD Jateng, Senin (14/11). “Sejauh ini yang sudah diatur dalam UU Pemilu hanya maksimum iklan Public Service Advertisement (PSA) partai 10 x per hari per TV selama masa kampanye. Itupun pengawasannya pada pemilu 2004 dan 2009 tidak pernah dipublikasikan oleh KPU ataupun Bawaslu,” tutur Romahurmuziy.

Menghadapi Pemilu 2014 dan seterusnya yang semakin memungkinkan peran penting media, untuk menertibkan penggunaan media oleh partai perlu diatur beberapa hal, seperti maksimum banyaknya dan durasi iklan partai di luar dan di dalam masa kampanye, mekanisme pelaporan partai kepad KPU atau Bawaslu tentang biaya iklan yang harus dibuktikan dengan log proof tayangan di TV, radio, atau jenis media lainnya, serta mekanisme pengawasan dan audit oleh Bawaslu atau KPU terhadap pelaporan yg dilakukan parpol.

Dengan adanya pengaturan tersebut, menurut Romahurmuziy, penayangan iklan partai di media baik elektronik maupun cetak akan lebih tertib dan terkontrol. DPP PPP berharap masalah satu ini bisa dimasukkan dalam revisi UU Pemilu untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang.

Kholis/B21