Kantor Dinas Perhubungan Pemprov Jambi Didemo Massa


Potret jalan di Kota Jambi, sekarang ini telah penuh dengan lalu lalang kendaraan Dump Truck angkutan batu bara yang banyak melintasi di sejumlah ruas jalan-jalan dalam kota sehingga jalan di dalam kota banyak yang hancur dan infrastruktur jalan rusak parah. Demikian disampaikan puluhan pengunjuk rasa dari ‘Komunitas Masyarakat Peduli Jalan Raya’ yang melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, Senin (21/11/2011) di Jelutung, Kota Jambi.

Perwakilan pendemo yang difasilitasi pihak aparat Kepolisian Sektor Jelutung, diterima Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Angkutan Barang, Amsyarnedi dan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian, Darma Meliala untuk berdialog, keduanya mewakili Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, P. Bernhard Panjaitan, yang kebetulan saat itu tidak berada di tempat karena ada urusan dinas keluar.

Keduanya, baik Amsyarnedi maupun Darma Meliala berjanji segera menyampaikan kepada atasannya dan segera melakukan kerjasama lintas sektoral dengan aparat Kepolisian Daerah Jambi, terkait upaya proses penegakkan hukum untuk menindak pelaku yang melanggar terhadap kendaraan angkutan barang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, paparnya.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang aula pertemuan Kantor UPTD Balai Pengawasan dan Angkutan Barang pada Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, perwakilan pendemo mendesak pihak-pihak terkait, dalam hal ini Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, P. Bernhard Panjaitan, pihak legislatif dan Polda Jambi, serta Walikota Jambi, Bambang Priyanto untuk menuntaskan segala permasalahan maraknya angkutan kendaraan jenis Dump Truck muatan batu bara, yang kini banyak melintasi sejumlah ruas jalan dalam Kota Jambi melebihi ketentuan kapasitas tonase yang telah ditentukan sehingga menyebabkan infrastruktur jalan dalam kota rusak parah dan hancur.

Salah seorang perwakilan pendemo, Hamid mendesak Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan lebih ketat maraknya aktivitas kendaraan angkutan jenis Dump Truck muatan batu bara yang melebihi ketentuan melintasi beberapa ruas jalan utama di beberapa wilayah dalam Provinsi Jambi, mulai pelintasan di wilayah Kabupaten Bungo, Sarolangun, Batang Hari hingga masuk ke wilayah Kota Jambi.

Disamping itu, Hamid juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi untuk melakukan upaya penegakkan hukum bagi pelaku yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Di tempat terpisah, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Angkutan Barang pada Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, Amsyarnedi ketika dikonfirmasi berita21.com, berjanji untuk menuntaskan segala permasalahan sesuai kewenangan yang ada padanya.

Karena diakuinya, pihaknya secara rutin telah melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan namun pihaknya sangat berharap dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dia butuhkan dalam proses penegakkan hukum bagi seluruh kendaraan angkutan barang yang telah menyalahi ketentuan aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Dukungan dari semua pihak, sangat kami butuhkan. Dan, kami sangat berterima kasih, adanya temuan seperti ini,“ ungkapnya.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian pada Kantor Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, Darma Meliala, dia menyebutkan, dengan pemberlakuan ketentuan aturan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) seluruh petugas di jajaran Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan yang sangat terbatas.

Terkait upaya penegakkan hukum, ungkap Darma menjelaskan, pihaknya mempunyai kewenangan melakukan penindakkan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan, hanya berada di dua wilayah tertentu, masing-masing yaitu terminal dan jembatan timbang.

“Sebelum keluar Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009. Saat sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1992, kewenangan kita lebih besar. Kita dapat melakukan razia, melakukan operasi, penyitaan dan menilang. Namun kini kewenangan dalam upaya penegakkan hukum, ada pada pihak kepolisian. Kewenangan kita hanya di dua tempat, yakni terminal dan jembatan timbang,” paparnya.

Tuntutan pendemo

Dalam rilisnya, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam ‘Komunitas Masyarakat Peduli Jalan Raya’ menyampaikan beberapa tuntutan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan di Provinsi Jambi, seperti Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jambi, P. Bernhard Panjaitan, Walikota Jambi, Bambang Priyanto, pihak legislatif maupun aparat Kepolisian Daerah Jambi untuk menuntaskan segala permasalahan yang kini menjadi sorotan ditengah masyarakat Jambi.

Terkait maraknya aktivitas kendaraan angkutan barang jenis Dump Truck yang memuat angkutan batu bara, yang banyak melintas di sejumlah ruas jalan utama dalam kota sehingga mengakibatkan jalan-jalan dalam kota makin rusak parah dan hancur. Oleh karena itu, para pendemo secara tegas menolak angkutan kendaraan batu bara yang melewati jalan dalam Kota Jambi, tanpa tawar-menawar bila perlu tindak tegas.

Disamping itu, pengunjuk rasa menegaskan kepada seluruh petugas di jajaran Kantor Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Jambi untuk melaksanakan proses penegakkan hukum, serta kepada pihak petugas dan aparat yang berwenang untuk melaksanakan upaya penegakkan aturan bagi pengguna jalur jalan raya, penindakkan kepada pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan, terutama terhadap kendaraan yang belum melengkapi dokumen sebagai persyaratan kendaraan pengangkut batu bara, seperti kendaraan jenis Dump Truck, yang kini tidak mentaati aturan sekaligus sebagai pengguna jalan raya, urainya.

Selanjutnya, para pendemo juga menyesalkan adanya kendaraan angkutan batu bara, yang saat ini melewati sejumlah ruas jalur jalan dalam kota sehingga menyebabkan permasalahan yang besar di tengah masyarakat yang belum ditangani secara serius untuk dituntaskan sampai sekarang ini. Permasalahan tersebut, diungkapkan pendemo, diantaranya penetapan rambu lalu lintas tidak sesuai dengan kajian, terutama penetapan di ruas-ruas jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan tertentu sehingga tingkat kesemrawutan jalur lalu lintas dalam Kota Jambi, semakin tidak terarah.

Ditambah lagi, masih oleh pendemo, semakin banyaknya angkutan batu bara yang melintasi sejumlah jalan-jalan di wilayah dalam Kota Jambi, seperti di ruas jalur Jalan Raya Pattimura, yakni jalur Simpang Rimbo-Simpang III Sipin, melewati Tugu Juang.

“Membuktikan bahwa jalur tersebut, digunakan sebagai alternatif utama kendaraan pengangkut batu bara. Disamping itu pungli di titik-titik TPR masih saja terjadi hingga saat ini,“ sebut pendemo, masih dalam rilisnya.

Selain itu, sejumlah temuan lainnya juga dibeberkan oleh pengunjuk rasa, seperti ditemukan kendaraan angkutan batu bara yang melebihi kapasitas tonase dari batas maksimum yang telah ditentukan sesuai dengan sumbu kendaraan yang telah ditetapkan. Kendaraan batu bara yang melintasi Kota Jambi, ternyata masih belum melengkapi dokumen kendaraan, seperti uji KIR (uji kelaikan kendaraan bermotor) yang tidak mempunyai dispensasi untuk masuk wilayah kota.

“Seperti yang terjadi di lapangan, ternyata masih banyak ditemukan kendaraan muatan batu bara, tidak melalui (jembatan) timbangan yang telah disediakan, sebagai contoh angkutan batu bara di wilayah Sungai Buluh (Kabupaten Batang Hari),” paparnya.

Dikatakan Amsyarnedi menyebutkan, jembatan timbang yang masih aktif beroperasi sampai saat ini ada 4, diantaranya Jembatan Timbang Muara Tembesi (Kabupaten Batang Hari), Jembatan Timbang Jambi-Merlung, Jembatan Timbang Sarolangun dan Jembatan Timbang di Kota Sungai Penuh.”Jembatan Timbang yang berada di wilayah Muaro Jambi ada kerusakan teknis pada mesin displaynya dan kini sedang diperbaiki,” jelasnya.

Disisi lain pertanggung jawaban pihak eksekutif dan legislatif juga ikut disorot, para pengunjuk rasa mendesak pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus untuk mencabut izin penambangan batu bara yang tidak mematuhi aturan. Serta mendesak langkah tegas oleh Kapolda Jambi saat ini, Brigjend. Pol. Anang Iskandar untuk menindak keras terhadap pengelola perusahaan angkutan batu bara yang tidak mematuhi aturan tanpa pandang bulu, demikian sebut pendemo dalam rilisnya.

Afrizal/B21