Pertanyakan Kejelasan Program Samisake, Kantor Gubernur Jambi Didemo Puluhan LSM


Puluhan pengunjuk rasa dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam ‘Forum Komunikasi LSM Jambi’ melakukan aksi demonstrasi ke gedung Kantor Gubernuran Jambi, tempat Gubernur Jambi Hasan Basri Agus berkantor, Rabu (23/11/2011) di wilayah Telanaipura, Kota Jambi.

Pengunjuk rasa mendesak kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar untuk mengkoreksi terhadap seluruh program-program Pemerintah Provinsi Jambi, yang dilaksanakan oleh jajaran SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, yang saat ini mendapat penilaian negatif di tengah masyarakat Jambi, seperti program Samisake (Satu Milyar Satu Kecamatan), pembangunan infrasruktur jalan dan jembatan dilingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jambi, rencana pembangunan Jembatan Gantung diatas Sungai Batanghari di Kota Jambi, dan kegiatan eksplorasi penambangan batu bara yang mengabaikan amdal oleh perusahaan.

Dalam rilisnya yang diterima berita21.com, aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi LSM Jambi ini, mendesak Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jambi sebagai tulang punggung pembangunan di Provinsi Jambi untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran keuangan negara baik anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan pendemo juga menyebutkan, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jambi harus jelas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan, khususnya pelaksanaan anggaran pembangunan rehabilitasi jembatan di seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi, paparnya.

Dalam pantauan berita21.com, para pengunjuk rasa mengawali aksinya, pukul 09.00 Wib di depan gedung RRI Jambi melakukan longmarch menuju Kantor Gubernuran Jambi sambil terus berorasi dan meneriakkan yel-yel untuk berusaha untuk bertemu Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Namun sayang sekali, gubernur tidak berada di tempat karena ada urusan dinas keluar kota. Maka perwakilan pendemo dengan dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan aparat keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja diterima oleh Asisten II Gubernur Jambi Bidang Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jambi, Havis Husaini untuk menyampaikan tuntutannya.

Difasilitasi oleh Havis Husaini, akhirnya para pendemo mau menggelar dialog di ruang pertemuan Sekdaprov Jambi, di lantai dua Kantor Sekretariat Daerah Gubernuran Jambi, pihak pengunjuk rasa ngotot meminta untuk menghadirkan kepala dinas SKPD-SKPD terkait dalam pertemuan tersebut, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ivan Wirata dan Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Anshori untuk menyampaikan kejelasan seluruh program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi sampai menjelang akhir tutup tahun ini.

Upaya Husaini untuk menghubungi kedua orang tersebut, nampaknya tidak berhasil karena dihubungi via telepon selulernya, masing-masing keduanya tidak bisa menemui para pengunjuk rasa untuk berdialog oleh sebab karena ada urusan dinas yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Akhirnya setelah mendapat arahan dari pihak otoritas Pemerintah Provinsi Jambi, II Gubernur Jambi Bidang Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jambi, Havis Husaini mengambil keputusan untuk menunda pertemuan tersebut hingga pekan depan, pada tanggal 30 November mendatang, yang berakhir pukul 13.10 Wib. Akhirnya massa membubarkan diri secara tertib, untuk menunggu undangan dari Pemerintah Provinsi Jambi seperti yang dijanjikan diungkapkan oleh Husaini kepada pengunjuk rasa.

Ditempat terpisah, Kemas Muhamad Solihin, juru bicara Forum Komunikasi LSM Jambi kepada berita21.com menyatakan penyesalannya karena pihak-pihak terkait, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bappeda Provinsi tidak dapat hadir dalam pertemuan yang digagas oleh Asisten Gubernur Jambi, Husaini ini.

Sementara Junaidi Salim dari LSM FORKIP (Forum Komunikasi Putra Putri Jambi) menyebutkan banyak indikasi penyimpangan pengelolaan anggaran dilingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak transparan dalam pelaksanaannya. “Banyak dugaan praktek monopoli yang terjadi di proyek PU Provinsi Jambi, sehingga kita mendesak kepada gubernur untuk mencopot Kepala Dinas PU (Ivan Wirata) dan Kepala Bappeda (Ahmad Fauzi Anshori) dengan mengganti yang lebih profesional,” sebutnya.

5 Tuntutan Pendemo

Dalam inti pernyataan sikapnya, Forum Komunikasi LSM Jambi menyampaikan 5 tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jambi terhadap program-program Pemerintah Provinsi Jambi saat ini, yang dinilainya sebagai koreksi atas segala permasalahan yang ada, mencuat ditengah masyarakat.

Dibeberkan oleh pendemo, koreksi tersebut terkait lima tuntutan dibawah ini secara rinci disampaikan, yakni; pertama, pelaksanaan Program Samisake (Satu Milyar Satu Kecamatan) harus jelas siapa pelaksana di lapangan karena hal ini perlu guna tercapainya target yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jambi.

Kedua, Dinas PU Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai tulang punggung pembangunan di Provinsi Jambi harus jelas, juga pelaksanaan anggaran khususnya dalam bidang biaya rehab jembatan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Ketiga, sorotan lainnya, juga terkait rencana pembangunan Jembatan Gantung. Menurut pengunjuk rasa pihaknya menolak rencana pembangunan ini, dan membatalkan seluruh rencana pembangunan Jembatan Gantung yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Alasan pengunjuk rasa, rencana pembangunan Jembatan Gantung yang akan menelan biaya puluhan miliaran rupiah ini, bukan prioritas mengingat manfaat dari pembangunan jembatan gantung ini tidak jelas, urainya dalam rilisnya.

Disamping itu yang keempat, sorotan yang disampaikan pengunjuk rasa terkait kegiatan eksplorasi penambangan batu bara yang saat ini banyak bertebaran kendaraan angkutan muatan batu bara, dengan nomor kendaraan dari luar daerah Jambi. Menurut pendemo, kegiatan ini harus disikapi lebih serius oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menerapkan kebijakan ketat pro daerah sehingga bisa menghasilkan banyak pendapatan bagi peningkatan pendapatan daerah. “Ada indikasi, masih belum lengkapnya dokumen amdalnya. Dan, soal ini, harus dibuka transparansi dan akses publik,” sebut pengunjuk rasa menjelaskan, masih dalam rilisnya.

Terakhir yang kelima, dalam tuntutannya mereka mendesak kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus untuk membekukan aktivitas PT Petro China. Alasan pendemo, telah ada temuan awal terjadinya dugaan kejahatan bisnis yang dilakukan pihak perusahaan, dan mereka mendesak kepada pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk membentuk Tim Audit Independen dalam kasus ini, bebernya.

Afrizal/B21

Iklan