Ijin Trayek Pelanggar Tonase Terancam Dicabut


Semarang-Berita21: Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kelebihan Muatan atau yang lebih dikenal dengan raperda jembatan timbang, ditargetkan selesai bulan Desember ini.

Berbeda dengan yang berlaku di daerah lain, dalam raperda ini terdapat klausul ancaman pencabutan ijin trayek bagi angkutan yang kedapatan melanggar 4 kali berturut turut.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi Selasa (6/12) mengungkapkan, Raperda Kelebihan Muatan ini rencananya akan disyahkan dalam rapat paripurna yang akan digelar 19 Desember mendatang. “Selain memuat ketentuan denda, raperda ini juga membuat efek jera bagi pelaku pelanggaran tonase dengan ancaman pencabutan ijin trayek dan ijin mengemudi bagi kendaraan yang kedapatan 4 kali berturut turut melanggar,” ungkapnya.

Besarnya denda yang tertuang dalam raperda tersebut, tambah politisi PDIP ini, berkisar antara Rp. 10 ribu – Rp. 60 ribu. Dengan pemberlakuan denda sebesar itu,  Jawa Tengah akan berpotensi mendapat tambahan pemasukan sebesar Rp 50 miliar setiap tahun.

Potensi pendapatan dari sektor jembatan timbang ini sempat hilang dengan diterbitkannya UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU itu disebutkan penarikan retribusi di jembatan dilarang dan pelanggaran harus ditilang, sehingga tak ada pendapatan yang masuk.

Kholis/B21