Negara Indonesia dalam Kondisi Ancaman Disintegrasi Bangsa


Seminar nasional sehari tentang wawasan kebangsaan yang digelar Kantor Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pembela Masyarakat Jambi (LSM GPMJ) di Hotel Safera Jambi, Kamis siang (08/12/2011) yang diikuti oleh para pelajar dan pemuda se- Kota Jambi ini, terungkap adanya kekhawatiran dengan persoalan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini yang sangat memprihatinkan sehingga perlu ditumbuhkan kembali kesadaran berwawasan kebangsaan di tingkat generasi muda bangsa Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Jambi terutama para pelajar dan pemuda yang menjadi generasi penerus di masa depan.

Seminar nasional wawasan kebangsaan bertajuk ‘Bersama Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)’ dengan nara sumber dari Kepolisian Daerah Jambi, yang dihadiri oleh Dir Binmas Polda Jambi, Kombes Pol. Kristono dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jambi, Hamdani yang diwakili Kepala Bidang II Wawasan Kebangsaan pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jambi, Ibrahim terungkap adanya beberapa jenis ancaman dan gangguan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia sehingga perlu ditumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan, yang mencakup 4 pilar kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Diungkapkan Dir Binmas Polda Jambi, Kombes Pol. Kristono, peran Polri dalam upaya meningkatkan bela negara dan masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI sudah sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa Kamdagri (keamanan dalam negeri) merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat, paparnya.

Dikatakan Kristono, ada beberapa jenis ancaman atau gangguan yang mengancam wilayah NKRI, diantaranya terorisme, aksi kekerasan yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut dan udara, gerakan sparatis pemisahan diri dari NKRI, kejahatan dan gangguan lintas negara, serta pengrusakan lingkungan.

“Di (wilayah) Jambi, tidak ditemukan hal itu. Namun, jika kita tidak waspadai hal tersebut, bisa saja terjadi disini. Untunglah, Jambi merupakan wilayah yang sangat nyaman di Indonesia,” sebut Kristono menambahkan.

Disamping itu, Kepala Bidang II Wawasan Kebangsaan pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jambi, Ibrahim mengungkapkan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan tergolong sangat rawan, seperti korupsi yang masih terjadi disana-sini, aksi kekerasan dan kebrutalan dimana-mana, kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik, penyakit masyarakat (narkoba, miras, judi, pornoaksi dan pornografi, dan lainnya), munculnya gejala disintegrasi bangsa, ketahanan nasional yang rapuh, dan gerakan reformasi yang kebablasan.

“Semuanya ini, merupakan ancaman yang patut diwaspadai kita bersama. Wawasan Kebangsaan merupakan modal utama membangun bangsa dan negara ini,” jelasnya.

Dikatakan Ibrahim, ketahanan suatu bangsa, dapat dilihat dari 2 segi, yakni sebagai kondisi dan konsepsi. Artinya kedua hal tersebut, tambah Ibrahim, ketahanan bangsa sebagai kondisi merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi AGHT (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) yang membahayakan bangsa dan negara.

Sementara ketahanan bangsa sebagai konsepsi, yakni konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan keamanan bangsa.

”Oleh sebab itu, ketahanan bangsa harus dibangun diatas dasar falsafah dan negara, yaitu Pancasila. Jadi kualitas ketahanan bangsa, sangat tergantung pada kualitas wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa. Kondisi kemajemukan masyarakat, menipisnya SDA (sumber daya alam), globalisasi, kemiskinan dan pengangguran, kualitas pendidikan dan kesehatan, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), terorisme, radikalisme dan sparatisme, serta isu wilayah perbatasan,” paparnya.

Ditegaskan Kristono, wujud partisipasi setiap warga negara dan masyarakat sangat diperlukan, dengan partisipasi setiap warga negara tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, menurut Kristono, membela negara bisa diwujudkan dengan cara lain, seperti ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar melalui Siskamling (sistem keamanan lingkungan), ikut serta membantu korban bencana, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk memberantas kebodohan.

“Bagi pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti segala aktivitas yang positif, seperti paskibraka (pasukan pengibar bendera pusaka Merah Putih), PMR (Palang Merah Remaja) dan Pramuka,” sebutnya di depan peserta yang sebagian besar dihadiri para pemuda dan pelajar se-Kota Jambi ini.

Disinggung oleh Kristono, mewaspadai gerakan pendirian negara di dalam negara, yang ingin membangun NII (Negara Islam Indonesia). Dikatakan Kristono, gerakan pendirian NII ini sudah berkembang sejak 1945 pada masa Kartosuwiryo hingga sekarang ini, dengan cara membangun keanggotaan dengan Sistem Wirid Malam dan doktrin anggota.

Sehingga para anggota yang direkrutnya, tambah Kristono, mereka mau melakukan apa saja berbagai tindakan kejahatan diluar ajaran agama Islam demi uang. “Paham ini sudah sampai ke tingkat lingkungan mahasiswa. Jika yang menemukan gerakan semacam ini, laporkan saja ke pihak polsek atau melalui saya. Dan, jangan takut dengan ancaman apapun,” tegasnya.

Ditambahkan Ibrahim seraya mengutip pernyataan Thomas Lickona, dia menyebutkan 10 tanda kemunduran suatu bangsa, yaitu meningkatnya aksi kekerasan, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh per-gorup yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku yang merusak jiwa dan diri sendiri (narkoba, seks bebas, alkohol, dan yang lainnya), semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, penurunan etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, ketidak jujuran yang telah begitu sangat membahayakan, serta adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama, tuturnya.

Afrizal/B21

Iklan