Tuntutan Penuntasan Kasus Century Menguat di Jambi


Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yang jatuh pada 9 Desember ini, Jumat (09/12/2011) di Kota Jambi diwarnai aksi demontrasi oleh para pengujuk rasa dari berbagai elemen dan kelompok mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Kota Jambi serta berbagai komponen masyarakat lainnya, seperti buruh, petani dan aktivis penggiat anti korupsi dan lembaga swadaya masyarakat yang ada dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, di Telanaipura, Kota Jambi untuk menyuarakan penuntasan kasus-kasus korupsi kakap di wilayah ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’ yang sampai saat ini, menurut pengunjuk rasa masih berjalan di tempat.

Disamping itu juga, dalam peringatan Hari Anti Korupsi kali ini para pengunjuk rasa juga menyuarakan penuntasan kasus korupsi kakap lainnya yang kini menjadi isu nasional sampai sekarang ini, seperti penuntasan Kasus Century yang telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 6,7 triliun rupiah, kasus suap Wisma Atlet Jakabaring di Palembang (Sumatera Selatan) yang telah menetapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka, dan kasus PNS muda yang mempunyai ‘rekening gendut’ yang hingga saat ini menjadi sorotan masyarakat secara nasional, termasuk di Provinsi Jambi. Demikian pernyataan sikap yang terangkum dalam aksi demontrasi dalam puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Provinsi Jambi tahun ini, dengan konsentrasi demo dipusatkan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai sasaran aksi hari anti korupsi.

Kasus Isu Korupsi Nasional dan Lokal

Dalam rilis persnya yang diterima berita21.com, Ketua Umum KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) daerah Jambi, Ali Bastoni mengungkapkan berbagai kasus korupsi di negeri ini, termasuk di wilayah Provinsi Jambi banyak melibatkan para pejabat, baik kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, kecamatan dan desa.

Hal ini menunjukkan, seru Ali Bastoni, tidak hanya mandulnya Undang-Undang Nomor.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Akan tetapi, kata Bastoni, malah kejahatan korupsi semakin merajalela serta menimbulkan semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat sampai saat ini.

Kasus korupsi, yang diduga melibatkan para menteri, mantan menteri, gubernur, mantan gubernur, bupati, mantan bupati dan sejumlah penyelenggara negara yang lainnya, tambah Bastoni, menunjukkan bahwa para pejabat negara yang diharapkan menjadi tauladan bagi masyarakat luas mengenai tertib hukum dan tertib sosial, malah ternyata justru merekalah yang harus duduk sebagai pesakitan di pengadilan.

Dalam skala nasional misalnya, paparnya, Kasus Century, Kasus Bulog, Kasus Suap Wisma Atlet di Jakabaring Palembang (Sumatera Selatan). Sedangkan skala kedaerahan terutama di wilayah Provinsi Jambi ini, diantaranya Kasus Pembangunan Jembatan Batang Hari II, Kasus Pembangunan Jembatan Timbang di Dinas Perhubungan, Izin Proyek Batubara, dan Kasus Penyuapan Seleksi CPNS, yang diduga melibatkan para pejabat daerah Jambi, yang menghambat upaya untuk mewujudkan good goverment dan clean goverment, bebernya menerangkan.

‘Dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment, serta pemberantasan korupsi dari ‘tikus-tikus kantor’ atau ‘tikus-tikus tengik’, meminjam istilah Iwan Fals. Maka ditetapkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta dibentuknya KPK. Hal ini membuktikan, satu sisi pemerintah beritikad keras untuk membasmi ‘tikus-tikus’ ini.

Namun disisi lain, timbul ‘Simalakama’ karena perkara korupsi bukanlah monopoli dari kalangan elit, tapi juga oleh kalangan akar rumput. Walaupun kerugian yang ditimbulkan sedikit,” tuturnya.

Ditambahkan Ali Bastoni, menurutnya korupsi bukan hanya masalah hukum akan tetapi juga budaya, kebiasaan dan kesempatan, moral dan agama.

“Suatu kesalahan besar apabila ada yang mengatakan, bahwa korupsi bisa diberantas sampai keakar-akarnya. Apabila yang dilakukan hanyalah sebatas pemenuhan kebutuhan yuridis. Karena realitanya semakin banyak peraturan justru korupsi semakin meningkat. Jadi, dalam upaya pemberantasannya harus ada keseimbangan antara peraturan dan kesadaran obyek hukum,” demikian paparnya.

Dalam inti pernyataan sikap KAMMI Jambi melalui momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2011 kali ini, disebutkan 3 point dalam tuntutannya, yaitu pertama; KPK segera menyelesaikan Kasus Century yang telah merugikan negara sebesar Rp.6,7 triliun. Kedua; mendesak Kejaksaan Tinggi Jambi untuk segera dan tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di wilayah Provinsi Jambi. Ketiga; meminta pemerintah lebih terbuka dalam penyelenggaraan Program Samisake (Satu Milyar Satu Kecamatan) dan mengusut tuntas jika ditemukan penyelewengan-penyelewengan dana oleh pelaksana.

Afrizal/B21

Iklan