Pendemo Tuntut Copot Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi


Puluhan pendemo, yang tergabung dalam Aliansi Peduli Rumah Sakit Umum Daerah Indonesia (APRSUD) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernuran Jambi di wilayah Komplek Gubernuran Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (14/12/2011).

Para pendemo mendesak Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, untuk mencopot Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi saat ini, Ali Imran Mukhsin dari jabatannya. Karena pengunjuk rasa menilai, Ali Imran diduga telah melecehkan SK Gubernur Jambi terkait surat keputusan gubernur tentang pengangkatan pejabat teknis pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dilingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi sekarang ini.

Pada kesempatan itu, para pengunjuk rasa berusaha ingin bertemu Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk menyampaikan segala persoalan yang terjadi dilingkup RSUD Raden Mattaher Jambi saat ini, terkait berbagai dugaan pelanggaran aturan dan ketentuan yang dilakukan Ali Imran Mukhsin sebagai pimpinan RSUD Mattaher Jambi selama ini.

Akan tetapi maksud dan tujuan para pendemo untuk menyampaikan aspirasi tersebut tidak berhasil, dan ketika itu gubernur tidak berada ditempat. Namun keinginan para pedemo akhirnya, diterima oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Syahrasaddin dan Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, Ali Imran Mukhsin.

Dalam orasinya, salah seorang pendemo, Ilyas dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bersuara Rakyat Indonesia (LSM BARI) memprotes pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dilingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi yang baru dimulai tahun 2011 ini.

Diungkapkan Ilyas, pengelolaan keuangan BLUD di RSUD Raden Mattaher Jambi tidak transparan dan pendemo mendesak Sekda Syahrasaddin, untuk mencopot Ali Imran dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi saat ini.

Pada kesempatan itu, Ali Imran Mukhsin yang diberikan kesempatan oleh sekda untuk menjelaskan kepada para pendemo dengan tegas-tegas membantah apa yang ditudingkan oleh pengunjuk rasa dan terjadi kericuhan nyaris baku hantam antara pendemo dan Ali Imran. Namun hal tersebut, cepat dilerai dan dicegah oleh puluhan aparat kepolisian dari Mapolresta Jambi dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi yang sedang berjaga-jaga di tempat lokasi aksi demontrans, persis di tangga masuk ruang kerja Kantor Gubernur Jambi, dan akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri secara tertib.

Ilyas, yang juga koordinator aksi unjuk rasa kali ini mengungkapkan kepada berita21.com, Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, Ali Imran Mukhsin dinilainya diduga telah melanggar berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Ditambahkan Ilyas, Ali Imran Mukhsin selaku Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi juga dinilainya diduga telah melecehkan segala ketentuan yang diatur dalam surat keputusan Gubernur Jambi yang berlaku, diantaranya SK Gubernur Jambi tahun 2010 tentang pejabat teknis yang diangkat oleh Gubernur Jambi, Keputusan Gubernur Jambi Nomor.80 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pengelolaan Badan Layanan Umum pada RSUD Raden Mattaher Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor.08 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor.09 Tahun 2010 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Raden Mattaher Jambi.

“Karena diduga telah melanggar dalam peraturan dan ketentuan yang sudah diatur itu, maka rumah sakit (RSUD Raden Mattaher Jambi) mengalami kerugian hingga milyaran rupiah,” paparnya.

Dikatakan Ilyas, ada 3 orang pejabat teknis yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jambi tahun 2010, yaitu Pejabat Teknis Pelayanan yakni Dokter Denai, Pejabat Teknis Direktur Keuangan yakni Suharso, dan seorang dokter sebagai pejabat teknis yakni Dokter Irawan. Sementara, oknum pejabat teknis yang diangkat oleh Ali Imran Mukhsin selaku Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi saat ini, yaitu Ma’ruf, yang kesehariannya dia menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Raden Mattaher Jambi, bebernya mengungkapkan.

Ditempat terpisah, Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, Ali Imran Mukhsin ketika dikonfirmasi berita21.com di ruang kerjanya di Lantai 2, Gedung IGD RSUD Raden Mattaher Jambi di Jalan Letjend Soeprapto No.31, Telanaipura, Kota Jambi, salah seorang stafnya, A. Yadi sempat menanyakan maksud dan tujuan berita21.com untuk menemui atasannya seraya meminta kartu pers media online ini untuk dilaporkan kepada atasannya. namun upaya mengkonfirmasi hal itu tidak berhasil, A. Yadi menerangkan bahwa atasannya, Ali Imran sedang rapat dan tidak bisa diwawancarai. “Maaf, Bapak tidak bisa (diwawancarai). Sedang ada rapat,” ujar A. Yadi memberikan alasan.

Dugaan Berbagai Pelanggaran

Dalam rilis persnya yang berhasil didapat berita21.com, Aliansi Peduli RSUD Indonesia menjelaskan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan adanya jaminan hak asasi untuk hidup bagi orang banyak sesuai Pasal 29 dalam undang-undang tersebut. Dimana jelas-jelas pihak rumah sakit, menurut pendemo wajib melaksanakan fungsi sosial, diantaranya memberikan fasilitas pelayanan kepada pasien, mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana, dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi kemanusiaan.

Ditambahkan oleh para pengunjuk rasa, masih dalam rilisnya, sehubungan pengelolaan anggaran di BLU (Badan Layanan Umum) yang baru dimulai tahun 2011, dilaksanakan oleh pihak RSUD Raden Mattaher Jambi terjadi dugaan praktek pelanggaran dilingkungan rumah sakit daerah terbesar di Provinsi Jambi ini. Bahkan, papar pengunjuk rasa, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti peraturan pemerintah, permendagri dan SK Gubernur Jambi yang berlaku, serta penerimaan pengangkatan pegawai kontrak dilingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi, yang dinilai pendemo tidak transparan dan tidak terbuka secara umum.

Pendemo juga menyinggung soal ketersediaan fasilitas rumah sakit, seperti tempat tidur bagi pasien di RSUD Raden Mattaher Jambi saat ini, yang hanya tersedia lebih kurang 400 tempat tidur. Menurut mereka, hal ini tidak wajar dengan fasilitas yang dimiliki rumah sakit dengan jenis Type B ini. Sementara, justru total seluruh pegawai yang ada sekarang ini, disebutkan pengunjuk rasa jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 1000 orang pegawai, termasuk dengan jumlah pegawai kontrak yang saat ini bekerja di RSUD Raden Mattaher Jambi, sekitar 100 orang. “Pihak rumah sakit, harus membayar sebesar kurang lebih Rp.900 juta pertahun,” demikian paparnya.

Adapun 6 point dalam tuntutan sikapnya yang disampaikan oleh Aliansi Peduli RSUD Indonesia kepada Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, secara rinci dibawah ini, yaitu; Pertama, mendesak Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk menyelamatkan Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) tahun 2011 di RSUD Raden Mattaher Jambi yang diduga terjadi kesalahan dalam pengelolaannya.

Kedua, mendesak gubernur untuk menindak tegas oknum Pejabat Teknis yang pengangkatannya diluar SK Gubernur Jambi sekaligus menuntut untuk mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkannya. Ketiga, mendesak kepada gubernur untuk mencopot Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi (saat ini dijabat oleh Ali Imran) dan oknum Pejabat Teknis yang telah mendapat surat keputusan dari Gubernur Jambi karena yang bersangkutan telah melalaikan SK yang dikeluarkan oleh gubernur.

Keempat, mendesak Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk mengganti oknum-oknum, seperti Ketua dan Anggota Dewan Pengawas RSUD Raden Mattaher Jambi. Kelima, mendesak Gubernur Jambi segera membatalkan pengangkatan pegawai kontrak di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Keenam, mendesak kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi (Effendi Hatta) untuk memanggil seluruh jajaran petinggi pihak RSUD Raden Mattaher Jambi terkait pertanggung jawaban pengelolaan keuangan BLUD selama ini dan penerimaan pengangkatan pegawai kontrak dilingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi saat ini.

Afrizal/B21