Ilyas : Pengelolaan BLUD 2011 di RSUD Raden Mattaher Jambi Rawan Kebocoran Anggaran


Pengangkatan Ma’ruf oleh Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Dokter Ali Imran Mukhsin seperti yang disampaikan salah seorang pendemo dari Aliansi Peduli RSUD Indonesia, Ilyas, yang juga koordinator aksi unjuk rasa, pada Rabu lalu (14/12/2011) di depan Kantor Gubernuran Jambi, di wilayah Komplek Perkantoran Gubernuran, Telanaipura, Kota Jambi, tetap menjadi sebuah tanda tanya besar sampai berita ini diturunkan.

Pasalnya sampai sekarang ini, keterangan resmi dari pihak RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi belum mendapat titik terang kejelasan tentang posisi Ma’ruf, selaku pejabat teknis dalam Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diluar SK Gubernur Jambi tahun 2010.

Ditemui diruang kerjanya oleh berita21.com, Kamis siang (15/12/2011) di Lantai 2 Gedung IGD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Ali Imran Mukhsin lagi-lagi tidak berhasil dijumpai. Menurut salah seorang stafnya, A. Yadi, atasannya tidak berada ditempat sedang ada urusan dinas luar. “Bapak tidak ada, mas. Bapak keluar,” sebutnya.

Dipaparkan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Bersuara Rakyat Indonesia (LSM BARI) Ilyas saat menjawab kepada berita21.com diruang kerjanya, Kamis sore (15/12/2011) di Jalan Prof M. Yamin, Jelutung, Kota Jambi, menurutnya dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor.08 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b, disebutkan bahwa Pejabat Pengelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.

“Inilah, yang melecehkan peraturan gubernur itu, dengan mengangkat Ma’ruf sebagai pejabat teknis yang mengelola RBA di RSUD Raden Mattaher oleh Ali Imran,” sebutnya.

Ditambahkan Ilyas, pejabat teknis yang diangkat oleh SK Gubernur harus menjalankan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Namun dalam perjalanannya, ungkap Ilyas, justru terjadi dualisme dalam pengangkatan untuk posisi pejabat teknis dilingkungan RSUD Raden Mattaher Jambi, yaitu dengan mengangkat Ma’ruf sebagai pejabat teknis oleh Ali Imran Mukhsin selaku Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diluar SK Gubernur Jambi tahun 2010.

Lebih lanjut, Ilyas juga mengungkapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor.08 Tahun 2010, ada 3 orang pejabat teknis yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jambi, masing-masing yakni pejabat teknis pelayanan yaitu Dokter Denai, pejabat teknis keuangan oleh Suharso, dan Dokter Irawan sebagai pejabat teknis melaksanakan kegiatan sesuai RBA (Rancangan Bisnis Anggaran).

“Ketiga orang inilah, yang menjadi pemimpin Pejabat Pengelola BLUD di RSUD Raden Mattaher Jambi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Pengelola BLUD Rawan Korupsi

Posisi pejabat pengelola BLUD di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sangat rawan kebocoran anggaran BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) karena dikelola oleh pejabat teknis yang tidak mengantongi SK Gubernur Jambi.

“Apabila, posisi pejabat teknis yang diangkat diluar SK Gubernur maka terjadi indikasi korupsi dan rawan kebocoran anggaran dalam pengelolaan BLUD itu,” papar Ilyas menegaskan.

Dalam rilis persnya yang diperoleh berita21.com, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam ‘Aliansi Peduli RSUD Indonesia’ menyebutkan dalam pelaksanaan BLUD dilingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, terutama diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101. Sehingga selama 2011 ini, pendemo menduga pelaksanaan BLUD dilingkungan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mengalami kerugian pengelolaan keuangan BLUD lebih kurang Rp.2,7 milyar.

“Pelaksanaan BLUD di RSUD Raden Mattaher Jambi tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.61 tahun 2007, terutama pada Pasal 100 dan Pasal 101, justru dalam pelaksanaan BLUD di tahun ini diduga mengalami kerugian lebih kurang 2,7 milyar rupiah,” ungkap pengunjuk rasa.

Untuk diketahui, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama dalam Pasal 100 ayat (1) disebutkan; BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efesiensi.

Pasal 100 ayat (2) diungkapkan; Fleksibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Sedangkan di dalam Pasal 101 ayat (1) disebutkan; Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah. Pasal 101 ayat (2) disebutkan; Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Afrizal/B21