2012, BNN Provinsi Jambi Prioritaskan Pemberantasan Narkoba


Penanganan narkoba (narkotika dan obat-obatan/bahan berbahaya) harus lebih serius daripada penanganan teroris. Mengapa demikian, sebab korban narkoba lebih banyak dari korban teroris. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), setiap hari korban meninggal akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 51 orang.

Belum lagi dampak yang ditimbulkan akibat pemakai narkoba, yang terkena HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) akibat melakukan hubungan seks bebas. Contohnya di Provinsi Jambi, tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2011 ini, sebanyak 506 orang penderita HIV/AIDS. Apabila terus melakukan hubungan seks bebas dengan bukan pasangan sahnya, seperti pasangan suami/isteri. Hal ini akan menularkan kepada anaknya, dan bahkan secara terus menerus hingga berdampak jatuh korban lebih banyak.

Kembali penulis ingatkan, mengapa penulis ingin membandingkan penanganan narkoba dengan penanganan teroris. Sebab, masyarakat sangat takut dan ngeri kepada teroris, begitu juga halnya dengan seluruh aparat pemerintah yang ada di negeri ini. Namun tidak demikian dengan narkoba. Greget dan takutnya sangat kurang dan sepertinya biasa-biasa saja, malahan terkesan acuh tak acuh alias ‘cuek.

Padahal, bila dibandingkan dengan korban narkoba, justru lebih banyak korbannya ketimbang kejahatan teroris, yakni mencapai 18.615 orang meninggal sia-sia pertahunnya karena penyalahgunaan narkoba.

Bahkan kepada para korban yang tertular penyakit HIV/AIDS. Kemudian dampak lainnya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba ini, bisa menyebabkan gangguan mental pada diri yang bersangkutan, bisa menjadi gila, dan bisa menyebabkan sakit yang dideritanya berujung kepada kematian, dikurung dalam sel penjara atau masuk ke Panti Rehabilitasi.

Yang menjadi pertanyaan, apakah para korban oleh kejahatan teroris di Indonesia jumlahnya sudah sebanyak dengan jumlah korban akibat penyalahgunaan narkoba, yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Apabila setiap harinya, jumlah orang yang meninggal dunia rata-rata 51 orang maka setahunnya saja, jika 1 tahun = 365 hari x 51 orang, maka jumlahnya mencapai 18.615 orang meninggal dunia sia-sia, akibat narkoba.

Malahan yang lebih berbahayanya lagi, pelaku teroris juga sebagai pelaku menjadi pengedar dan bandar narkoba. Hasil keuntungannya dibelikan bahan peledak, pucuk senjata atau untuk aktivitas kegiatan terorisme lainnya. “Bagaikan pedang bermata dua, kanan dan kiri memakan korban,”.

Kunci utama pencegahan tersebut, pertama; di Indonesia termasuk di wilayah ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’ ini, belum ada pabrik pembuat bahan narkoba (prekusor). Jadi semuanya masih didatangkan dari luar negeri, kecuali Ganja, yang ada dan tumbuh di Indonesia. Berarti, aparat mesti bertanggung jawab terhadap barang-barang yang masuk dari luar negeri. Ataupun para pengusaha jasa angkutan transportasi atau jasa angkutan barang yang paling bertanggung jawab masuknya bahan-bahan atau pembuat narkoba (prekusor) tersebut ke dalam wilayah Indonesia. Aparat pemerintah harus dibawah pengawasan ketat oleh instansi terkait dan diawasi juga oleh suatu Badan atau Kelompok Masyarakat yang sangat independen agar supaya lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kunci kedua; proses penegakkan hukum harus sama dan adil bagi seluruh Warga Negara di Indonesia, yang mana berlaku satu hukum positif. Tidak ada Warga Negara Indonesia yang kebal hukum.hukum seberat-beratnya bagi pengedar narkoba dan/atau pembuat narkoba agar ada efek jera dan tidak ada yang tersinggung karena putusannya lebih ringan daripada perbuatannya, yang sangat jelas-jelas telah menghancurkan anak bangsa dan meruntuhkan negara yang kita cintai ini.

Kunci ketiga; Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2011-2015. Sangat jelas, bahwa secara nasional, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah sangat serius dan sangat atensi untuk melaksanakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Dengan Inpres tersebut, lebih memfokuskan pencapaian ‘Indonesia Negeri Bebas Narkoba’.

Sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan kepada seluruh jajaran menteri–menteri pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Lembaga Non Kementerian, gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia.

Mereka semua diminta untuk melaksanakan, yaitu pertama adalah; mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN (Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) selama 2011-2015. Yakni, meliputi; pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Begitu juga seterusnya sampai ketujuh yang diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.12 tahun 2011 untuk segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi dilantik menjadi Badan/Organisasi yang Vertikal Non Kementerian pada 19 April 2011. Sejak berubahnya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jambi menjadi BNNP Jambi mulai merubah cara kerja/kegiatannya dari yang bersifat koordinasi menjadi operasional penuh sebagai Badan/Organisasi yang Vertikal. Karena belum adanya personil khusus dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk, begitu juga halnya dengan sarana dan prasarana serta anggaran.

Saat ini, jumlah personil 41 orang, terdiri dari 6 anggota Polri, 5 orang PNS dari pemda Provinsi Jambi dibantu oleh 30 orang staf tenaga honorer sehingga walaupun sudah menjadi Organisasi Vertikal. Namun masih dibantu oleh Gubernur Jambi terkait jumlah personil, sarana dan prasarana serta anggaran. Begitu juga dibantu oleh Kapolda Jambi dan jajarannya di seluruh wilayah Polres dan Polresta se-Provinsi Jambi.

(Disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Kombes Pol. Drs. Mohammad Yamin Sumitra pada Laporan Akhir Tahun 2011)

Afrizal/B21