BNNP Jambi Soroti Lemahnya Pengawasan Aparat


Jambi – Berita21: Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, terbentuk pada 19 April 2011 menjadi Badan/Oganisasi yang Vertikal Non Kementerian, sebagai kebijakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)Dengan membawahi 9 kabupaten dan 2 kota se-Provinsi Jambi, yaitu masing-masing Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta 2 kota lainnya, yakni Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Dikatakan Kepala BNNP Jambi, Kombes Polisi Mohammad Yamin Sumitra, yang sudah dilantik saat ini, yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Jambi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari. “Sementara yang lainnya menyusul,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Kepala BNNP Jambi, Kombes Polisi Mohammad Yamin Sumitra mengungkapkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi sudah sangat memprihatinkan. Provinsi Jambi, menurut Mohammad Yamin, angka kriminalitas penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Bahkan berdasarkan hasil penelitian Universitas Indonesia dan BNN pada 2010 lalu, tambah Yamin, penyalahgunaan dan pengguna narkoba sebanyak 50.420 orang, dari total jumlah penduduk Provinsi Jambi saat ini, yakni 2.834.154 jiwa.

Berdasarkan data dari BNNP Jambi dan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2011, disebutkan pengguna dan penyalahguna narkoba di Provinsi Jambi menempati Ranking Ke-6 seluruh Indonesia, dengan jumlah pengguna mencapai 50.420 orang pada keadaan tahun 2010. Sementara peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi menduduki Ranking Ke-16 secara nasional.

Secara geografis, Provinsi Jambi terletak antara 00 451 Lintang Selatan dan 1010 01-1040 550 Bujur Timur, dengan wilayah keseluruhan seluas 53.435.72 kilometer persegi, dengan luas daratan mencapai 51.000 kilometer persegi, luas lautan 425,5 kilometer persegi, dan panjang pantai mencapai 185 kilometer.

Sedangkan, batas-batas wilayah Provinsi Jambi, terdiri dari; Sebelah Utara dengan Provinsi Riau, Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat, dan Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan.

“Dengan gambaran umum tersebut, maka sangat rawan dan disinyalir sindikat narkoba internasional di dalam negeri juga akan lebih banyak masuk ke wilayah Provinsi Jambi, membawa narkoba untuk menghancurkan anak-anak Jambi,” paparnya.

Lemahnya sisi pengawasan masuknya narkoba ke wilayah Provinsi Jambi, juga disinggungnya. Dikatakan Mohammad Yamin, perubahan status Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi saat ini, menjadi bandara internasional menyebabkan semakin banyaknya orang luar negeri yang memasuki wilayah ‘Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah’, sehingga terindikasi narkoba juga akan lebih banyak lagi masuk ke wilayah Provinsi Jambi ini.

Disamping itu juga, tambah Yamin, lemahnya kawasan pesisir dan laut di Kota Kualatungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pelabuhan Samudra di Kota Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi, berbatasan langsung dengan Kota Jambi. “Tidak menutup kemungkinan, wilayah-wilayah itu dimasuki kapal-kapal yang berasal dari luar negeri, untuk dimanfaatkan membawa masuk narkoba ke Jambi,” tuturnya.

Lemahnya sisi pengawasan di sektor perhubungan transportasi darat, juga menjadi sasaran masuknya narkoba oleh sindikat narkoba di dalam negeri. Dikatakan Yamin, lemahnya pengawasan lalu lintas darat melalui terminal bus dan truck, yang tidak terdeteksi oleh petugas terkait, mengenai barang-barang bawaan yang ada di dalam kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Belum lagi banyaknya usaha jasa penitipan barang yang ada saat ini, menurut Mohammad Yamin, kurang terpantau. Alasannya, banyaknya usaha jasa penitipan barang-barang tersebut yang kini banyak tumbuh dan berkembang di wilayah Provinsi Jambi kurang terpantau oleh karyawannya sendiri, ataupun oleh petugas dan aparat keamanan Polri, BNNP, BNN kabupaten dan kota, dinas perhubungan, dinas perindustrian dan perdagangan, petugas Bea Cukai di pelabuhan dan bandara sehingga bertambah semakin melemahnya pengawasan untuk mengetahui tentang isi di dalam barang bawaan yang dikirim oleh pelaku usaha jasa penitipan barang tersebut.

“Kurangnya keseriusan, dan apatisnya atau acuhnya aparat pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi permasalahan narkoba. Tidak seperti menghadapi permasalahan teroris, penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD), penanganan penyakit Flu Burung dengan takut yang sangat berlebihan, dan menanganinya terlampau serius. Padahal korban meninggal dunia ataupun korban lainnya, belum seberapa dari pada korban akibat penyalahgunaan narkotika,” paparnya menerangkan.

Dijelaskan oleh Yamin seraya menambahkan, bila korban teroris setahun rata-rata tidak sampai 1.000 orang. Kemudian korban DBD, atau terinfeksi penyakit Flu Burung setahun rata-rata tidak sampai 1.000-5.000 orang. Akan tetapi korban meninggal dunia, papar Yamin, yang disebabkan akibat penyalahgunaan dan penggunaan narkoba sehari rata-rata mencapai 51 orang.

“Bila dikalikan 365 hari dalam 1 tahun, maka jumlahnya sebanyak 18.615 orang meninggal sia-sia akibat narkoba,” pungkasnya.

Adapun yang sudah diproses secara hukum di Direktorat Narkoba Polda Jambi dengan rentang waktu 2006-2010, kata Yamin, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya, masing-masing yaitu 270 perkara (2006), 219 perkara (2007), 175 perkara (2008), 266 perkara (2009), dan 227 perkara (2010).

“Data terakhir dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi selama tahun 2011, bulan Oktober sebanyak 555 orang terinfeksi HIV/AIDS akibat penggunaan narkoba,” ujarnya.

Pada awalnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi pertama kali dibentuk pada 2002, dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jambi, dengan ketuanya dijabat langsung oleh Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin saat itu, dan langsung dibawah naungan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jambi (sekarang berubah menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, red).

Ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNP Jambi yaitu Kepala Biro Bina Mitra Polda Jambi (sekarang Direktur Binmas Polda Jambi), Kombes Pol. Mohammad Yamin Sumitra, dan Sekretaris BNP Jambi dijabat oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Haviz Husaini, yang juga Asisten II Gubernur Jambi bidang Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Pemprov Jambi saat ini.

Dalam perjalanannya setelah 3 bulan terbentuk, BNNP Jambi mendapatkan penghargaan ‘Datin BNN Award’ dari Kepala BNN, Komjen Polisi Gories Mere, atas partisipasi aktifnya dalam kategori Operasionalisasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) periode 2010-2011, bersama dengan 2 provinsi lainnya, yakni BNNP Kalimantan Selatan dan BNNP Kalimantan Barat.

Afrizal/B21
Iklan