Pemkot Warning OPM Jangan Salah Sasaran


Parepare – Berita21:  Operasi Pasar Murni (OPM) yang akan digelar di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan mendapat dukungan Pemerintah Kota melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 464 Tahun 2011 tentang pembentukan tim operasi pasar murni kota Parepare tahun 2011. Akan tetapi, pemerintah kota juga mengingatkan OPM tidak salah sasaran. Hal ini disebabkan, operasi pasar sebelumnya terindikasi tidak menyentuh semua masyarakat setempat.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesra, Ir.H.Faisal Sapada, MM dengan tegas menyatakan, OPM dalam waktu dekat ini harus dipersyaratkan identitas diri penerima (KTP) dan kartu keluarga (KK). Hal ini dimaksud agar tujuan dilaksanakannya OPM tidak salah sasaran.

“Kejadian operasi pasar yg dulu kita lakukan didaerah Kelurahan Perbatasan, itu ternyata setelah kita evaluasi terindikasi adanya orang dari daerah lain yang masuk, kalau orang dari daerah lain itu dari kalangan menengah kebawah tidak masalah, tapi kita takuti jika itu dari pengusaha daerah lain yang ikut memanfaatkan ajang itu dan itu sempat terjadi, “jelasnya.

Dengan metode persyaratan KTP dan KK itu, ia optimis tingkat kecurangan dari para spekulan beras bias diperkecil. “Saya katakan tadi tidak mungkin kita hindari. Tapi tingkat keberhasilan kita lebih banyak jatuh kepada yang berhak dari pada yang bukan. “ungkapnya.

Sebelumnya, pada rapat bersama diaula Subdrivre II Bulog Kota Parepare, Pinrang dan Barru (3/01/2012) disepakati beberapa titik yang akan dijadilakan lokasi OPM. Dalam kesempatan itu juga, pemerintah kota menyampaikan bahwa pihaknya tidak segan-segan memberikan sangsi keras bagi para spekulan beras yang kedapatan. Akan tetapi, pihaknya saat ini belum memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut.

”Andaikan saja ada edaran dari Gubernur atau Presiden mengatakan tidak boleh, kita berani juga mengatakan tidak boleh. Cuman Persoalan tidak ada edaran. Kita hanya ingin membantu masyarakat membeli beras yang sesuai harga dan kita harapkan dengan operasi pasar ini harga beras bisa turun.”Ungkapnya.

Disisi lain, dia tidak memungkiri jika niat baik pemerintah kota dalam melaksanakan OPM bisa saja menjadi ajang salah tafsir. “Bagaimana jika niat baik itu disalah artikan? Ya, katakanlah misalnya kita tidak melibatkan salah satu komponen, tentunya dia akan mencari-cari kelemahan dan kita juga tidak bisa menjamin. Tetapi yang pasti, bahwa harga kita pertahankan kita minimalkan dengan melihat kartu keluarga dan KTP, tetapi kalau ada yang bermain seperti itu, kan diluar kemampuan kita. Artinya, kita tidak diperkuat dengan larangan. Jadi dasar kesalahan yang tidak sengaja itulah yang coba diangkat. Dan yang dilihat adalah kesalahannya bukan manfaatnya. “urainya.

Menurutnya, kegiatan OPM sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi kebawah dan memperkecil ruang gerak spekulan beras nakal.”Pemerintah ini berfikir bagaimana mengurangi persoalan masyarakat dan orang yang berspekulan. Untuk mengurangi itu tidak bisa dengan arogansi, sebab kita tidak diperkuat aturan terkait edaran larangan. Karena itu kita harus lebih pintar lagi kita harus memakai langkah yang jitu. “jelasnya.

Dia mengungkapakan, langkah persyaratan lain yang bisa ditempuh dengan menggunakan rekening listrik.” jika dalam perjalanan OPM ternyata masih ada kesalahan maka kita lakukan evaluasi. Dan persyaratan itu bisa jadi kita rubah, menjadi rekening listrik. Itu untuk memperkuat dan menghindari kejadian kemarin. Rekening listrik itu, jika pembayaran tiap bulannya Rp.500 ribu, berarti bukan orang miskin. Akan tetapi, jika pembayaran rekening listrik dibawah Rp.100 ribu, maka itu orang miskin.”Jelasnya.

Iwank/Berita21