Massa Kembali beraksi di Kejati Jabar


Cianjur – Berita21.com – Beberapa perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Anti Korupsi Kab. Cianjur mendatangi dan mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) untuk segera menetapkan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh sebagai tersangka dalam dugaan penyelewengan dana nonurusan kegiatan kepala daerah Kabupaten Cianjur. Dari perkara tersebut, negara telah dirugikan senilai Rp 7,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Cianjur tahun 2007-2010.

Koordinator aliansi, Yusef Somantri mengatakan, desakan tersebut diungkapkan karena adanya peran aktif bupati dalam perkara itu. Namun, pihak kejaksaan belum menetapkan Bupati Tjetjep Muchtar Soleh sebagai tersangka.

“Berdasarkan statment (pernyataan) dari Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di beberapa media, telah ditemukan peranan dari bupati. Tapi, dengan adanya temuan tersebut, kenapa hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka?” ujar Yosef saat ditemui seusai menggelar dialog tertutup dengan Aspidsus Kejati Jabar, Fadil Zumhanna di Gedung Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/2).

Dalam dialog tersebut, pihaknya pun turut pula menyerahkan surat dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang ditujukan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI tertanggal 7 Februari 2012 dengan nomor 29/SK/BP/ICW/II/12 tentang tuntutan percepatan penanganan perkara di Kabupaten Cianjur.

Yosef menerangkan, turunnya surat dari ICW tersebut berdasarkan hasil audensi hukum antara pihaknya dengan ICW pada Sabtu (4/2) lalu. Dari pertemuan yang dilakukan tersebut, ICW merespons positif dan mendesak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI untuk segera melakukan supervisi terhadap kasus di Kab. Cianjur yang saat ini ditangani oleh Kejati Jabar.

“Yang tidak kalah pentingnya yakni adanya desakan untuk segera menetapkan Bupati Cianjur sebagai tersangka apabila dugaan korupsi APBD Kabupaten Cianjur telah cukup bukti sesuai pernyataan Aspidsus Kejati di sejumlah media,” katanya. Dua poin itulah yang menjadi tuntutan ICW yang disampaikan ke Kejagung RI, tambah dia.

Sementara itu, Fadil Zumhanna saat ditemui seusai dialog tersebut mengungkapkan, adanya penyerahan bukti surat dari ICW ke Kejagung yang disampaikan pula oleh Aliansi Relawan Anti Korupsi Cianjur kepada dirinya, hal itu tidak membuat dirinya langsung menanggapi desakan tersebut. Pasalnya, dari tuntutan aliansi tersebut terkait penetapan status tersangka kepada seseorang, harus berdasarkan alat bukti yang cukup kuat, meskipun saat ini telah ditemukan peran aktif bupati dalam kasus ini.

“Dalam penetapan status tersangka, kita itu harus berhati-hati. Ini menyangkut mastbat seseorang. Makanya kami tidak mau gegabah dalam menetapkan tersangka,” tuturnya.

Dia pun menambahkan, pihaknya akan terus menindaklanjuti kasus yang terjadi di Cianjur ini sesuai dengan temuan tim penyidik. “Siapapun yang terlibat dalam perkara ini akan kami tetapkan sebagai tersangka. Tidak terkecuali bupati kalau alat buktinya cukup kuat,” katanya

Pedi/Epul/B21