Banyak Galian C Yang Tunggak Pajak


Cianjur ā€“ berita21.com: Akhir-akhir ini kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan bebatuan atau yang terkenal dengan istilah galian (golongan) C di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sangat marak.

Bukit, pasir, dan tebing serta lahan yang memiliki potensi untuk bahan baku bangunan ditambang sedemikian rupa.

Galian C boleh jadi sangat menjanjikan bagi kalangan pengusaha yang bergerak di bidang bahan baku bangunan berupa pasir ini. Dari sekian banyak kegiatan usaha galian C, yang berizin dan wajib membayar pajak ada 64 perusahaan, namun yang aktif hanya 27 perusahaan.

Di lain pihak disinyalir, tidak sedikit kegiatan usaha galian tak berizin atau liar, sehingga pemkab dirugikan oleh kegiatan usaha galian C liar karena tidak membayar pajak. Para pengusaha galian liar itu mengeruk keuntungan yang tidak sedikit. Di samping itu mereka juga mengabaikan keselamatan lingkungan.

Kepala Dinas Perpajakan Daerah (Disperda) Kabupaten Cianjur Dadan Hamidan mengatakan, dari 27 pengusaha galian C yang berizin pun, tidak semuanya lancar membayar pajak. “Artinya, banyak yang menunggak membayar pajak,” katanya di ruang kerjanya, Rabu (15/2).

Dari 27 perusahaan galian C yang aktif, 12 perusahaan pada tahun 2011 menunggak pajak sebesar Rp 412.282.105. Sedangkan target penerimaan pajak dari pajak mineral bukan logam dan bebatuan ini sebesar Rp 1.790.112. 000 atau tercapai sebesar 71 persen.

“Data atau jumlah perusahaan yang aktif dan tidak aktif ini, berdasarkan laporan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur. Kami hanya menerima laporannya karena yang mengelola dan menetapkan pihak PSDAP itu sendiri,” ujar Dadan.

Diakuinya, pemasukan pajak dari galian C dari tahun ke tahun selalu bermasalah, yaitu banyaknya pengusaha galian C yang nakal dan terlambat membayar kewajibannya. “Leading sector pengelolaan, perizinan, dan pengawasannya itu sendiri berada di pihak Dinas PSDAP,” ujarnya.

Menurut mantan Sekwan (Sekretaris Dewan/ DPRD) Kabupaten Cianjur itu, hingga tahun 2012 ini, utang pajak pada Disperda Kabupaten Cianjur mencapai Rp 1,4 miliar lebih. Sebagian besar yaitu pajak galian C. Masalah ini sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jika sudah tiga kali dikirim surat, pihak WP masih belum melaksanakan kewajibannya, untuk penanganannya diserahkan kepada kejaksaan, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Pemkab,” ujar Dadan.

Oleh karena itu, dia mengingatkan para WP galian C agar membayar tunggakannya. Jika mereka berlarut-larut tidak memenuhi kewajibannya, sebetulnya pihak pengusaha dapat diberi sanksi mengenai perizinannya oleh pihak Pemkab Cianjur. Misalnya saja, izinnya dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pedi/Epul/B21