Masih Ada Guru Bergaji Rp 150 Ribu


Puluhan guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap Sekolah Negeri (FKGTTSN) Selasa (21/2) mengadu ke DPRD Jawa Tengah. Mereka mengadukan nasibnya karena sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).  Mereka mengeluh selama ini hanya mendapat gaji sebesar Rp 150  ribu – Rp 300 ribu.

Salah seorang guru wiyata bakti yang juga koordinator guru wiyata bakti Wonogiri Eriza, mengungkapkan guru wiyata bakti yang selama ini dikenal dengan guru honorer di wilayahnya banyak yang mendapat gaji tidak layak. “Banyak guru yang mendapat gaji Rp. 150 ribu. Bahkan guru TK banyak yang hanya mendapat honor Rp 50 ribu, malah ada yang tidak digaji. Alhamdulillah saya mendapat gaji Rp. 190 ribu,” ungkap Eriza seolah menyindir.

Pemerintah daerah, lanjut Eriza, baik Kabupaten Wonogiri, Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat diharap serius memperhatikan nasib mereka. Guru TK di Wonogiri ini menganggap pemerintah tidak konsisten menerapkan aturan. Para guru ini selama ini berharap diangkat menjadi PNS karena memang pernah dijanjikan menjadi prioritas pengangkatan.

“DPRD Wonogiri bahkan sudah bosan menerima aduan kami, bertahun tahun kami berjuang tanpa kejelasan,” beber Eriza didepan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah.

Menanggapi keluhan mereka, Kepala Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah Kunto Nugroho mengungkapkan, regulasi pengangkatan pegawai berada di tangan pemerintah pusat. Namun demikian Pemprov Jateng tetap komit dengan mengalokasikan bantuan dalam arti luas dalam bentuk kesra, peningkatan kompetensi maupun upaya peningkatan kwalifikasi guru.

“Melalui dana APBD Provinsi kami sediakan dana stimulan untuk temean teman guru non PNS termasuk guru honorer. Disamping itu dana BOS juga bisa digunakan untuk operasional guru honorer terutama untuk tingkat SD dan SMP,” jelas Konto.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Bambang Sutoyo mengharapkan pemerintah kabupaten/kota lebih serius mengatasi masalah guru honorer ini. Menurut politisi Golkar ini, pihak yang paling bertanggung jawab dan memiliki kewenangan adalah pemerintah kabupaten/kota.

“Saya harapkan pemkab mengadakan audiensi secara tuntas dan mencari terobosan untuk mengatasi persoalan ini. Kasihan mereka, ditangan merekalah masa depan anak anak kita,” katanya.

Kholis/B21
Iklan