Sultan Jambi Beberkan Sejarah Fakta Pulau Berhala (Habis)


Polemik sengketa atas kepemilikan Pulau Berhala oleh dua provinsi serumpun, yakni Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga berujung pada sidang ke Mahkamah Agung RI. Justru malam dikejutkan dengan terbukanya ‘Kotak Pandora’ yang diungkapkan oleh Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi, Sultan Abdurrachman Thaha Syaifuddin kepada berita21.comMenurutnya, akan lebih baik lagi apabila penyelesaikan sengketa atas kepemilikan Pulau Berhala tersebut diselesaikan ditingkat kesultanan masing-masing, baik dirinya dan Sultan Kesultanan Lingga Tengku Syarifudin tanpa ada campur tangan pemerintah daerah masing-masing.

“Karena akan lebih baik, jika diselesaikan saja ditingkat kesultanan masing-masing. Sebab, saya dan Sultan Lingga Tengku Syarifuddin sudah membicarakan soal ini, pada waktu pertemuan Silaturrahmi Nasional Raja dan Sultan se-Nusantara ke-II di Bandung bulan November 2011 lalu,” paparnya.

Seperti diketahui dalam situs resmi Mahkamah Agung RI, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.49 P/HUM/2011, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.44 Tahun 2011 yang diajukan oleh Gubernur Kepulauan Riau HM. Sani, tertanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, justru dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI pada 9 Februari 2012, yang memutuskan status Pulau Berhala kembali ke ‘status quo’ dengan membatalkan Permendagri Nomor.44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Sultan Abdurrachman kepada media online ini, dia dan Sultan Lingga akan segera duduk bersama untuk membicarakan masalah ini, usai penobatannya sebagai Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi pada 18 Maret yang akan datang di Kota Jambi, tahun ini.

Saat disinggung, apabila upaya yang akan dilakukan Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi dengan pihak Sultan Kesultanan Lingga ada yang keberatan oleh pihak pemerintah daerah masing-masing, baik Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait penyelesaian sengketa atas kepemilikan Pulau Berhala ini, justru sultan hanya menanggapinya dengan enteng. “Kembalilah kepada sejarah dan tatanan adatnya,” sebutnya optimis.

Raden Abdurrachman gelar Pengeran Mudo, yang merupakan cicit Sultan Thaha Syaifuddin dan sebagai Raja Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi pelestarian, yang dikenal dikalangan Raja dan Sultan se-Nusantara dengan nama Sultan Abdurrachman Thaha Syaifuddin, seraya berharap dirinya mengungkapkan agar kemelut sengketa atas kepemilikan Pulau Berhala dapat diselesaikan ditingkat raja dan sultan se-Nusantara.

Karena masalah itu, tambah sultan, masalah penyerahan Pulau Berhala itu karena erat kaitannya terjadi dimasa era Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi masih berkuasa.

Sebelumnya, seperti yang diungkapkan Sultan Abdurrachman Thaha Syaifuddin, dirinya pernah menanyakan langsung kemelut sengketa masalah atas kepemilikan Pulau Berhala tersebut dengan Sultan Lingga Tengku Syaifuddin pada Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara ke-II di Hotel Savoy Homan, pada 25-26 November 2011, Bandung, Jawa Barat.

“Sebenarnya, para raja dan sultan sangat tau sekali nilai-nilai historisnya. Karena saya bertemu langsung dengan Sultan Lingga Tengku Syaifuddin. Dan, menyinggung masalah ini. Beliau sangat menyetujui usulan saya, untuk diselesaikan ditingkat kesultanan masing-masing, tanpa ada intervensi pemerintah daerah,” demikian paparnya.

Afrizal/B21