Kajati Belum Juga Tetapkan Bupati Cianjur Jadi Tersangka


Cianjur – Berita21.com.-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat hingga saat ini masih belum menetapkan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh sebagai tersangka dugaan penyelewengan aliran dana nonurusan kegiatan kepala daerah 2007-2010, yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 7,5 miliar. Padahal, bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik sudah mengarah pada kentalnya peran aktif bupati dalam perkara tersebut.

Diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat, Fadil Zumhanna saat ditemui di ruang kerjanya, untuk penetapan tersangka terhadap seseorang, hal itu merupakan kewenangan Kepala Kejati Jawa Barat sesuai dengan standard operational procedure (SOP, prosedur standar operasional).

“Memang bupati mempunyai peran aktif dalam perkara ini. Akan tetapi, untuk penetapan tersangka berdasarkan SOP, hal itu merupakan kewenangan dari kepala kejaksaan. Saya selaku bawahannya beliau (Kepala Kejati Jawa Barat) tidak berhak untuk menetapkan tersangka. Kita hanya bisa merekomendasikan berdasarkan alat bukti yang ada,” ungkap Fadil saat ditemui di Gedung Kejati Jawa Barat, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (6/3).

Fadil membenarkan hingga saat ini, Kepala Kejati Jawa Barat belum menetapkan status tersangka kepada Bupati Cianjur itu. Pihaknya tidak mengetahui alasan dari Kepala Kejati Jawa Barat tersebut.

“Silakan tanya saja sendiri kepada pak kepala, kenapa Bupati Cianjur belum ditetapkan sebagai tersangka. Jangan tanya-tanya soal itu ke saya. Kalau saya kan sudah jelas. Saya tekankan sekali lagi, penyidik hanya merekomendasikan status tersangka kepada orang yang terlibat dalam sebuah perkara melalui Aspidsus. Nanti keluar penetapannya dari kepala kejaksaan,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Kejati Jawa Barat, Yuswa Kusumah mengatakan, kepastian status para kepala daerah masih menunggu izin presiden atau putusan yang sama dengan terdakwa lain yang bukan kepala daerah.

Menurut Yuswa, penetapan tersangka kepada kepala daerah lebih baik menunggu putusan pengadilan terhadap tersangka lain dalam kasus serupa.

“Dengan putusan bersalah di pengadilan kepada terdakwa lain dalam kasus serupa, maka akan lebih terang dan jelas. Sehingga tanpa izin presiden pun bisa dilakukan penetapan status tersangka,” kata Yuswa.

Namun, berdasarkan data surat gelar perkara nomor: R-279/O.2.1/Fd.1/02/2012 tentang laporan hasil pemaparan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur TA 2007-2010 di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, dalam kesimpulan ekspose dijelaskan pada poin pertama, “Bupati Cianjur telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka namun perlu pendalaman penguatan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi”.

Selain itu, dari beberapa sumber mengatakan, ditemukan beberapa transaksi tunai menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur.

Pedi/Epul/B21.com
Iklan