TAR: Pemberian Remunerasi di RSUD Kelas B Kab. Cianjur Cacat Hukum


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pejabat dan pegawai dilingkungan lembaganya, direktur RSUD Kelas B Kabupaten Cianjur telah menerbitkan surat keputusan Nomor : 455/Kep.04.1/RSUD/2009 tanggal 20 Januari 2009 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Cianjur. Namun sangat disayangkan keputusan Direktur tersebut sudah dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diakomodir atau disetujui oleh Bupati Cianjur. Akibat kebijakan pemberian Remunerasi bagi jajaran pegawai RSUD Cianjur yang ada di Kelas B tersebut, membuat pemerintah ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.153.700,-

Menyikapi permasalahan tersebut, Tim Advokasi Rakyat (TAR) Kabupaten Cianjur telah melayangkan surat peringatan melalui surat nomor : 09/Som-TAR/KS/III/2012 Perihal pemberian Remunerasi di RSUD Kelas B Kab. Cianjur Sebesar Rp. 2.800.153.700,- Tidak Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Alias Cacat Hukum.

Pihak RSUD Cianjur yang diwakili bagian Humas, Dicky F Wangsawidjaya saat ditemui B21.Com diruang kerjanya (Selasa, 13/03) mengungkapkan bahwa permasalahan remunerasi sudah dianggap selesai, karena BPK RI tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah penyelewengan. Jadi secara kelembagaan sudah dianggap selesai, permasalahan ini pun sudah dikoordinasikan dengan lembaga terkait sepeti Irda Kabupaten Cianjur. Kalau pun ada pihak yang tidak puas terhadap permasalahan tersebut bisa berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Kab. Cianjur.

Pihak RSUD Kelas B Cianjur sendiri tanggal 8 Maret 2012 telah mengirimkan surat jawaban kepada Tim Advokasi Rakyat (TAR) bernomor : 900/645/RSUD/2012 yang isinya bahwa pihak RSUD Cianjur melalui dr. H. Dindin Budhi Rahayu, Sp.KK selaku Direktur RSUD Kelas B Cianjur menilai bahwa pemberian remunerasi tersebut sah dan legal karena mengacu pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur yang telah diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 50 tanggal 18 Oktober 2010. Apabila tidak berkenan atas penjelasan ini dapat menghubungi Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur.

Sementara itu Andi TAR, Ketua Tim Advokasi Rakyat (TAR) Kabupaten Cianjur saat dikonfirmasi B21.Com (Selasa, 13/03) diruang kerjanya mengungkapkan bahwa benar pihaknya telah melayangkan surat somasi kepada Direktur RSUD Cianjur guna meminta penjelasan mengenai pemberian remunerasi yang sudah direalisasikan tanpa terlebih dahulu diakomodir oleh Bupati. Seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Jawa Barat Nomor : 52.C/LHP/XVIII.BDG/09/2010 Tanggal 30 September 2010.

Andi menambahkan “ Pihaknya telah menemui kabag Hukum Kab. Cianjur yaitu Bapak Asep Suhara, SH dan beliau mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur. Namun ketika ditanya kenapa Perbup baru dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2010 sementara Remunerasi sudah diberikan dari Bulan Mei 2009. Kabag hukum tidak bisa menjawabnya”.

Andi menegaskan, jelas telah terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi. Pasalnya Direktur RSUD mengeluarkan surat penetapan tanggal 20 Januari 2009 sementara pemerintah Daerah baru mengesahkan tanggal 10 Oktober 2010 dan pemberian remunerasi seperti yang tertuang dalam LHP BPK RI telah dilaksanakan dari Mei 2009 dengan rincian sebagai berikut : Mei, Rp. 474.672.600,- Juni, Rp. 467.778.600,- Juli, Rp. 484.198.800,- Agustus, Rp. 251.981.300,- Agustus Rp. 210.497.500,- September, Rp. 379.916.300,- Oktober Rp. 440.137.300 Nopember Rp. 90.971.300 dengan jumlah total Rp. 2.800.153.700,-.

Anehnya, kenapa BPK RI hanya merekomendasikan kepada Bupati Cianjur agar meninjau kembali pemberian Remunerasi sebesar Rp. 2.800.153.700,-. Yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan RSUD dan menetapkan hasilnya dalam Surat Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang melatarbelakangi BPK RI merekomendasikan seperti itu? Seharusnya BPK RI merekomendasikan, dana tersebut dikembalikan ke Negara. Pengadaan fiktif, Mark up anggaran saja sudah merupakan tindak pidana korupsi. Apalagi pengeluaran anggaran tanpa terlebih dahulu mendapat legalitas kepala daerah sebagai pimpinan wilayah.

Oleh sebab itu, pihaknya akan segera melaporkan masalah ini ke pihak aparat penegak hukum dari mulai Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi bahkan ke Presiden supaya diproses sesuai aturan yang berlaku. TAR sendiri akan mengawal prosesnya sampai tingkat pengadilan. Ujarnya.

(Epul/AQM).
Iklan