Kantor Kanwil BPN Jambi Didemo


Jambi – Berita21.Com: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, yang berlokasi di Jalan RM. Nur Atmadibrata No.106, Telanaipura, Kota Jambi, Rabu siang (21/03/2012) didatangi puluhan pendemo, yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (Sekber-GNP 33 UUD 1945).

Para pengunjuk rasa menuntut kepada pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, untuk penyelesaian konflik lahan Tanah Adat milik warga Suku Anak Dalam 113, atau SAD Kelompok 113 seluas 3.614 hektar dengan pihak perusahaan PT Asiatic Persada di wilayah Batang Hari, Provinsi Jambi yang sampai saat ini belum tuntas.

Perwakilan pengunjuk rasa, yang ingin menyampaikan aspirasi untuk bertemu dengan pihak pimpinan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Mapolresta Jambi akhirnya diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Anyawungan K. Janguk diruang aula kerjanya untuk berdialog.

Dari dialog tersebut, antara pihak pengunjuk rasa dengan pimpinan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, akhirnya disepakati untuk dibuat berita acara rapat yang akan diserahkan kepada Tim Pengkajian dan Penanganan Konflik Agraria Daerah Provinsi Jambi yang diketuai langsung oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Sekaligus juga, diselesaikan masalahnya ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, paling lambat Senin yang akan datang, 26 Maret ini di Kota Jambi.

Ditemui usai dialog, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Anyawungan K. Janguk kepada wartawan menyebutkan, masalah ini akan diserahkan sepenuhnya kepada tim dan pimpinan BPN Pusat untuk diselesaikan.

Karena alasannya, menurut Anyawungan, pihaknya hanya merupakan salah satu anggota dari Tim Pengkajian dan Penanganan Konflik Agraria Daerah Provinsi Jambi yang diketuai langsung oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus.

Juga sekaligus pihaknya, tambah Anyawungan, menyerahkan semua urusan sengketa lahan tanah Adat milik warga SAD Kelompok 113 kepada atasannya langsung, sebagai instansi vertikal yang berada di daerah Provinsi Jambi kepada pimpinannya di Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

“Hal ini, akan dibicarakan ditingkat tim dan pimpinan di BPN Pusat. Saya disini, hanya memfasiltasi saja aspirasi warga. Dan, saya hanya merekomendasikan sesuai kemampuan saya, dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” paparnya.

Adapun isi berita acara rapat antara SAD kelompok 113 dengan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tersebut, yang diperoleh berita21.com, terdapat empat hal pokok sesuai hasil pertemuan warga SAD Kelompok 113 dengan wakilnya yang menyampaikan aspirasi di Jakarta, pada 14 Desember 2011 dan 22 Desember 2011 lalu.

Yaitu; Pertama, bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan ditindak lanjuti bersama pemerintah terkait, dalam waktu secepat-cepatnya untuk untuk di inclave seluas 3.164 hektar, paling lambat Senin (26/03/2012) yang akan datang.

Kedua, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi telah mempertimbangkan usulan terkait, dengan point diatas sesuai dengan hasil penelitian Badan Pertanahan Nasional tertanggal 12 Agustus 2007. Ketiga, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mendukung penyelesaian konflik Tanah Adat SAD Kelompok 113 tersebut secara baik dan dialogis. Keempat, SAD Kelompok 113 menolak Pola KKPA (Koperasi Primer untuk Anggotanya) seluas 1.000 hektar.

Afrizal/B21.Com
Iklan