Komplek Kantor Gubernuran Jambi diubah Pendemo jadi ‘Hotel Gratis’


Jambi – Berita21.Com: Sejak Jum’at hingga Sabtu malam ini sampai berita ini diturunkan, ratusan pengunjuk rasa dari Sekretariat Bersama Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (Sekber-GNP 33) Provinsi Jambi melakukan aksi demo dengan menduduki wilayah Komplek Perkantoran Gubernuran dan DPRD Provinsi Jambi di wilayah Telanaipura, Kota Jambi. Persis di pelataran pejalan kaki di depan pintu masuk gerbang di sekitar wilayah Komplek Perkantoran Gubernuran, dekat air mancur.

Dari pantauan media onlihne ini dilokasi, ratusan massa dari berbagai kelompok masyarakat dan petani serta sebagian warga SAD (Suku Anak Dalam) di dua wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang Hari berunjuk rasa dengan mendirikan tenda-tenda penampungan untuk tempat tidur dan tempat tinggal sementara bak ‘Hotel Gratis’ serta menggelar berbagai atribut dan baleho tentang isi tuntutan pendemo, persis di depan pintu masuk gerbang Komplek Perkantoran Gubernuran Jambi guna mendesak kepada Gubernur Jambi Hasan Basri Agus agar segera merealisasikan tuntutan pengunjuk rasa. Terkait belum tuntasnya atas penyelesaian konflik lahan milik masyarakat dan warga SAD dengan pihak perusahaan yang selama ini menjadi ‘pekerjaan rumah’ Pemerintah Daerah Provinsi Jambi di dua kabupaten tersebut.

Koordinator aksi demo pendudukan Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura ini, Kholil Siregar saat menjawab kepada berita21.com, Kholil menegaskan pihaknya tetap pada tuntutannya agar Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk segera merealisasikan penyerahan lahan milik masyarakat dan Tanah Adat milik sebagian aspirasi warga dari Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di tiga lokasi di dua wilayah kabupaten yang dimaksud, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Batang Hari yang sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Padahal dukungan dari wakil rakyat di fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dikatakan Kholil seraya menambahkan, sudah ia peroleh, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Gerakan Iondonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Hanura (Hati Nurani Rakyat) serta para anggota wakil rakyat yang duduk di Komisi II dan Komisi IV DPR RI.

Kembali dipaparkan Kholil, mereka sangat mendukung untuk penyelesaian konflik agraria milik masyarakat dan warga SAD di Provinsi Jambi ketika pihaknya melakukan aksi demo di Kantor DPR RI di Jakarta, pada 14 Desember dan 22 Desember 2011 yang lalu.

“Wakil rakyat di Komisi II dan Komisi IV DPR RI, sangat mendukung sekali perjuangan kami, dan dukungan lainnya juga diberikan oleh para wakil rakyat kita yang ada di Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura, serta pernyataan langsung yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Ali kepada kami, yang suratnya ditembuskan kepada Bupati Sarolangun (Cek Endra) dan Bupati Batang Hari (Abdul Fattah).

Yang intinya, adalah kedua bupati tersebut segera menyelesaikan sengketa lahan milik masyarakat, dan sebagian Tanah Adat milik warga Suku Anak Dalam di dua wilayah itu,” urainya menambahkan.

Saat disinggung soal target tuntutan mereka kali ini, Kholil kembali menegaskan pihaknya tetap pada tuntutannya ada pernyataan dari Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk inclave lahan seluas 3.614 hektar di Dusun Tanah Menang, di wilayah Bajubang, Kabupaten Batang Hari milik warga SAD yang jumlahnya kurang lebih 300 kepala keluarga.

Selain itu juga, masih diungkapkan Kholil Siregar, pihaknya juga mendesak kepada Gubernur Jambi untuk menyelesaikan konflik agraria milik masyarakat dan sebagian tanah adat milik warga SAD, yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 200 kepala keluarga di wilayah Dusun Kunangan Jaya II yaitu seluas 8.000 hektar, di wilayah Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Serta lahan milik masyarakat di Dusun Mekar Jaya, di wilayah Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun yaitu sebanyak 581 kepala keluarga, dengan luas lahan mencapai 3.482 hektar, demikian paparnya.

Afrizal/B21.Com