Hearing di Aula BLHD Kota Jambi Disesali Puluhan Aktivis LSM


Jambi – Berita21.Com: Bertempat diruang Aula Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Pemerintah Kota Jambi di Jalan Basuki Rahmat No 08, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin siang (26/03/2012). Pihak pemerintah daerah Kota Jambi, dalam hal ini seluruh jajaran pimpinan Kantor BLHD Kota Jambi menggelar pertemuan ‘hearing’ dengan puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat, ormas maupun OKP se-Kota Jambi, yang tergabung dalam wadah ‘Aliansi Penyelamat Aset Daerah Kota Jambi’

Mereka membahas masalah kekeliruan terkait penerbitan surat rekomendasi dokumen UKL/UPL oleh pihak BLHD tentang wacana alih fungsi aset daerah milik Kota Jambi, yaitu Terminal Simpang Kawat, yang berada di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang akan dijadikan Mall oleh pihak perusahaan Ramayana Group, yakni PT Ramayan Lestari Sentosa yang hingga kini mendapat sorotan publik luas di ‘Tanah Pilih Pesako Betuah’.

Sepanjang pengamatan berita21.com, hearing yang digelar diruang Aula Kantor BLHD Kota Jambi tersebut, belum ada titik penyelesaian yang dapat memuaskan semua pihak, terutama dari pihak ‘Aliansi Penyelamat Aset Daerah Kota Jambi’ yang tegas–tegas menolak alih fungsi Terminal Simpang Kawat sebagai aset daerah milik Pemerintah Kota Jambi kepada pihak perusahaan, yaitu PT Ramayana Lestari Sentosa untuk dijadikan mall karena ada indikasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Tampak hadir dari pihak BLHD Kota Jambi, masing-masing yakni Kepala BLHD Kota Jambi M. Ichsan, yang didampingi oleh 3 orang staf kepala bidangnya masing-masing, yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, Tarnak. Kepala Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, Taufiq, serta Kepala PPL PL, Supardi.

“Maaf, saya harus akhiri dulu pertemuan ini karena saya harus ada urusan kantor yang sangat mendesak,” tegas Ichsan. Hearing yang digelar diruang Aula Pertemuan Kantor BLHD Kota Jambi tersebut, dimulai sejak pukul 09.30 wib dan berakhir pukul 11.20 Wib.

Alotnya perdebatan kedua belah pihak, baik dari pihak BLHD Kota Jambi maupun puluhan aktivis dari ‘Aliansi Penyelamat Aset Daerah Kota Jambi’ tidak ada kejelasan jalan keluar. Masing-masing pihak, tetap bersikukuh pada argumentasinya masing-masing.

“Mohon diperlihatkan kepada kami, apa isi yang sebenarnya bentuk format permohonan yang diajukan oleh pihak perusahaan (PT Ramayana Lestari Sentosa) kepada BLHD sehingga terbit rekomendasi dokumen UKL/UPL untuk dijadikan Mall. Padahal kita ketahui, Terminal Simpang Kawat adalah aset daerah Kota Jambi, kenapa tidak di lokasi yang lain saja,” desak Robi Susanto, salah seorang pentolan aliansi kepada Kepala BLHD Kota Jambi, M. Ichsan.

Diungkapkan Ichsan, seraya menambahkan, dirinya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan dia berjanji akan segera memberikan salinannya sesuai desakan permintaan aliansi.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, Tarnak, dia tetap bersikukuh, menurutnya penerbitan rekomendasi UKL/UPL tidak bisa sembarangan, pihaknya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor.13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

“Untuk mengkaji lingkungannya saja, itu dari berbagai aspek. Lalu tidak diterima mentah-mentah, semua unsur terkait harus diundang. Kemudian jika setuju semua, maka dibuat suatu kesepakatan. Intinya, kita mengkaji bagaimana lingkungan itu tidak tercemar,” papar Tarnak menjelaskan.

Sementara itu, salah seorang pentolan aliansi lainnya, yakni Feri Monjuli dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI) Kota Jambi, kepada media online ini ditemui secara terpisah, ungkap Feri, pihaknya dalam hal ini ‘Aliansi Penyelamat Aset Daerah Kota Jambi’ sudah melaporkan oknum-oknum yang diduga terlibat dengan rencana alih fungsi Terminal Simpang Kawat untuk dijadikan Mall ini kepada pihak Polda Jambi, tertanggal 23 Maret 2012.

“Kami meminta agar Kapolda Jambi, melalui jajarannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang yang diduga, atau patut terlibat dengan rencana alih fungsi Terminal Simpang Kawat ini, untuk dijadikan mall,” demikian sebutnya.

Sebelumnya di dalam rilis persnya yang diterima berita21.com, puluhan aktivis lembaga swadaya masyarakat, ormas maupun OKP se-Kota Jambi, yang tergabung dalam wadah ‘Aliansi Penyelamat Aset Daerah Kota Jambi’ menyampaikan tiga tuntutan sikapnya.

Pertama; menuntut DPRD Kota Jambi untuk tidak menyetujui rencana alih fungsi Terminal Simpang Kawat menjadi Mall, dan mendesak DPRD Kota Jambi untuk segera membentuk Panitia Hak Angket rencana alih fungsi Terminal Simpang Kawat. Kedua; menuntut Walikota Jambi (Bambang Priyanto) meminta maaf secara terbuka di Media Massa Cetak dan Elektronik kepada masyarakat Kota Jambi atas kekeliruan dan indikasi kebohongan publik terkait terbitnya surat rekomendasi UKL/UPL dari BLHD Kota Jambi, atas nama PT Ramayana Lestari Sentosa. Ketiga; menuntut Walikota Jambi segera membatalkan rencana alih fungsi Terminal Simpang Kawat untuk dijadikan Mall.

Afrizal/B21.Com